PRESIDEN : “HOAKIAO” HANYA YANG CINA PERANTAUAN, BUKAN YANG WNRI

PRESIDEN : "HOAKIAO" HANYA YANG CINA PERANTAUAN, BUKAN YANG WNRI

Presiden Soeharto menghendaki penyelesaian yang lebih cepat terhadap soal kependudukan sekitar satu juta orang Cina di Indonesia yang masih berstatus warganegara asing atau "stateless". Sebab dari jumlah itu, hanya sekitar 300.000 orang yang sadar bahwa mereka memang WNA. Demikian Sekjen Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa, Drs. Lo S.H Ginting, selesai bersama pimpinan badan itu diterima Kepala Negara di Bina Graha Kamis siang.

Dikatakan, jika kelambanan penyelesaian ini berlanjut terus maka dapat membahayakan mereka yang sudah jadi warganegara RI yang baik. Menurut Lo, Presiden telah minta suatu team untuk Undang-Undang yang berlaku sekarang, yang ternyata menyulitkan penyelesaian masalah tersebut. Sehingga akan diperoleh suatu penyelesaian yang lebih mudah, cepat dan murah. Tidak terlalu panjang prosesnya seperti selama ini.

Pimpinan Bakom PKB dengan didampingi Dirjen Sospol Depdagri, Erman Harirustaman yang mewakili Mendagri, melaporkan kepada Presiden berbagai program dan pengamatannya bagi pembinaan kesatuan bangsa, terutama pembauran WNRI keturunan Cina agar benar-benar menjadi satu bangsa Indonesia.

Dikatakan oleh Lo Ginting, bahwa selain hambatan legal yang akan dihapus selekas mungkin, Presiden juta tetap konsekuen berpegang pada Keppres No. 24011967 yang menetapkan hanya ada dua golongan penduduk di Indonesia: WNRI tanpa embel-embel apapun dan yang WNA.

Menurut Lo, Presiden juga menjelaskan sikap RRC yang di satu pihak menganjurkan Cina perantauan agar menjadi warganegara negeri mereka tinggal dan patuh terhadap pemerintah setempat, tapi di lain pihak masih terus memberikan orientasi kepada para perantauan itu ke tanah leluhurnya.

Dalam hubungan ini, Presiden menegaskan bahwa yang disebut "hoakiao" atau Cina perantauan itu adalah yang WNA, sedang yang sudah WNI bukanlah "hoakiao", tapi benar-benar adalah orang Indonesia.

Sejarah yang Lebih Baik

Presiden dalam pertemuan itu mengingatkan, bahwa sejarah memang tidak dapat dirubah. Tapi yang penting adalah bagaimana mengembangkan menjadi lebih baik. Sehingga dalam proses pembauran sekarang ini, ia mengingatkan hendaknya mereka itu jangan mulai dengan menuntut hak-hak saja, tapi juga melaksanakan kewajiban yang sama dengan golongan rakyat Indonesia lainnya.

Menurut Sekjen Bakomi PKB, Kepala Negara juga mengingatkan mutlaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab tanpa itu, ketahanan nasional di bidang apapun akan rapuh, mudah diserang dari luar maupun dari dalam.

Menjawab pertanyaan, Lo Ginting mengatakan bahwa dari pengamatan Bakom PKB, maka hambatan pembauran masih selalu tampak dari semua pihak. Dari sebagian penduduk keturunan Cina sendiri, masih ada yang bersikap eksklusif dalam pergaulan sosial, usaha dan sebagainya. Sebaliknya bagi mereka yang benar-benar sudah merasa diri menyatu menjadi bangsa Indonesia, oleh oknum-oknum aparat selalu dibeda-bedakan dengan golongan masyarakat lainnya.

Dalam kaitan ini, ia menunjuk adanya kebijaksanaan di wilayah DKI Jakarta mengenai apa yang disebut formulir K dan pemberian kode pada KTP WNRI keturunan Cina.

"ltu sungguh tidak mendidik dan bertentangan dengan proses penyatuan dan pembauran bangsa," kata Lo.

Ia mengatakan, masalah initelah dilaporkan kepada Menteri Dalam negeri, yang menyatakan akan menyelesaikan kasus itu sebaik-baiknya. Presiden sendiri, menurut Lo, mengemukakan kalau teijadi hal-hal kurang serasi seperti itu, hendaknya diteliti hal ini merupakan sebab atau akibat. Dan bila telah diketahui, sumbemya harus segara ditangani.

Tersebar di Daerah

Sekjen yang didampingi Ketua K. Sindhunata SH itu menambahkan, Bakom PKB kinitelah tersebar di hampir semua daerah. Tinggal daerah Maluku, Kaltim, Jabar, Jateng dan tim-tim yang menunggu pelantikannya. Jika Bakom Pusat itu tugasnya sebagai penasehat Pemerintah dalam menangani proses penyatuan bangsa, maka Bakomda di daerah lebih banyak menjadi pelaksana yang operasional.

Bakom PKB berpendapat, soal penghayatan kesatuan bangsa ini dari dan antara golongan masyarakat tetap akan merupakan proses panjang, yang mungkin masih membutuhkan satu generasi lagi untuk tercapainya keadaan dalam mana ”masalah pribumi dan non-pribumi” akan hilang dari tubuh bangsa Indonesia. Dan penyelesaian inimemerlukan jiwa besar serta semangatjuangjangka panjang.

Dalam pertemuan kemarin, ikut hadir sejumlah pimpinan Bakom PKB, antara lain Christanto Wibisono, Ridwan Saidi, M.O. Tambunan, Kwik Kian Gie, FS Wignyosumarsono, Indradi Kusuma SH, Maskun, dan lain-lainnya. (DTS)

Jakarta, Kompas

Sumber: KOMPAS (16/02/1979)

Dikutipsesuaitulisandanejaanaslinyadaribuku "Presiden RI Ke II JenderalBesar HM SoehartodalamBerita", BukuV (1979-1980), Jakarta: AntaraPustakaUtama, 2008, hal. 20-22.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.