PRESIDEN: HINDARI EKSPLOITASI LAUT SECARA TAK SAH

PRESIDEN: HINDARI EKSPLOITASI LAUT SECARA TAK SAH[1]

 

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto mengatakan eksploitasi kekayaan laut secara tidak sah oleh negara lain harus dihindari, karena hal itu amat berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan.

“Dalam pengamanan terhadap potensi dan kekayaan laut, kita perlu terus mengupayakan agar potensi dan kekayaan Iaut kita terlindungi dari usaha-usaha pihak luar untuk mengeksploitasinya secara tidak sah.” kata Presiden di Istana Negara, Kamis.

Ketika melantik para anggota Dewan Kelautan Nasional, Kepala Negara mengingatkan pembangunan sektor kelautan amat berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan.

Dewan Kelautan Nasional langsung dipimpin Kepala Negara dengan Wakil Ketua Menko Polkam Soesilo Soedarman dan beranggotakan 18 menteri, serta ahli hukum laut internasional.

Anggota dewan ini antara lain Menhankam Edi Sudradjat, Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung, Menlu AliAlatas, Menkeu Mar ‘ie Muhammad, serta dua ahli hukum · laut masing-masing Mochtar Kusumaatmadja dan Hasyim Djalal.

Presiden yang didampingi Wakil Presiden Try Sutrisno menyebutkan Indonesia adalah negara kepulauan karena sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan.

“Laut kita-termasuk Zone Ekonomi Eksklusif-luasnya sekitar 4,85% dari seluruh luas tanah air kita. Luas laut kita sekitar 6,5 juta km2.” kata Presiden pada acara yang dihadiri pula Ketua MPR/ DPR Wahono, Ketua DPA Sudomo serta Ketua MA Sarwata.

Untuk memanfaatkan potensi yang sangat besar itu, pemerintah telah menempuh berbagai langkah seperti membantu para nelayan, melakukan deregulasi di bidang penyediaan kapal penangkap ikan serta menindak para pelanggar di bidang penangkapan ikan.

“Namun upaya-upaya itu masih sangat kecil jika dibanding dengan potensi dan peluang yang terkandung dalam lautan kita. Karena itu, kita harus memberi perhatian yang lebih besar lagi pada pembangunan sektor kelautan.” kata Presiden.

 

Empat Kendala

Ketika berbicara tentang upaya pemanfaatan sumber kelautan itu, Presiden mengatakan terdapat empat kendala,yaitu koordinasi antarinstansi, hambatan teknis eksplorasi, kurang berminatnya para pengusaha dalam  negeri  dan  asing serta terbatasnya sumber daya manusia.

“Kendala-kendala tadi memerlukan pemikiran dan langkah-langkah yang terencana untuk mengatasinya. Tanpa perencanaan yang matang, maka pembangunan sektor kelautan akan tetap tertinggal dari sektor-sektor pembangunan lainnya.” kata Presiden.

Kepada para menteri, pejabat tinggi yang menjadi anggota dewan ini, Kepala Negara menyebutkan bahwa harus dilakukan peningkatan pengawasan terhadap upaya berbagai pihak yang mengambil jalan pintas dalam mengeksploitasi kekayaaan laut.

Dicontohkan, tindakan yang salah itu antara lain pengrusakan terhadap terumbu karang, pembuangan limbah, yang semuanya mengancam sumber hayati laut.

 

Memprihatinkan

Seusai acara pelantikan, Wakil Ketua Dewan Kelautan Nasional Soesilo Soedarman mengatakan kepada pers bahwa potensi perikanan di tanah air sangat besar, namun yang dimanfaatkan baru sedikit.

Soesilo memberi contoh potensi bagi penangkapan ikan di laut adalah 6,7 juta ton/ tahun. Namun, ternyata realisasinya baru 1,9 juta ton/tahun. Terbatasnya jumlah ikan yang ditangkap terutama disebabkan karena di tanah air baru terdapat 357 kapal penangkap ikan yang beratnya 50 gross ton (GT).

“Keadaan laut kita menyedihkan.” kata Menko Polkam yang kemudian menambahkan selama dua bulan terakhir ini saja, TNI-AL telah menangkap 200 kapal ikan asing yang beroperasi tanpa izin.

Setelah anak buah kapal ikan asing itu diadili, maka kapal itu akan disita dan kemudian diserahkan kepada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

Ketika memberi contoh lain tentang memprihatinkannya kondisi di tanah air, ia menyebutkan 97,8 persen barang diangkut oleh kapal-kapal berbendera asing.

Dewan ini dibentuk berdasarkan Keppres No 77/1996 tertanggal 30 September 1996 Pasal 1 menyebutkan Dewan Kelautan Nasional (DKN) adalah forum koordinasi bagi penetapan kebijaksanaan pemanfaatan, pelestarian, dan perlindungan kawasan laut.

“DKN bertugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam perumusan dan penetapan kebijaksanaan umum di bidang pengelolaan masalah-masalah kelautan dalam batas wilayah Indonesia” bunyi pasal 2.

(T/ Eu02/RS01116/01/97 14:28/rb1)

Sumber: Antara (16/01/1997)

____________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 478-479.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.