PRESIDEN DUKUNG TEKAD MULADI BASMI KOLUSI PERADILAN

PRESIDEN DUKUNG TEKAD MULADI BASMI KOLUSI PERADILAN[1]

 

Jakarta, Media Indonesia

Presiden Soeharto berharap kolusi dan korupsi di pengadilan segera ditertibkan, dan pengacara harus menjadi bagian dari sistem peradilan yang sama-sama memiliki wibawa.

Menteri Kehakiman Muladi menjelaskan Kepala Negara tidak menyebut istilah mafia peradilan, tetapi segala bentuk kolusi dan korupsi di pengadilan harus diberantas.

“Dengan adanya instruksi dari Presiden ini, maka langkah saya untuk memperbaiki citra peradilan semakin mantap dan semakin tegar, karena semuanya itu didukung positif,” ungkapnya seusai melapor kepada Kepala Negara din Cendana, kemarin.

Setelah dilantik menjadi Menteri Kehakiman 16 Maret lalu, Muladi berulang kali menyatakan tekadnya untuk membasmi mafia peradilan, yaitu persekongkolan di antara para penegak hukum dengan para pencari keadilan.

“Hakim yang ikut mafia peradilan akan copot palunya,” tandasnya saat itu.

Menurut Pak Barto, langkah-langkah di antara para penegak hukum saat ini masih sering kurang terpadu, apalagi sumber daya manusianya masih sangat lemah. Karena itu, tambahnya, harus dilakukan perbaikan dari sistem pendidikannya.

Untuk itu, kata Muladi, Depkeh akan mengadakan seminar dan lokakarya bersama Mabes RI, Bakin, Kejaksaan Agung untuk membahas langkah perbaikan tersebut.

Dalam seminar dan lokakarya itu, jelasnya, akan dibahas berbagai pola penyelewengan, pola penanggulangan, baik preventif maupun represif serta mengusulkan adanya surat keputusan bersama tentang upaya penegakan hukum.

 

UU Antimonopoli

Menkeh menjelaskan dalam kesempatan kemarin, Kepala Negara juga membahas tentang perlunya segera dibuat undang-undang antimonopoli. Menurut Muladi. pembuatan undang-undang itu nantinya tidak akan meniru atau menjiplak berbagai ketentuan serupa yang sudah ada di berbagai negara, seperti di AS ataupun negara-negara lainnya.

“Presiden sudah menyetujui usulnya mengenai dibentuknya sekelompok pakar hukum di Depkeh yang akan menyiapkan berbagai pokok pikiran bagi berbagai bidang, termasuk sektor ekonomi,” tuturnya.

Selain itu, katanya, di Depkeh akan dibentuk Direktur Hukum Internasional.

“Jadi saat orang berbicara masalah globalisasi ternyata di Depkeh tidak ada yang menangani hukum internasional. Jadi kalau penerbangan, ya masih domestik,” ungkapnya.

Menurut Muladi, Presiden juga menyinggung kehadiran sejumlah pengacara asing, yang temyata diam-diam dengan berbagai cara telah beroperasi di sini.

Kepala Negara, ujarnya, mengatakan bahwa Indonesia memang tidak bisa menghindari diri dari perdagangan jasa trade in services akibat globalisasi. Namun selama itu belum terlaksana, katanya, maka para pengacara asing itu harus taat kepada rambu-rambu hukum di Indonesia.

Ditanya tentang pelaksanaan HAM.

Muladi menjelaskan: “Kita harus jujur bahwa kita masih harus melakukan pembenahan.” (Rid/Awi/D-1)

Sumber: MEDIA INDONESIA (02/04/1998)
_______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 263-264.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.