PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG

PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG[1]

 

Jakarta, Suara Karya

Memanfaatkan momentum reformasi, sekarang ini perlu dipikirkan dan dipertimbangkan pemilihan presiden RI dilakukan langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan langsung ini tidak harus dengan lebih dulu mengubah Undang-Undang Dasar 1945 tapi cukup dilakukan dengan suatu amandemen oleh MPR.

“Dari pada kita terus melakukan unjuk rasa, saya kira ada baiknya kita memikirkan persoalan yang lebih substansial, seperti menyangkut tatacara pemilihan presiden mendatang yang benar-benar diharapkan merupakan pilihan rakyat.” kata Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta, Drs H Qomari Anwar MA, Senin (8/8).

Menurut Qomari, sekarang ini hampir semua komponen bangsa sepakat bahwa masa jabatan presiden cukup maksimal untuk dua kali masa jabatan. Nah, guna lebih memberi bobot kepada presiden sebagai mandataris rakyat, perlu juga dipertimbangkan kemungkinan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemikiran ini, lanjut Qomari kepada wartawan, bisa mengundang berbagai pendapat, antara lain menyangkut keterkaitannya dengan UUD 1945.

Rektor Uhamka ini menyadari, UUD 1945 memang telah menegaskan bahwa pemilihan presiden dilakukan oleh MPR. Namun mengingat selama ini banyak orang malah mempertanyakan bobot presiden hasil pilihan MPR, terbukti dengan turunnya Soeharto yang baru menjabat sekitar dua bulan, maka tidak ada salahnya dibicarakan kemungkinan presiden dipilih langsung oleh rakyat, seperti halnya di berbagai negara lain.

Idealnya untuk melaksanakan presiden dipilih langsung oleh rakyat, memang harus melalui penyempurnaan UUD 1945. Namun untuk saat ini, semua tentu sepakat bahwa demi tetap tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa, UUD 1945 harus tetap dapat dipertahankan sebagai mana adanya sekarang ini.

“Karena itu, untuk memilih presiden secara langsung bisa dilakukan cukup dengan amandemen. Membuat amandemen terhadap undang-undang dasar adalah suatu yang lazim. Apalagi pemilihan presiden secara langsung itu adalah demi untuk lebih memberi bobot bahwa kedaulatan itu benar-benar ada pada rakyat.” ucap Qomari yang juga adalah anggota DPR RI ini.

Selain ini presiden dipilih oleh MPR yang beranggotakan 1.000 orang. Proses pemilihan dilakukan melalui fraksi-fraksi yang dimungkinkan adanya rekayasa yang belum tentu sesuai dengan aspirasi rakyat banyak. Sedangkan kalau pemilihan langsung oleh rakyat, tentu rekayasa itu sangat sulit karena ditentukan sekitar 170 juta dari 200 juta rakyat.

“Soal teknis pemilihan, bisa bersamaan dengan pemilihan wakil rakyat dan bisa juga terpisah. Terpenting, apa kita mau melakukan reformasi dalam soal ini.” Ujar Rektor Uhamka ini.

Sumber : SUARA KARYA (09/06/1998)

_____________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 659-660.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.