PRESIDEN DAN ROMBONGAN KAMIS BESOK KE SENEGAL

PRESIDEN DAN ROMBONGAN KAMIS BESOK KE SENEGAL[1]

Jakarta , Kompas

Presiden dan Ny.Tien Soeharto serta rombongan hari Karnis besok sekitar pukul 20.00 WIB akan meninggalkan Indonesia dengan pesawat DC-10. Garuda Indonesia, untuk memulai perjalanan ke Senegal dan Perancis sampai tanggal 26 November 1992 mendatang.

Dalam penjelasannya kepada para wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, hari Selasa kemarin (17/ 11), Menteri Sekretaris Negara Moerdiono mengatakan, selama di Dakar, Senegal Presiden akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-15 yang ke-3. Selain itu Kepala Negara juga akan mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala negara/kepala pemerintahan di negeri ini, antara lain dengan Perdana Menteri India Narasimha Rao.

Dalam perjalanan ini Presiden didampingi Menko Ekuin Radius Prawiro, Mensesneg Moerdiono, Menlu Ali Alatas dan Duta Besar (Ambassador-at-large) Nana Sutresna Sastradidjaya. Presiden dan Rombongan akan meninggalkan Dakar tanggal 23 November menuju ke Paris, Perancis. Selama kunjungan resminya di Perancis ini. Presiden antara lain akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Frangois Mitterrand.

Selama di Perancis Presiden antara lain akan menjelaskan mengenai hasil-hasil KTT Gerakan Non Blok ke-10 di Jakarta, termasuk semangat Pesan Jakarta. Selain itu Presidenjuga akan mengajukan usulan-usulan sekitar dialog Utara-Selatan serta masalah energi dan Iingkungan. Sedangkan Mitterrand akan mengajukan usulan mengenai demokratisasi di PBB.

Hangat Dibahas

Sementara itu wartawan Kompas Rumhardjono dari Dakar kemarin melaporkan, hak asasi, demokrasi tingkat nasional dan internasional, serta lingkungan hidup, menjadi isu-isu yang diperbincangkan hangat dalam sidang pendahuluan pejabat tinggi KTT­ III G-15 di Dakar (Senegal) hari Senin 7/11. Dikatakan, sidang dimulai, pukul 10.00 (pukul 17.00 WIB) dan berlangsung hari Rabu (18/11). Sidang dihadiri Wakil Pribadi (Personal Representative) 14 kepala pemerintahan anggota G-15. Yugos lavia, karena kesibukannya dalam urusan dalam negeri, tidak diundang.

Sidang ini, yang dalam ASEAN biasa disebut Senior Officials Meeting (SOM), selain mempersiapkan agenda KTT, juga membuat rancangan awal Komunike Bersama G-15. Hasil sidang akan diajukan pada sidang tingkat Menlu 19 November, yang akan memfinalkannya untuk diajukan pada pertemuan tingkat kepala pemerintahan 21-23 November.

Mengenai hak asasi, muncul perbedaan nuansa yang mencerminkan latar belakang kondisi dan kepentingan politik negara bersangkutan. Pokok isunya adalah, apakah soal demokrasi nasional akan tetap disenapaskan dalam satu kalimat dengan soal demokrasi internasional.

Dalam sidang persiapan, muncul gagasan atau pendapat bahwa sebaiknya pernyataan G-15 mengenai demokrasi nasional jangan diencerkan dengan pernyataan soal demokratisasi politik internasional. Soal terakhir ini hendaknya dinyatakan dalam suatu kalimat atau pasal terpisah.

Yang menyuarakan pendapat ini adalah negara yang sistem politik  dalam negerinya memang sudah stabil dan dalam sejarahnya amat kuat dipengaruhi nilai dan budaya Barat. Di negara-negara yang pemilu, sistem hukum dan peradilannya sudah demikian mantap, sehingga tidak pemah dipersoalkan promotor hak asasi dari negara­ negara Barat. Mereka ini terutama dari Amerika Latin, dan sebagian dari Afrika.

Sesuai KTT GNB

Gagasan lain, tetap mempertahankan rumusan kompromistis menurut garis yang dinyatakan Deklarasi KTT-X GNB di Jakarta. Konsep ini memang mensenapaskan hak asasi dan demokrasi nasional, dengan hubungan antar negara yang demokratis yang menghormati kedaulatan nasional.

Dalam kertas posisi (position papers) mengenai Tata Dunia Baru yang dikeluarkan G-15 pertengahan tahun ini, soal demokrasi dirumuskan,

“Demokrasi pada tingkat nasional harus terus menjadi amat penting, dan demokratisasi antar negara harus menjadi kenyataan pada tingkat internasional demi mendorong partisipasi semua negara dalam proses pengambilan keputusan internasional.”

Selanjutnya, kertas posisi itu mengaitkan secara erat antara demokratisasi, hak asasi, dan pembangunan.

“Demokrasi, hak asasi dan pembangunan adalah tiga konsep yang teramat penting dan harus dikembangkan secara terpadu. Meskipun amat penting mendorong diperkuatnya negara konstitusional, demokrasi dan pluralisme pada tingkat nasional, yang menghormati kedaulatan, integritas wilayah dan kemerdekaan negara, adalah penting pula demokratisasi antar negara menjadi kenyataan pada tingkat internasional,” demikian rumusannya.

Sumber Kompas mengungkapkan, munculnya gagasan yang berbeda nuansanya tadi memang menarik, terutama karena tahun depan akan diselenggarakan Konferensi Global Hak Asasi. Ia hanya bisa menduga bahwa tentunya ada kepentingan politik nasional atau kelompok negara atau regional di balik gagasan itu. Namun ia tak bisa merincinya. Dalam masalah lingkungan hidup, juga muncul pertukaran pendapat yang hangat. Ada pendapat yang ingin menegaskan bahwa kondisi lingkungan global sekarang ini, maupun kecenderungan pemburukann ya, tidak bisa disalahkan pada negara-negara berkembang saja.

Selain itu, juga ditegaskan penolakan dipakainya kebijakan dan tindakan nasional dalam kaitan dengan lingkungan, sebagai alat penekan intemasional terhadap negara bersangkutan. Sebaliknya, ada pendapat yang mengemukakan sebaiknya G-15 mengacu pada hasil KTT Lingkungan di Rio de Janeiro. Suara ini dikemukakan pihak yang merasa “mengemban” misi menyukseskan hasil KTT itu.

Sumber: KOMPAS ( 18/11/1992)

_________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 457-459.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.