PRESIDEN DAN PEMBANTU-PEMBANTUNYA HARUS BEBAS DARI PENGARUH KEPENTINGAN GOLONGAN

PRESIDEN DAN PEMBANTU-PEMBANTUNYA HARUS BEBAS DARI PENGARUH KEPENTINGAN GOLONGAN[1]

 

Jakarta, Suara Karya

Letnan Jenderal TNI (Purn) Harsudiyono Hartas menegaskan, Presiden/ Mandataris MPR dan pembantu-pembantunya harus bebas dari pengaruh kepentingan kelompok/golongan, karena Presiden dan pembantu-pembantunya itu adalah milik rakyat. Karena itu dalam melaksanakan hak prerogatif memilih pembantu­ pembantunya, Presiden harus berpegang pacta norma dan nilai serta makna yang tersebut dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 dengan memegang asas demokrasi Pancasila. Dan, alangkah kuatnya suatu pemerintahan yang didukung oleh semua golongan dalam masyarakat.

Harsudiyono Hartas, mengemukakan itu dalam makalahnya berjudul “Identitas Kultural dan Masa Depan Negara Kebangsaan Indonesia” pada seminar sehari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Rl (PMKRI) di Jakarta, Rabu (18/5). Selain Harsudiyono Hartas juga ditampilkan pembicara Prof Soetjipto Wirosardjono M.Sc dan Dr Mudji Soetrisno SJ sebagai pembicara. Menurut dia, negara harus mengatasi segala macam faham perseorangan, dan goIongan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu, kata Harsudiyono. Pemerintah harus selalu mengikuti dinamika kehidupan masyarakat, artinya harus berani mengadakan penyesuaian dan pembaharuan-pembaharuan kebijaksanaan sesuai perkembangan dari masing-masing bidang kehidupan politik, ekonomi dan sosial yang tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Sebab Harsud melihat betapa mencuatnya kembali penonjolan primordialisme, sektarianisme dalam kehidupan kemasyarakatan akhir-akhir ini.

Harsud, sehari-hari adalah anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA), nengatakan upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan dalam ikut mengabdikan diri dalam tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sehubungan dengan ini, menurut Harsud, Parpol dan Golkar harus berani melakukan koreksi-koreksi terhadap keadaan internalnya. Golkai harus berani mengikis habis mental kader-kader oportunis, pemirnpin-pemimpin dan pengurus­ pengurus yang sempit pandangannya, primordial, feodal, materialistis. Sementara PDI dan PPP juga harus berani mengubah total sikap pandangannya yang selama ini masih menghambat kondisi internalnya. Masing-masing harusbenar­ benar mampu dan konsekuen mengamalkan Pancasila dalam mengabdikan dirinya bersama-sama Golkar, ABRI dan masyarakat sekitarnya.

“Semua kekuatan sospol perlu membangun kerja sama yang terpadu dalam membuat pola kaderisasi masing-masing dalam menyumbangkan kader-kader nasional yang berbobot, arif bijaksana, berwawasan luas, dan mampu melihat jauh ke depan bagi pembangunan bangsa negaranya agar lebih maju modern sejajar dengan bangsa yang telah maju,” ujar mantan Kassospol ABRI ini.

Dalam paparannya itu, Harsud menyoroti pranata Orde Baru,baik suprastruktur maupun infrastruktur politik dalam mengamalkan Pancasila secara utuh. Menurut dia, banyak individu/kelompok di supra dan infrastruktur yang masih banyak melanggar/ mengorbankan nilai -nilai etis/moral Ketuhanan Yang Maha Esa, membiarkan nilai-nilai transenden digerogoti atau bahkan diganti sikap materialistis.

Perkembangan ekonomi yang membuat hanya sebagian rakyat sangat berkorban akibat industrialisasi, upah buruh rendah, penggusuran, pengambilan tanah untuk proyek-proyek, harga obat-obatan dan jasa pengobatan yang tidak terjangkau masyarakat miskin. Adanya kehidupan masyarakat yang masih tertinggal, kesenjangan kecemburuan sosial.

Sementara itu, lembaga-lembaga yang menyuarakan kehendak rakyat yang ber­daulat kurang berarti baik di legislatif maupun orsospol. Serta orang kecil sukar mendapat keadilan, sebaliknya orang “terhormat” yang seharusnya di tindak, “tidak bisa” ditindak demi kewibawaan dan stabilitas kekuasaan. (L-3)

Sumber: SUARAKARYA( 19/05/1994)

________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 59-60.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.