PRESIDEN DAN PARA MENTERI SUMBANGKAN GAJI SETAHUN

PRESIDEN DAN PARA MENTERI SUMBANGKAN GAJI SETAHUN[1]

 

Jakarta, Suara Karya

Presiden Soeharto menyumbangkan seluruh gajinya kepada negara selama setahun. Ungkapan kepedulian sosial ini diminta Presiden juga dilakukan para menteri dengan menyisihkan gaji pokok per bulan selama satu tahun. Para menteri, Gubernur dan pejabat eselon I beserta istri/suami juga diminta membuat daftar seluruh kekayaan pribadi, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Hal itu dikemukakan Presiden dalam sidang paripurna pertama Kabinet Pembangunan VII di Bina Graha, Selasa (17/3). Demikian dijelaskan oleh Mensesneg Saadilah Mursjid dan Menpen Alwi Dahlan bersama Menko Ekuin/Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita seusai sidang.

Gaji pokok Presiden menurut catatan Dirjen Anggaran per 17 Januari 1993 berjumlah Rp.15 juta. Gaji pokok wakil Presiden R.10 juta. Sedang gaji pokok menteri/jaksa agung/Gubernur/pangab Rp.2,5juta.

Menteri Saadilah Mursjid menjelaskan, gaji pokok Presiden beserta tunjangannya selama setahun akan disumbangkan untuk membantu mengatasi krisis saat ini. Menurut Presiden, penghasilan pensiunnya sebagai Jenderal Besar TNI-AD cukup untuk hidup.

“Karena saya tidak punya tanggungan lagi.” kata Pak Harto.

Para menteri diminta mempelopori menyisihkan gaji pokoknya. Tindakan ini diharapkan diikuti oleh para pejabat eksekutif BUMN dan kalangan swasta.

Depsos

Mekanisme dan tata cara penghimpunan serta pemanfaatan dana itu diserahkan Presiden kepada Menteri Sosial Siti Hardijanti Rukmana. Menurut Mensos dalam keterangannya di Depsos, kemarin, dana itu kemungkinan akan disimpan di rekening BRI. Dana itu akan dilaporkan tiap bulan dan tidak akan ditutup-tutupi, baik yang diterima maupun yang dikeluarkan.

“Jadi tidak untuk korupsi.” kata Tutut.

Dana itu di antaranya untuk membantu warung-warung kecil, seperti warung tegal (warteg). Dengan bantuan ini, warteg bisa menjual makanan bergizi dengan harga murah Rp.1.500. Dengan demikian masyarakat dapat makan kenyang dan bergizi tiga kali sehari dalam masa sulit saat ini.

Daftar Kekayaan

Imbauan membuat daftar kekayaan pribadi menurut Presiden merupakan tanggapan lugas terhadap sorotan terutama dari kalangan mahasiswa perihal isu kolusi, korupsi dan monopoli. Mereka diminta secara sukarela membuat daftar kekayaan pribadi, baik istri dan suami yang menggambarkan seluruh kekayaan, baik bergerak dan tidak bergerak.

Termasuk dalam kekayaan pribadi adalah aset di luar negeri, kepemilikan saham di perusahaan. Seluruh kekayaan pribadi itu harus ditulis, karena jika ternyata berbeda dengan kenyataan maka perbedaan itu menjadi tanggungjawab yang bersangkutan, termasuk dalam hal kewajiban pajak. Daftar kekayaan tidak diumumkan kepada masyarakat, karena memamerkan kekayaan tidak sesuai dengan ajaran agama. Dijelaskan Menpen, daftar ini sebagai bahan untuk perbandingan. Setelah bertugas atau kalau nanti ada tuduhan korupsi dan sebagainya, maka daftar kekayaan itu bisa diperbandingkan dengan daftar kekayaan pada waktu masalah itu muncul atau selesai bertugas. Apakah pejabat yang bersangkutan memetik keuntungan dari jabatannya.

Daftar kekayaan dibuat rangkap dua, yaitu untuk Presiden dan untuk pegangan menteri dan Gubernur bersangkutan. Di dalam formulir dicantumkan tidak untuk diumumkan dan tidak untuk disiarkan. Ini hanya untuk disimpan pada dokumentasi kePresidenan dan akan dipegang sendiri oleh Presiden.

Sementara itu, pejabat eselon satu dan juga akan diperluas pejabat lain, juga wajib membuat daftar kekayaan yang harus dilaporkan kepada Menko Pengawasan Pembangunan/Pendayagunaan Aparatur Negara. Ini untuk perbandingan setelah bertugas atau kalau ada tuduhan korupsi dan sebagainya, maka itu bisa diperbandingkan oleh badan pemeriksa.

Bagaimana seandainya ada tuduhan korupsi dan Pak Harto keberatan membeberkan laporan kekayaan pembantunya, menurut Alwi, Presiden menggunakan daftar itu untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang, dan bukan untuk dipublikasikan kepada pers.

Alwi membenarkan bahwa keluar tidaknya dokumen kekayaan menteri itu hak prerogatif Presiden. Namun ia juga mengingatkan, kalau ada pembantunya dituduh dan Presiden tidak mengeluarkan dokumen itu tentu akan merugikan Presiden.

Ditanya apakah ada batas jumlah tambahan kekayaan menteri, dijawab Menpen,

“Kan bisa dilihat, gajinya berapa sih. Kalau saya menang lotre saya harus buktikan, kapan dan di mana..”

Besarnya kekayaan menteri menurut Mensos, tidak ada batasnya.

“Apabila sebelum menjabat menteri sudah sangat kaya mengapa harus dibatasi. Adanya daftar kekayaan adalah untuk menenangkan masyarakat.” ujarnya

Bagaimana jika pejabat menerima pemberian mobil misalnya dijawab Alwi,

“Kalau diberi mobil itu dapat dari mana. Karena ada sumpah jabatan tidak akan menerima sesuatu dalam bentuk apa pun.”

Realistis

Presiden juga mengingatkan para menteri dan pemerintah harus realistis. Jangan silau oleh harapan muluk. Harapan itu hendaknya diwujudkan secara bertahap dan terencana. Ditekankan, pemerintahan merupakan suatu kesatuan di bawah pimpinan Presiden. Walaupun nanti menteri-menteri mengembangkan kebijaksanaan pelaksanaan dan program sektoral dan tugas-tugas masing-masing, semuanya akan didasarkan pada pijakan yang tentu telah digariskan oleh Presiden. Intinya adalah menuju pada koordinasi yang lebih meningkat sehingga betul-betul kabinet ini merupakan suatu tim yang kuat dalam menghadapi tantangan. Koordinasi itu baik horisontal antara sesama menteri maupun vertikal antar menteri.

Juga diinstruksikan adanya prosedur dan tata kerja, dan dinyatakan agar menteri masing-masing melakukan koordinasi dalam memberikan pernyataan-pernyataan.

Semua menteri, eselon I dan Gubernur diminta menjalankan pandangan umum dari fraksi-fraksi dalam MPR yang lalu. Jadi agar diperhatikan pendapat umum dan media massa dan menampung aspirasi itu dalam bidang masing-masing.

Pemerintah harus peka terhadap pendapat masyarakat mengenai kolusi, korupsi dan sebagainya, sepenuhnya yang disampaikan pimpinan fraksi. Setiap penggunaan uang negara harus dipertanggungjawabkan. Kepekaan masyarakat terhadap hal yang berbau kemewahan sangat tinggi dewasa ini. Karena itu Presiden memberikan petunjuk agar hemat dalam membelanjakan barang. Jiwa dan semangat kerakyatan harus ditonjolkan oleh para pemimpin pemerintahan, bukan semangat feodalisme. (N-1)

Sumber : SUARA KARYA (18/03/1998)

__________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 850-853.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.