PRESIDEN DAN MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN BAHAS PEMBINAAN PEMBANGUNAN ABRI

PRESIDEN DAN MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN BAHAS PEMBINAAN PEMBANGUNAN ABRI

Pergeseran Pejabat-Pejabat Teras ABRI Melaksanakan Keputusan Presiden [1]

Jakarta, BeritaYudha

Menhankam/Pangab Jend. M. Panggabean menjelaskan, pergeseran pejabat­pejabat teras dalam lingkungan Hankam/ABRI adalah sebagai pelaksanaan dari keputusan Presiden RI, dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk melaksanakan program kerja dalam rangka pembinaan pembangunan ABRI.

Sementara itu penyegaran dikalangan ABRI terus dilaksanakan dalam rangkaian usaha meningkatkan ketrampilan anggota-anggota ABRI.

Penjelasan Menhankam/ABRI Jend. M.Panggabean itu dikemukakan Sabtu siang di Jl. Cendana-Jakarta, selesai mengadakan pembicaraan dengan Presiden Soeharto mengenai beberapa masalah yang menyangkut usaha pembinaan dan pembangunan Hankam-ABRI.

Menurut Jend. Panggabean berdasarkan Keputusan Presiden RI No.79 tentang pokok-pokok Organisasi dan Prosedure Hankam, pergeseran pejabat-pejabat teras Hankam-ABRI tentu terus diadakan yang disesuaikan dengan struktur dan Organisasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program kerja.

Menjawab pertanyaan pers tentang penyegaran dilingkungan ABRI, Menhankam/Pangab Jend. M.Panggabean mengatakan penyegaran dilingkungan ABRI sudah rutin dan melembaga. Setiap Panglima Kodam yang sudah berakhir masa tugasnya akan diteliti kembali, tetapi yang penting penyegaran dilingkungan pejabat-pejabat ABRI adalah dalam rangka peningkatan ketrampilan mereka dalam bidang-bidang staf, Pendidikan, teritorial dan sebagai komandan pasukan.

Rapim ABRI

Kepada Presiden Soeharto dalam pertemuan itu juga dilaporkan mengenai akan diadakannya Rapat Pimpinan ABRI (Rapim) yang diadakan secara rutin setiap akhir bulan Februari atau minggu 1 Maret dengan acara pokok pembahasan Anggaran Belanja Hankam-ABRI baik untuk keperluan rutin atau biaya pembangunan.

Dalam Rapim itu akan dirumuskan program-program kerja Hankam-ABRI yang disesuaikan dengan biaya yang telah disediakan pemerintah seperti ditetapkan dalam RAPBN yang dewasa ini tengah dalam pembahasan DPR.

Menteri mengharapkan biaya yang disediakan seperti tercantum dalam RAPBN itu tidak mengalami perobahan terlalu menyolok. Kita harus menyiapkan ancar-ancar perkiraan berapa kebutuhan sebenamya yang diperlukan Hankam/ABRI sehingga dengan telah adanya ancar-ancar itu dapat disusun program-program kerja dan pada 1 April pembangunan Hankam-ABRI sudah dapat dimulai.

Dari hasil Rapim itu masing-masing Kepala Stat Angkatan dan Ka Polri dapat memberikan penjelasan masing-masing stafnya dan menyusun program keIja masing-­masing Angkatan Polri yang disesuaikan dengan biaya yang disediakan.

 Dalam pertemuan itu Presiden juga menerima laporan keberangkatan dua orang Attase Pertahanan negara sahabat masing-masing dari Australia dan Malaysia berhubung dengan masa tugasnya di Indonesia sudah berakhir.

Khusus kepada Attase Pertahanan Australia, pemerintah Indonesia menilai mereka sangat beIjasa dalam pembinaan kerjasama bidang pertahanan (defence corporation) antara Indonesia dan Australia.

Dengan persetujuan Presiden semula kepada Attase Australia akan diberikan suatu bintang penghargaan, tetapi karena peraturan-peraturan negaranya yang tidak memungkinkan pemberian bintang itu maka kepada yang bersangkutan oleh pemerintah Indonesia akan diberikan “piagam” penghargaan.

Kerjasama pertahanan Indonesia-Australia menurut Jend. Panggabean yang bermanfaat bagi Indonesia. Australia banyak membantu pembangunan ABRI salah satu bentuk bantuan yang diberikan pada Indonesia adalah penyerahan satu skuadron pesawat terbang jenis Sabre. (DTS)

SUMBER: BERITA YUDHA (28/01/1974)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 489-490.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.