PRESIDEN BUKA RAPAT KERJA GUBERNUR

PRESIDEN BUKA RAPAT KERJA GUBERNUR

Pemilu Harus Dirasakan sebagai Pesta Demokrasi

Persaingan antara para peserta Pemilu boleh saja terjadi namun persaingan tadi harus berlangsung secara kesatria dan tetap diletakkan dalam semangat persatuan Indonesia, Presiden Soeharto mengatakan hari ini di Balai Sidang ketika membuka Rapat Keqa Gubernur/Bupatil Walikota se-Indonesia

"Pemilu harus dirasakan sebagai pesta poranya demokrasi, sebagai penggunaan hak demokrasi yang bertanggungjawab dan sama sekali tidak berobah menjadi sesuatu yang menegangkan dan mencekam," kata Presiden.

Pemilu agar dapat makin memperkokoh persatuan nasional bukan malahan mencerai-beraikan, harus makin mendewasakan kehidupan demokrasi, bukan malahan melemahkan, harus makin menggelorakan semangat pembangunan, bukannya menghambat, ujar Kepala Negara.

Kritik-kritik terhadap yang lain tidak perlu dimatikan, namun kritik-kritik itu tetap disampaikan dengan eara yang sopan-santun dan tidak melunturkan rasa kekeluargaan yang menjadi adat budaya bangsa dan tidak sampai menggoyahkan stabilitas politik yang telah terbina dengan baik sekarang ini.

"Dan kita percaya, jika kita dapat melaksanakan Pemilihan Umum yang demikian, maka demokrasi kita akan terus tumbuhkan bertambah subur dan makin kokoh," ujar Presiden.

Pemilihan Umum bukanlah segala-galanya, kataPresiden, karena itu di samping berjoang untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilu, semua kekuatan sospol peserta Pemilu perlu menyadari kemenangan yang terbesar haruslah diletakkan pada tumbuhnya demokrasi yang sehat.

Kata Presiden, memang dalam setiap pemilihan umum setiap kekuatan sosial politik peserta Pemilu berusaha memperoleh dukungan rakyat yang sebesar-besarnya, ingin mendapat suara rakyat yang sebanyak banyaknya.

"Kehormatan suatu kekuatan sosial politik adalah jika ia dipercaya oleh rakyat karena iadapat menampung suara hati rakyat," kata Presiden.

Harus Mampu

Presiden mengatakan, kepala daerah yang mempunyai kedudukan kembar sebagai aparat pusat dan daerah harus mampu menggerakkan dan mendorong rakyat di daerahnya berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program-program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dan ini akan mudah berhasil apabila kepala daerah bersatu padu dengan aparatur pemerintahan di daerahnya mampu berkomunikasi dengan masyarakat sehingga rakyat dapat memaharni hakekat dan tujuan program pembangunan itu sendiri, tidak lain adalah pembangunan untuk kepentingan rakyat sendiri dan berdasarkan keinginan rakyat sendiri, ucap Kepala Negara.

Guna dapat melaksanakan tugas yang berat itu konsolidasi aparatur pemerintahan di daerah perlu terus dilakukan baik melalui peningkatan ketrampilan dan sarana kerja, maupun dengan mengadakan penertiban seeara terus-menerus agar dapat diciptakan aparatur yang berwibawa, bersih, terampil dan yang mengabdi kepada kepentingan negara dan masyarakatnya, kata Kepala Negara lagi.

Presiden mengatakan, khusus dalam melaksanakan pembangunan perIu diingatkan kembali agar benar-benar melaksanakan "Enam Sukses" dengan catatan "Sukses Keenam" pelaksanaan "Kebijaksanaan 15 November," dirobah dengan pelaksanaan Keppres No.14 A, dan agar dilaksanakan dengan konsekuen.

Tidak Layak

Menteri Dalam Negeri Amirmachmud dalam pidato pengarahannya dalam Rapat Kerja Gubernur itu mengatakan, adalah tidak layak kiranya jika suatu negara agraris yang merdeka seperti Indonesia, penyediaan pangannya terlalu tergantung pada negara lain.

"Oleh sebab itu, untuk mencukupi keperluan akan pangan dari dalam negeri sendiri merupakan tantangan dan perjuangan menggenapi kemerdekaan itu sendiri," kata Amirmachmud.

Dia berkata lagi: "Penyediaan dan peningkatan produksi pangan merupakan salah satu mata rantai penting dan rawan dalam kehidupan bangsa".

Kondisi tanah yang beraneka ragam di seluruh tanah air, kiranya membuka kemungkinan luas bagi bermacam-macam tanaman pangan yang sesuai dengan selera lainnya

Landreform

Amirmachmud mengatakan Pemerintah tetap bertekad melaksanakan landreform, bagi hasil, sekalipun dirasakan adanya berbagai kesulitan teknis.

Pensertifikatan tanah akan ditingkatkan sebagai gerakan, begitu pula penggunaan tanah, penyediaan tanah untuk transmigrasi, pencetakan sawah, areal perkebunan serta guna kepentingan umum hendaknya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan rakyat agar rasa keadilan dan rasa kehormatan dirinya tidak dirugikan atau diganggu.

Kepekaan masalah tanah mudah dipahami dan akibat yang ditimbulkannya dapat menjadi tempat tumbuh yang subur bagi aspirasi yang cenderung ke arah ideologi komunis. ltulah sebabnya aparat Departemen Dalam Negeri tidak bermain api dan dapat mencegah permainan api memanipulasikan masalah tanah.

Dalam rapat kerja hari ini telah pula berbicara Menteri Negara Ekuin dan Menteri Keuangan Ali Wardhana. Dalam pembukaan Rapat Kerja itu hadir pula para Menteri Kabinet Pembangunan. (DTS)

Jakarta, Merdeka

Sumber: MERDEKA (24/02/1981)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 338-340.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.