PRESIDEN BUKA MUSYAWARAH NASIONAL KADIN : GOLONGAN EKONOMI LEMAH BUKAN PEMINTA2 YANG PERLU DIKASIHANI

PRESIDEN BUKA MUSYAWARAH NASIONAL KADIN : GOLONGAN EKONOMI LEMAH BUKAN PEMINTA2 YANG PERLU DIKASIHANI

Presiden Soeharto mengingatkan untuk kesekian kalinya agar membuang jauh2 pikiran rasiolistis apabila berbicara tentang golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat.

Memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional Pemuka Pengusaha Kamar Dagang Indonesia yang berlangsung di Istana Negara, Sabtu pagi, Kepala Negara selanjutnya mengatakan, sebagai bangsa yang merdeka dan dewasa maka kita hanya mengenal satu warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan keturunan, wama kulit, agama atau adat istiadat.

”Di negeri kita sendiri, kita hanya mengenal perbedaan hak dan kewajiban antara warga negara Indonesia dan warga negara asing," kata Kepala Negara.

Dikemukakan juga, adanya golongan ekonomi kuat dan golongan ekonomi lemah merupakan warisan masa lampau yang tertanam dan tumbuh jauh sebelum Indonesia merdeka.

Golongan ekonomi kuat menurut Kepala Negara muncul dari lapisan masyarakat yang telah memiliki pengalaman dan naluri kegiatan ekonomi yang bersifat turun-temurun. Pengalaman dan naluri yang demikian tidak dapat begitu saja disebarluaskan kepada lapisan masyarakat lainnya.

Dilain pihak, dalam masa pembangunan sekarang ini tampil kekuatan baru dalam ekonomi nasional Indonesia. Lapisan baru ini pengalamannya masih muda dan naluri­naluri kegiatan ekonominya baru terbentuk.

Disarankan agar kita tidak boleh memandang golongan ekonomi kuat hanya dengan perasaan iri belaka.

"Ini tidak akan memecahkan persoalan dan kita hanya akan menghadapi jalan buntu," kata Kepala Negara.

Kekuatan ekonomi yang baru tumbuh menurut Kepala Negara, disarankan untuk mau belajar dari golongan ekonomi yang telah berpengalaman.

Sebaliknya, demikian tambah Kepala Negara, sesuai dengan asas kekeluargaan, golongan ekonomi yang kuat hendaknya mau meneruskan pengalamannya kepada golongan yang lain.

Namun diingatkan, pengertian yang kuat untuk membantu yang lemah bukan berarti yang kuat membagi-bagi secara cuma2 dana kepada yang lemah.

"Hal demikian itu tidak bersifat mendidik dan tidak sehat, bahkan dapat lebih merusak," kata Presiden. "Golongan ekonomi lemah bukanlah barisan peminta-minta yang perlu dikasihani," tambah Presiden Soeharto.

Dikatakan yang diperlukan adalah uluran tangan dan memberi kesempatan agar yang lemah dapat menjadi kuat dan teguh berdiri di atas kedua kakinya. Hal inilah yang sesungguhnya merupakan salah satu unsur dari semangat Keputusan Presiden No.14/A.

Kepada Kadin, Kepala Negara minta agar turut memikirkan jalan dan cara selanjutnya untuk mendukung kebijaksanaan2 pemerintah dalam membina pengusaha golongan ekonomi lemah.

Untuk menjawab semuaini, Kepala Negara memberikan tiga pedoman yang dapat digunakan oleh Kadin dalam musyawarahnya kali ini.

Pertama, memperdalam kesadaran akan kebersamaan dan kebulatan kemauan untuk mewujudkan rasa keadilan.

Kedua, meneliti dan membahas secarajujur unsur2 yang menjadi penghambat pertumbuhan bersama dan kemudian meletakkan dasar2 yang kokoh guna bersama­sama menanggulangi hambatan tersebut.

Ketiga, dengan hikmah kebijaksanaan bermusyawarah untuk mencapai kesempatan bersama dalam merintis rencana kerjasama yang terpadu untuk membantu dan memajukan sesama pengusaha yang kini belum berkembang.

Pada awal sambutannya, Kepala Negara menyatakan keyakinannya bahwa musyawarah yang hanya dihadiri oleh "pemuka-pemuka pengusaha" tidaklah mencerminkan sifat eksklusif yang negatif.

Kepala Negara percaya, hal ini ditempuh oleh dorongan dan keinginan yang kuat untuk melaksanakan dengan sungguh2, tekad untuk memberikan sumbangan yang lebih besar untuk suksesnya perjuangan Orde Baru.

Dikatakan juga, dalam membangun masyarakat lndonesia, jelas kita akan menuju kepada pembangunan ekonomi yang moderen. Namun diingatkan, harus jelas bahwa ekonomi moderen yang dikejar tidak akan membiarkan persaingan bebas.

"Kita memang harus memperhatikan hukum-hukum ekonomi yang rasional, namun kita tidak membiarkan ekonomi kita ditentukan oleh kekuatan pasar semata­mata," kata Kepala Negara.

Pada akhir sambutannya, Kepala Negara mengemukakan tiga pertimbangan kepada para peserta Munas tersebut.

Pertama, hendaknya semangat dan suasana musyawarah dari mula tetap diliputi oleh persaudaraan antara pengusaha2 sebangsa dan setanah air tanpa sebutan2 lain yang tidak ada hubungannya dengan dunia usaha yang justru akan merenggangkan rasa persaudaraan.

Kebersamaan yang perlu ditonjolkan dan bukan memperbesar perbedaan2 yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi.

Kedua, musyawarah ini hanya akan berhasil dan dapat berkelanjutan dengan langkah2 yang berarti jika para peserta dapat meletakkan dasar2 kerjasama yang benar2 dihayati bersama serta diterima dengan sadar dan jujur serta tulus ikhlas.

Ketiga, hasil2 musyawarah hendaknya dapat menjadi modal pokok yang harus dikembangkan dalam masa selanjutnya sehingga dapat mencapai kematangan dan kemantapan.

Sementaraitu Ketua Kadin Dr. Hasjim Ning dalam sambutannya mengemukakan bahwa tujuan daripada Musyawarah Nasional ini bukanlah untuk meminta dana untuk memaksa berbuat ini dan itu ataupun untuk menakut-nakuti para peserta.

Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan kepada para "pemuka­ pemuka pengusaha" bersama-sama pemerintah melaksanakan Ekonomi Pancasila.

Ketua Panitia Pelaksana Munas, Tony Agus Ardi dalam laporannya antara lain mengemukakan bahwa para peserta munas berjumlah sekitar 200 orang pengusaha yang tergolong mantap. Musyawarah Nasional ini akan berlangsung dari tanggal 27 dan berakhir pada 29 September 1980. (DTS)

Jakarta, Sinar Harapan

Sumber: SINAR HARAPAN (27/09/1980)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 815-819.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.