PRESIDEN BERTEMU 6 MENTERI & WIDJOJO

PRESIDEN BERTEMU 6 MENTERI & WIDJOJO[1]

 

 

Jakarta, Bisnis Indonesia

Presiden Soeharto kemarin membahas rancangan awal RAPBN 1998/99 dengan enam menteri dan penasehat ekonomi pemerintah Prof. Widjojo Nitisastro. Kepala Negara akan menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 1998/99 pacta Sidang Paripurna DPR 6 Januari 1998.

Presiden mengawali kegiatannya kemarin pagi dengan melayat jenazah Menko Polkam Soesilo Soedarman di kediaman almarhum. Pak Harto meluncur dari kediaman Jl. Cendana sekitar pukul 07.15 WIB menuju rumah duka di Jl. Panglima Polim dan berada di sana sekitar 30 menit.

Pacta pukul 09.00 WIB Presiden di Jl. Cendana menerima penasehat ekonomi pemerintah Widjojo Nitisastro dan enam menteri yakni Menko Ekku Wasbang Saleh Afiff, Menkeu Mar’ie Muhammad, Gubernur BI Soedradjad Djiwandono, Mensesneg Moerdiono, Menperindag Tunky Ariwibowo dan Meneg PPN/Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita.

Mereka membahas rancangan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 1998/99 selama sekitar 1,5 jam.

“Presiden akan menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 1998/99 sesuai surat yang disampaikan oleh pimpinan DPR-RI kepada Kepala Negara pada Sidang Paripurna DPR pacta 6 Januari 1998.” ujar Mensesneg usai pertemuan. Sidang Paripurna DPR akan dipimpin Ketua DPR/MPR Harmoko.

Widjojo merupakan orang pertama keluar usai pertemuan tersebut. Seperti biasa arsitek pembangunan ekonomi Orba itu memilih diam dan langsung berjalan langsung menuju mobilnya.

Lima menit kemudian Saleh Afiff muncul dengan wajah cerah. Afiff sempat sejenak berbincang-bincang dan bercanda dengan wartawan. Dia tampak lebih segar setelah operasi jantung di Singapura.

Tak lama kemudian Tunky muncul dan dilanjutkan Ginandjar. Ketika dicegat untuk diminta komentarnya Ginandjar hanya berkata,

“Kami sudah sepakat menunjuk Pak Moer sebagai juru bicara. Jadi, saya tidak perlu bicara lagi.”

 

“Seperti tahun-tahun sebelumnya pemerintah tetap menerapkan prinsip anggaran berimbang dalam penyusunan RAPBN 1998/99.” kata Moerdiono yang muncul terakhir bersama Gubernur BI dan Menkeu.

Sebelumnya Ginandjar mengatakan bahwa pemerintah berupaya menerapkan surplus anggaran 1% dari PDB untuk RAPBN 1998/99 dan dua tahun berikutnya. Salah satu upaya yang ditempuh ke arah itu adalah dengan menghidupkan kembali pos bantuan program yang dihapus sejak RAPBN 1994/995.

Pos bantuan program akan dipasok dari sebagian dana IMF, yang semula ditujukan untuk memperkuat cadangan devisa ditambah tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah menurut RAPBN 1997/98 mencapai Rp 25,9 triliun.

“Untuk menunjukkan keprihatinan (karena kondisi ekonomi saat ini) Presiden menekankan agar kegiatan-kegiatan rutin dapat disesuaikan dengan  suasana keprihatinan.” jelas Moerdiono.

Kepala Negara juga meminta agar anggaran pemerintah dan departemen­ departemen betul-betul mencerminkan prioritas yang tinggi untuk kegiatan-kegiatan yang sangat diperlukan.

Volume RAPBN 1997/98 mencapai Rp 101 triliun atau untuk pertama kali menembus angka Rp 100 triliun. Dengan asumsi awal pertumbuhan ekonomi 7,1%, harga minyak US$ 16,5 per barel, serta inflasi 1997/98 sebesar 6%.

Mengenai asumsi RAPBN seperti harga minyak bumi, ekspor-impor, pertumbuhan ekonomi, dan laju inflasi, Moerdiono mengatakan

“Semuanya akan disampaikan Presiden pada 6 Januari 1998.”

 

Dimanfaatkan

Mensesneg lebih lanjut menegaskan ada politisi yang ikut memanfaatkan situasi sehingga rupiah merosot tajam.

“Tentu saja ada juga politisi-politisi yang memanfaatkan situasi. Itu pasti ada. Saya tidak akan menyebut nama, tetapi pasti… pasti ada.” tegas Mensesneg.

“Kami yakin ada faktor-faktor nonekonomi yang masuk ke dalam sehingga nilai kurs menjadi rendah dari sebelumnya.”

Buktinya, Ianjut dia, “Begitu Presiden tampil prima saat melantik perwira muda lulusan Akabri, nilai rupiah langsung menguat.”

Rupiah atas dolar AS sempat menyentuh Rp 5.150 (Selasa, 12 Des.) menyusul pengumuman pembatalan kehadiran Presiden dalam KIT informal ASEAN di Kuala Lumpur, 15-16 Des.

 

Soal Gaji Pejabat

Menanggapi sikap pemerintah Malaysia dan Thailand yang memangkas gaji pejabatnya masing-masing 3%, 10% dan 20%, menurut Moerdiono, setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing .

“Setiap negara, setiap pemerintah mempunyai cara-cara masing-masing untuk menunjukkan keprihatinannya.”

Dibandingkan dengan mitranya di ASEAN, menurut Moerdiono, tingkat gaji pejabat Indonesia masih cukup rendah.

“Paling tidak kami belum memikirkan ke arah itu (pemotongan gaji).” jelas dia.

Tetapi, lanjutnya tentu saja patut dipikirkan semua pihak agar aparat pemerintah bersikap hemat, bersahaja,

“Kalau tidak perlu mengadakan rapat ya, tidak usah rapat.”

Perjalanan (dinas) baik di dalam maupun di luar negeri haruslah dibatasi.

“Program-programnya kan sudah ada. Lebih baik masing-masing melakukan kegiatan masing-masing dengan Iebih baik.”

Sumber: BISNIS INDONESIA (20/12/1995)

_______________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 467-469.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.