PRESIDEN BERDISKUSI DENGAN BEBERAPA ANGGOTA “KOMISI BRANDT”

PRESIDEN BERDISKUSI DENGAN BEBERAPA ANGGOTA

“KOMISI BRANDT”

Lima dari 17 anggota Komisi Brandt, hari Kamis, mengadakan diskusi dengan Presiden Soeharto di Bina Graha. Mereka adalah Rodrigo Botero Montoya (penerbit, wartawan terkemuka Kolumbia), Ny Kahtarine Graham (penerbit The Washington Post yang memiliki Newsweek), Joe Morris (tokoh perburuhan ILO dari Kanada), Layachi Yaker (Wakil Ketua Parlemen Aljazair) dan Dr Fritz Picher (Assisten Pribadi Willy Brand, yang meskipun bukan anggota resmi komisi, tapi selalu hadir langsung).

Dalam diskusi itu, para tamu diantar oleh Dr. Jusuf Jamali, bekas Dubes RI untuk Jerman Barat yang kini memimpin Lembaga Penunjang Nasional, suatu yayasan studi yang antara lain disponsori Adam Malik. Para anggota Komisi tersebut berkunjung di Indonesia atas undangan Adam Malik yang secara pribadi juga menjadi anggota Komisi tersebut. Menurut mereka baru saja mengadakan sidang ke-5 Komisi di Kuala Lumpur.

Menjawab pertanyaan pers, Ny, Katherine Graham mengemukakan, dari Presiden Soeharto diperoleh penjelasan sekitar rencana pembangunan lima tahun ke III, devaluasi mata uang rupiah dan berbagai acara lainnya. Selain itu, para anggota komisi menyampaikan penyelesaian bahwa ketua mereka, bekas kanselir Jerman Barat Willy Brandt, tidak dapat hadir karena sakit. Menurut keterangan bekas PM lnggris Edward Heath juga datang di Jakarta, tapi hanya sebentar dan terus pulang. Heath juga anggota Komisi.

Bermanfaat

Baik Rodrigo Montoya maupun Layachi Yaker menyatakan diskusi dengan Presiden itu amat bermanfaat. Dikatakan, berbagai problem pembangunan yang dihadapi Indonesia merupakan bahan menarik bagi para anggota Komisi, terutama dalam usaha membangun suatu tata ekonomi internasional.

”Kami inginmendapathal­ hal konkrit dari berbagai isu yang dihadapi dunia ini, untuk kamirumuskan nanti guna pemecahannya”.

Yaker menambahkan, Komisinya itu akan menghasilkan rumusan yang tentu mernpakan kepentingan negara2 berkembang, dalam rangka pembentukan orde ekonomi baru yang merupakan kepentingan negara-negara berkembang dalam rangka pembentukan orde ekonomi baru yang merupakan kepentingan bersama seluruh dunia.

Selama di Kuala Lumpur, para anggota Komisi Brant membahas beberapa topik khusus, kerjasama antara negara berkembang, pengalihan teknologi dan kerjasama internasional, usaha untuk masuk ke pasaran internasional, serta masalah sumber­sumber alam yang tak dapat diperbaharni lagi (non renewable), termasuk sumber energi.

Selama di Jakarta, Komisi ini mengadakan pertemuan dengan berbagai pejabat dan melihat proyek yang terkait dengan pembangunan sosial, seperti Menteri Nakertrans, BKKBN, proyek Perbaikan Kampung Jakarta, serta bertemu dengan para tokoh swasta, seperti kalangan pers, cendekiawan dan anggota parlemen.

Anggota Komisi

Komisi yang diketuai Willy Brandt ini juga dikenal sebagai Komisi Independent untuk Masalah-masalah Pembangunan Internasional. Keanggotaannya diambilkan dari orang-orang terkemuka negara berkembang dan negara industri. Mereka ini tidak bekerja atas perintah negara masing-masing, tapi sebagai pribadi. Komisi ini semula disponsori oleh Robert MeNamara, Presiden Bank Dunia.

Tugas Komisi iniadalah menjajaki kebijaksanaan untuk pemecahan politis yang menguntungkan, baik bagi negara berkembang maupun maju dalam usaha merampungkan dialog Utara-Selatan yang terhenti. Komisi yang dibentuk tahun 1977 ini tidak dimaksud untuk mencampuri perundingan antar pemerintah, tapi untuk menunjang tercapainya suatu jalan keluar yang baik bagi semua pihak.

Para anggota Komisi ini adalah: Willy Brandt (Jerbar), Rodrigo Botero Montoya (Kolumbia), Antoine Kispa Dakoure (Volta Hulu), Eduardo Fred Montalva (Chili), Ny. Katharine Graham (AS), Edward Heath (fuggris), Amir Jamal (Tanzania), Lakshmi Kantjha (fudia), Adam Malik (Indonesia), Pierre Mendez-France (Perancis), Joe Morris (Kanada), Olaf Palme (Swedia), Peter G. Peterson (AS), Shridath S. Ramphal (Guyana), Nobuhiko Ishiba (Jepang), dan Layachi Yaker (Aljazair).

Mereka telah bersidang di Bonn, Geneva, Bamako (Mali), New York, dan Kuala Lumpur. Selanjutnya akan di lakukan di Riyadh, Brasilia, dan penutup di Wina sekitar Juni 1979. Semua sidang mereka berlangsung tertutup, dan mereka dikenal “peka” terhadap kehadiran orang luar yang merupakan pejabat resmi sesuatu negara manapun.

Sebelum Presiden Soeharto bertemu dengan beberapa anggota Komisi, ia telah menerima Wapres Adam Malik yangmelaporkan hasil kunjungannya di KualaLumpur. Selain mengikuti sidang Komisi Brandt, Adam Malik juga bertemu dengan para pejabat Malaysia, termasuk PM Hussein Onn. (DTS)

Jakarta, Kompas

Sumber: KOMPAS (02/12/1978)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 761-763.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.