PRESIDEN BENTUK TIM PENILAI BUMN

PRESIDEN BENTUK TIM PENILAI BUMN

 

 

Presiden Soeharto Rabu membentuk suatu tim untuk menilai laporan-laporan para menteri tentang keadaan badan-badan usaha milik negara (BUMN).

Tim tersebut diketuai Menko Ekuin Ali Wardhana dan beranggotakan Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas, Menteri Sekretaris Negara, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Gubernur Bank Indonesia.

Menteri Penerangan Harmoko, yang mengumumkan pembentukan tim setelah sidang kabinet terbatas Ekuin di Bina Graha, mengatakan laporan dari seluruh menteri tentang keadaan BUMN di lingkungan masing-masing telah masuk dan dievaluasi Presiden.

”Tim ini bertugas menilai semua laporan, tentu dengan kriteria yang menyangkut penentuan apakah suatu BUMN masih diperlukan atau tidak,” katanya.

Namun dia mengatakan bahwa Presiden Soeharto mengisyaratkan BUMN yang mencakup hajat hidup orang banyak misalnya PIKA dan PLN tidak akan dijual. Karena memang tujuannya tidak cuma mencari untung.

Tim itu juga membahas alternatif-alternatif pemecahannya. “Misalnya jika ada BUMN yang rugi tapi ia menyangkut hajat hidup rakyat maka perlu dibantu dan diteliti secara cermat,” kata Harmoko.

Alternatif lain adalah, tugas dan fungsi BUMN itu diserahkan kepada swasta, bisa juga joint dengan pihak swasta atau sama sekali dijual sehingga seluruh hasilnya masuk sebagai aset negara.

Atas pertanyaan, Menteri mengatakan penilaian tim itu diharapkan dapat diselesaikan secepatnya dan hasilnya akan diumumkan tersendiri.

Persiapan DIP

Sidang yang berlangsung sekitar 3,5 jam dan dihadiri Wapres Umar Wirahadikusumah, juga membahas persiapan pengiriman DIP (daftar isian proyek) berikut petunjuk operasionalnya ke daerah-daerah.

“DIP dan PO nya akan disampaikan pada minggu keempat bulan ini oleh para menteri ke daerah-daerah. Sehingga implementasinya dapat dilaksanakan tepat pada waktunya,” ujar Harmoko.

Inflasi 1,46 Persen

Sidang juga membahas perkembangan situasi moneter dan keuangan maupun kegiatan ekonomi lainnya. Jumlah uang yang beredar, menurut Menteri, pada Nopember lalu mencapai Rp 11,345 trilyun. Sementara laju inflasi bulan lalu sebesar 1,46 persen.

Laju inflasi selama tahun anggaran tercatat 9,11 persen sedangkan untuk tahun takwin 1,81 persen. Angka 1,46 persen untuk Pebruari, disebabkan kenaikan harga kelompok makanan sebesar 1,33 persen perumahan 0,68 persen, sandang 0,42 persen dan aneka barang dan jasa 3,04 persen.

Untuk menekan laju inflasi, Presiden memerintahkan agar penyebab kenaikan harga itu Secara dini diawasi. Mengenai neraca perdagangan Desember 86, Harmoko menyebutkan terdapat surplus 72,2 juta dolar AS. Nilai ekspor mencapai 1,346 milyar dolar dan impor 1,2738 milyar.

Swasembada Pangan

Sidang juga membahas upaya peningkatan produksi beras dengan supra insus. Melalui program itu diharapkan tiap hektar dapat dihasilkan sembilan ton gabah kering panen.

Menteri menyebutkan, proyeksi produksi beras 1987 sekitar 27,3 juta ton atau naik sekitar 2,4 persen dari produksi tahun lalu. (RA)

 

 

Jakarta, Prioritas

Sumber : PRIORITAS (05/03/1987)

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 71-73.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.