PRESIDEN : ATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH HARUS DITINJAU KEMBALI

PRESIDEN : ATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH HARUS DITINJAU KEMBALI[1]

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto menegaskan peraturan pajak dan retribusi daerah harus ditinjau kembali dan dirasionasiliasikan.

Menurut Presiden Presiden Soeharto, seperti tennuat dalam lampiran pidatonya ketika menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran 1997/1998 pada Sidang Paripurna DPR-RI di Jakarta, Senin, jumlah pajak dan retribusi daerah yang sangat banyak masih tumpang tindih dan biaya pungutannya lebih tinggi dari hasil yang diperoleh.

Kondisi tersebut, katanya, merugikan masyarakat dan berdampak negatif pada perekonomian daerah karena menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Padahal, kata Presiden, pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk mampu mendukung dunia usaha berproduksi lebih efisien agar mereka dapat meningkatkan daya saing produksinya di pasar dalam dan luar negeri.

Karena itu, sistem perpajakan dan retribusi daerah yang berdasarkan UU N0.11 Drt/1957 dan UU No.12/1957 sudah saatnya ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini.

Melalui rasionalisasi, menurut dia, pajak dan retribusi daerah juga diharapkan mampu memperbaiki kelemahan sistem perpajakan dan retribusi yang berlaku saat ini.

Selain itu, rasionalisasi juga diharapkaan dapat memperkuat pondasi penerimaan daerah, khususnya tingkat IT, dengan mengurangi jumlah jenis pajak dan retribusi daerah dan lebih mengefisienkan jenis penerimaan daerah tertentu yang potensial serta meningkatkan efisiensi dalam pungutannya.

Karena pemerintah daerah masih sulit untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat akibat penerimaannya tidak secepat peningkatan kebutuhan pelayanan, Presiden mengharapkan agar pemerintah daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana.

Pada tahun anggaran 1995/1996, penerimaan pajak daerah tingkat I terhadap keseluruhan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 78,8 persen, retribusi 14,2 persen, penerimaan laba perusahaan daerah 1,8 persen, penerimaan dinas-dinas daerah 0,9 persen daan penerimaan lain-lain sebesar 4,3 persen.

PAD tingkat I untuk tahun anggaran 1995/96 mencapai Rp 3,8 triliun, naik dibanding tahun anggaran sebelumnya yang berjumlah Rp 3 triliun.

Selain TimorTimur yang PAD-nya baru mencapai Rp 5,4 miliar, Sulawesi Tenggara juga menjadi propinsi yang PAD-nya kecil dengan jumlah hanya Rp 9,8 miliar.

Sementara itu, Kalimantan Tengah yang menjadi salah satu daerah yang hak pengusahaan hutan (HPH)-nya paling ban yak, PAD-nya nomor tiga terkecil yakni hanya Rp 12,5 miliar.

Sumber : ANTARA (06/01/1997)

_________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 202-203.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.