PRESIDEN ANJURKAN TERWUJUDNYA: “MASYARAKAT KERTAS KORAN ASEAN”

PRESIDEN ANJURKAN TERWUJUDNYA:

“MASYARAKAT KERTAS KORAN ASEAN” [1]

 

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menganjurkan gagasan “masyarakat kertas koran ASEAN”, Kepala Negara ketika membahas krisis kertas koran dan soal2 yang menyangkut pers lainnya dengan Menpen Mashuri SH di Istana Merdeka hari Senin. Kepada pers, Menpen menjelaskan bahwa gagasan ini telah dibicarakan dengan sekretaris ASEAN Umaryadi, yang akan meneruskannya kepada negara2 ASEAN lainnya.

Gagasan tsb, ditekankan kembali selain untuk menghadapi krisis2 kertas koran ini internasional sekarang ini, juga survey PBB, ASEAN menyimpulkan pembangunan pabrik kertas koran punya prospek sangat baik, “feasible” sekali. Dalam hubungan ini, Menpen menunjuk kemungkinan pembangunan pabrik itu di Indonesia.

Disamping karena bahan bakunya banyak tersedia, juga karena banyak kontraktor kehutanan yang terikat dengan syarat2 bahwa mereka harus mengembangkan produksinya, dari kayu glondongan menjadi pulp, kertas dst.

Menurut Mashuri, jika gagasan ini, jadi direalisir, maka pabrik itu dapat berdiri dalam waktu 3-4 tahun. Dan ini berarti negara2 ASEAN sedikitnya selama 6 tahun tidak akan tergantung pada goncangan2 ini akan berlangsung 10 tahun, akibat produksi kertas koran dunia yang tak mampu memenuhi semua kebutuhan, produksi kertas koran dunia (diluar negara2 sosialis) setahunnya sekitar 3 juta ton, sedang konsumsinya 29 juta ton lebih, dan surplus yang sedikit itu terisap cepat oleh kebutuhan2 AS.

Indonesia sendiri setahunnya memerlukan sekitar 50 ribu ton kertas koran, dengan perincian 30 ribu untuk keperluan pers, dan 20 ribu untuk non-pers. Mengingat kebutuhan itu, jika pabrik tsb didirikan, sedikitnya harus berkapasitas 100 ribu ton/tahun, guna mencukupi kebutuhan negara2 ASEAN lainnya.

Pers Harus Berorientasi ke Daerah

Dalam pembicaraan di Istana itu, Presiden Soeharto juga menganjurkan agar pers Indonesia sekarang mulai lebih banyak menaruh perhatian pada pemberitaan2 daerah, atau “rural oriented”.

Sebab selama ini kebanyakan pers masih terpusat pada pemberitaan perkotaan atau “urban oriented press”. Padahal sebagian terbesar rakyat tinggal di daerah, di pedesaan. Menurut Menpen, perubahan arah pemberitaan tsb dapat dilakukan dengan menyebarluaskan “pengikut-sertaan” sebagian terbesar rakyat dalam pembangunan berita2 tentang BUUD dsb, “sebab BUUD akan menjadi pusat kegiatan ekonomi bagian terbesar rakyat dimasa datang,” kata Menteri. (DTS)

Sumber: KOMPAS (4/4/1973)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 272.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.