Presiden Akan Keluarkan Instruksi Soal UUPBH MULAI 1 FEBRUARI ’81 HARGA DASAR BERAS & GABAH NAIK

Presiden Akan Keluarkan Instruksi Soal UUPBH

MULAI 1 FEBRUARI ’81 HARGA DASAR BERAS & GABAH NAIK

Presiden Soeharto memutuskan, untukmelindungi petani dan merangsang mereka untuk meningkatkan produksi pangan, Pemerintah melakukan penyesuaian harga dasar gabah kering dan palawija yang dibeli KUD (Koperasi Unit Desa) dari petani.

Hal itu dikatakan Menteri Sekretaris Negara Sudharmono selesai Sidang Kabinet terbatas bidang Ekuin di Bina Graha, Rabu pagi, yang dipimpin langsung Presiden Soeharto.

Harga dasar gabah kering giling KUD yang semula Rp.105 per kilogram, dinaikkan menjadi Rp.120. Harga dasar beras semula Rp.175 dinaikkan menjadi Rp.195. Untuk jagung, harga dasar semula Rp. 67 dinaikkan menjadi Rp. 95 per kilogram, kedelai semula Rp. 210 menjadi Rp. 240, kacang ijo semula Rp. 260 dinaikkan menjadi Rp.290, dan kacang tanah dari harga dasar semula Rp.300 dinaikkan menjadi Rp 890,- per kilogram.

Apabila diperbandingkan, harga dasar beras di banding dengan jagung adalah 1 dibanding 2; kedelai disbanding jagung adalah 1 dibanding 2,5 dan kacang tanah dibanding jagung adalah 1 dibanding 3,5.

Untuk pembelian gabah dan beras dilakukan oleh KUD dan dimungkinkan non KUD melakukan pembelian di tempat-tempat terpencil dengan harga dasar yang sama. Tetapi untuk palawija, pembelian dilakukan hanya oleh KUD.

Menurut Sudharmono, keputusan yang diambil dalam sidang Kabinet terbatas bidang Ekuin itu, untuk harga dasar beras dan gabah berlaku mulai musim panen besar yang akan datang, yaitu mulai tanggal 1 Februari 1981 yang akan datang. Sedang untuk harga dasar baru bagi palawija, mulai berlaku tanggal 1 Nopember 1980.

Untuk melindungi kepentingan konsumen, Pemerintah akan memberikan subsidi apabila terjadi kenaikan kenaikan harga di atas harga tertinggi (ceilingprize).

Bagi Hasil

Sehubungan akan dikeluarkan Keputusan Presiden mengenai penyempurnaan peraturan pelaksana Undang Undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH), bulan September ini, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi kepada para Gubernur, dan Dinas Pertanian untuk melaksanakan Kepres tersebut sebaik-baiknya.

Praktek bagi hasil antara petani pemilik tanah dengan petani penggarap kini ternyata lebih banyak merugikan petani penggarap. Menteri PAN Sumarlin memberikan contoh, praktek "sromo" di Jawa Tengah, yang sangat merugikan, karena calon penggarap harus menyerahkan panjar terlebih dulu agar dapat menggarap tanah kepada pemilik tanah.

Di dalam UU nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, terdapat ketentuan, untuk penggarapan sawah yang ditanami padi, maka hasilnya dibagi dengan perbandingan 1 dibanding 1 antara petani penggarap dengan pemilik tanah.

Sedang untuk palawija yang ditanam di sawah atau padi yang ditanam di lahan kering, pembagiannya dua pertiga untuk penggarap dan sepertiga untuk pemilik tanah. Pembagian hasil ini, setelah dikurangi untuk benih, pupuk, zakat, biaya penanaman dan sebagainya.

Menurut Sumarlin, penyempurnaan dan penertiban bagi pelaksanaan UUPBH ini, di samping untuk melindungi petani penggarap, juga dengan adanya perjanjian bagi hasil dapat menggairahkan para petani penggarap untuk meningkatkan produksi pangan.

Dua hal lagi disampaikan Menteri Sumarlin yang akan terdapat dalam Keppres nanti, yaitu, apabila hasil yang dicapai oleh penggarap ternyata melebihi hasil rata rata dalam waktu lima tahun di Kabupaten bersangkutan, maka 80 persen dari kelebihan rata-rata itu menjadi bagian penggarap, sedang pemilik tanah mendapat 20 persen kelebihan itu.

Hal lain, dalam hubungannya dengan program pencetakan sawah baru, apabila dalam pencetakan sawah itu memerlukan kredit maka kredit itu menjadi beban pemilik tanah.

Sedang untuk tanah yang tidak diketahui pemiliknya atau pemiliknya sedang tidak berada di daerah itu maka pengaturannya akan diatur dengan peraturan tersendiri. Untuk sementara yang bertindak sebagai debitur (penanggung hutang) adalah Ditien Tanaman Pangan.

Dalam rangka pelaksanaan peijanjian bagi hasil ini, di tingkat kelurahan dibentuk Panitia Pelaksana bagi hasil yang diketuai Kepala Desa dibantu Carik, pamong yang mengurusi pengairan dan beberapa orang lain. Setiap kepala desa diwajibkan pula menyusun daftar bagi petani-petani yang mengadakan perjanjian tersebut.

Inflasi

Sidang/Kabinet bidang Ekuin yang berlangsung hampir tiga jam, juga mendengar keterangan Menteri Keuangan Ali Wardana mengenai perkembangan harga-harga di tanah air selama bulan Augustus lalu.

Mengutip data yang diterima dari Biro Pusat Statistik (BPS) yang mengikuti perkembangan Indek Harga Konsumen (IHK) 152 jenis barang di 17 kota, maka dicatat selama bulan Agustus laju inflasi mencapai 1,91 persen. Beberapa komponen barang yang mengalami kenaikan antara lain makanan naik rata-rata 2,16 persen, sandang 2,26 persen. Sektor perumahan mengalami penurunan sebanyak 0,06 persen.

Laju inflasi apabila dihitung sejak Januari sampai Agustus lalu, sebanyak 11,44 persen. Dan apabila kenaikan rata-rata tiap bulan 1 persen, maka pada akhir tahun ini laju inflasi tahun 1980 diperkirakan sekitar 15 atau 16 persen. Dibanding tahun 1979 lalu, laju inflasi mencapai 21,77 persen.

Dalam hubungan ini,Presiden Soeharto menginstruksikan agar semua pejabat yang bersangkutan untuk terus mengikuti perkembangan harga-harga.

Untuk beberapa daerah memang terjadi kenaikan harga seperti telur di Ambon naik 37,5 persen, di Ujung Pandang naik 34 persen. Daging di Jakarta naik 13 persen. Beras di Padang juga mengalami kenaikan, tetapi di Jayapura menurut data itu justru turun 4 persen.

Pukat Harimau

Sidang Kabinet juga mendengar keterangan Menteri Pertanian Sudarsono mengenai pelaksanaan Keppres 39/1980 tentang penghapusan trawl (pukat harimau) dan menggantikannya dengan alat lain.

Untuk Jawa dan Bali, pukat-pukat penangkap udang itu harus sudah menghentikan operasinya pada tanggal 1 Oktober 1980, sedang untuk perairan Sumatera harus sudah berhenti pada 1 Januari 1981.

Penghapusan trawl di Jawa dan Sumatera ini dalam rangka melindungi nelayan tradisional, karena di kedua kawasan itu amat padat dengan nelayan tradisional penangkap udang.

Sementara untuk daerah Indonesia bagian timur yang tidak padat nelayan tradisional, jumlah trawl yang kini sekitar 1400 buah akan dikurangi menjadi 1000 buah saja.

Menjawab pertanyaan, Menteri Sudarsono mengatakan bahwa dengan pemakaian alat-alat baru seperti girnet, pursein, tonda dan sebagainya untuk mengganti trawl justru lebih banyak menyerap tenaga kerja dibanding trawl yang hanya menampung sekitar 30 orang.

Oleh karenanya diharapkan kepada pemilik trawl untuk meneruskan usahanya dengan mengganti alat-alat itu dan akan dapat meneruskan usahanya dengan mengganti alat-alat itu dan akan dapat menampung tenaga kerja baru. (DTS).

Jakarta, Merdeka

Sumber: MERDEKA (14/09/1979)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 807-810.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.