POLITIK BALIK TANGAN HARMOKO

POLITIK BALIK TANGAN HARMOKO[1]

 

Jakarta, Merdeka

PERNYATAAN Ketua DPR/MPR Harmoko membuat banyak kalangan tercengang. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa Ketua Umum DPP Golkar itu, hari Senin (18/5) lalu bakal menyatakan,

“Demi persatuan dan kesatuan bangsa agar presiden (Pak Harto) secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri.”

Ada dua hal yang membuat orang heran. Pertama bahwa pernyataan itu dihasilkan dari sebuah rapim DPR sebuah lembaga yang akhir-akhir itu kurang mendapat kepercayaan masyarakat. Kedua, statemen itu diucapkan sendiri oleh Harmoko dihadapan puluhan wartawan dari dalam dan luar negeri.

Soal yang terakhir itu justru membuat banyak kalangan melihat ke belakang ketika, untuk pertama kalinya, orang nomor satu di tubuh Golkar bersama Pangab Jenderal Feisal Tanjung dan Mendagri Yogie SM menghadap Pak Harto dan menyatakan bahwa jalur ABRI Birokrasi-Golkar sudah melakukan penelitian sampai ke daerah­daerah. Hasil dari penelitian itu adalah bahwa masyarakat masih menginginkan Soeharto sebagai Presiden.

“Golkar yakin, Pak Harto tidak akan lari dari tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan rakyat. Setelah dicheck dan recheck, ternyata aspirasi masyarakat luas secara bulat mencalonkan kembali Pak Harto sebagai Presiden RI periode 1998-2003.” kata bekas Menpen itu seusai melakukan Safari Ramadhan hari Selasa (13/1) di DPP Golkar.

Berikut urutan dari sejumlah pernyataan Harmoko sejak pertama kali mencalonkan sampai meminta Pak Harto mundur dari jabatan Presiden.

16 Oktober 1997 :

Saat membuka Rapim IV Golkar, Harmoko secara khusus meminta agar pencalonan Pak Harto menjadi keputusan organisasi Golkar.

Oktober 1997 :

Dalam acara HUT ke-33 Golkar, Harmoko menyatakan Golkar secara resmi mencalonkan kembali HM Soeharto. Keputusan itu, menurutnya merupakan penjelmaan dari aspirasi dan kehendak rakyat.

Nopember 1997 :

Harmoko sebelum membuka HUT Golkar di Ponorogo, Jatim, mengatakan kembali bahwa HM Soeharto adalah satu-satunya calon bagi Golkar.

“Buat Golkar mencalonkan Pak Harto sebagai presiden sudah final. Cuma satu nama, tidak ada nama lain.” tegasnya.

Akhir Desember 1997 :

Menanggapi permintaan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) agar Pak Harto tidak dicalonkan kembali, Harmoko mengatakan,

“Golkar tidak ngotot, justru berpikir jernih.”

Yang menjadi landasan Golkar mencalonkan Pak Harto adalah kepercayaan rakyat. Sehingga sebagian besar rakyat terbukti masih menghendaki Pak Harto.

11 Januari 1998 :

Harmoko menyatakan siapa saja berhak menjadi presiden asal memenuhi syarat­syarat yang ditetapkan konstitusi.

“Jangan ujug-ujug jadi presiden, tidak bisa begitu.” katanya di Tulungagung, Jatim.

13 Januari 1998 :

“Golkar yakin Pak Harto tidak akan lari dari tanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan rakyat. Setelah dicheck dan recheck, ternyata aspirasi masyarakat luas secara bulat mencalonkan kembali Pak Harto.” kata Harmoko.

20 Januari 1998 :

Bersama Pangab Jenderal Feisal Tanjung dan Mendagri Yogie SM, Harmoko menghadap Presiden Soeharto di kediaman Jalan Cendana. Pada kesempatan ini, Pak Harto menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan kembali.

“Beliau menerima, kemudian prosesnya akan disesuaikan dengan konstitusi dan demokrasi yang berkembang.” kata Harmoko.

12 Februari 1998 :

DPP Golkar mengumumkan nama calon wakil presidennya, yaitu BJ Habibie dan H Harmoko.

16 Februari 1998 :

Harmoko mengatakan calon wapres dari Golkar adalah Habibie.

“Saya bukan mengundurkan diri, tapi Saya memberikan kesempatan kepada kader Golkar BJ Habibie untuk menjadi wapres.” kata Harmoko di DPP Golkar Slipi, Jakarta.

9 Maret 1998 :

Pimpinan MPR yang dipimpin Harmoko melakukan konsultasi dengan Pak Harto selaku calon tunggal Presiden periode 1998-2003. Seusai konsultasi tertutup, Harmoko menyatakan bahwa Pak Harto bersedia untuk dicalonkan kembali.

Mei 1998 :

Inilah pernyataan yang cukup mengagetkan Harmoko seusai memimpin rapat pimpinan dewan mengatakan,

“Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas pimpinan dewan baik ketua maupun wakil-wakil ketua mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan.”

Mei 1998 :

Seusai rapat pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR, Harmoko mengatakan mereka sepakat agar pengunduran diri presiden dilaksanakan secara konstitusional. (PN/Berbagai Sumber)

Sumber : MERDEKA (21/05/1998)

_________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 444-447.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.