POKOK-POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN

POKOK-POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 46

Tahun 1983 tanggal 16 Agustus 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan agar supaya tugas Departemen Pertahanan Keamanan dapat di selenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1),Pasal 10O, dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang No.20 Tahun 1982 (BN No. 3789 hal. 168) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan-Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 No.5 1, Tambahan Lembaran Negara No.3234);

3. Keputusan Presiden No. 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV (BN No. 3889 hal. 4B).

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Presiden No.7 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Departemen Pertahanan-Keamanan (Disempurnakan).

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG POKOK-POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

Departemen Pertahanan Keamanan selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Departemen, berkedudukan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara yang dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Departemen adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang pengelolaan pertahanan keamanan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Departemen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. merumuskan kebijaksanaan Pemerintah mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan pengelolaan pertahanan keamanan negara;

b. merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut pada huruf a di atas;

c. menyelenggarakan pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara dan upaya mendayagunakan sumber daya nasional yang tersedia, untuk kepentingan pertahanan keamanan negara;

d. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan rencana strategi dalam rangka pengelolaan pertahanan keamanan negara;

e. menyelenggarakan pengawasan atas pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan keamanan;

f. menyampaikan kepada Presiden laporan dan bahan keterangan serta saran­saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Departemen terdiri dari :

1. Menteri;

2. Sekretariat Jenderal;

3. InspektoratJenderal;

4. Direktorat Jenderal Perencanaan UmumdanPenganggaran;

5. Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia, dan Veteran;

6. Direktorat Jenderal Materiil, Fasilitas, dan Jasa;

7. Badan;

8. Pusat.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS MENTERI

Pasal 5

Menteri adalah pembantu Presiden dalam bidang yang menjadi tugas kewajibannya disamping kedudukannya pimpin Departemen.

Menteri mempunyai tugas memimpin Departemen sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan oleh Pemerintah dan membina aparatur departemen agar berdaya guna dan berhasil guna menentukan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pemerintahan yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Presiden.

Pembina dan melaksanakan kerja sama dengan Departemen, Instansi, Organisasi lainnya untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawab.

Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Presiden dalam bidang dan strategi pertahanan keamanan negara menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Presiden terhadap pemanfaatan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 6

Sekretariat Jenderal departemen adalah unsur pembantu Pimpinan dalam Departemen yang berada langsung di bawah Menteri. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretariat Jenderal.

Tugas pokok Sekretariat Jenderal ialah menyelenggarakan pembinaan administratif kepada Menteri, serta melaksanakan koordinasi dan supervisi stafkepada Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan unit organisasi lainnya di lingkungan Departemen dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Departemen.

Pasal 7

Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi organisasi dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mesinkronisasikan seluruh instansi departemen, termasuk kegiatan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh unit organisasi dalam lingkungan Departemen.

Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola dengan dan peralatan/perlengkapan seluruh Departemen.

Pembinaan organisasi dan tata laksana dalam arti membina memelihara dan mengembangkan seluruh kelembagaan ketatalaksanaan Departemen.

Pembinaan hukum dalam arti mengkoordinasikan perumusan peraturan perundangan­undangan dan bantuan hukum guna terlaksananya tugas pokok Departemen.

Binaan masyarakat dalam arti membina hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat.

Pengumpulan dan pengolahan data dalam membina dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Departemen.

Pembinaan hubungan internasional yang menyangkut penerimaan/pengeluaran bantuan serta kerja sama internasional dalam rangka terlaksananya tugas pokok Departemen.

Mengadakan hubungan kerja dengan Departemen, Instansi dan Organisasi lainnya dalam rangka terlaksananya tugas pokok Departemen lainnya atas petunjuk Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

– Biro Umum

– Biro Pengamanan

– Biro Organisasi

– Biro Hukum

– Biro Hubungan Masyarakat

– Biro Pengumpulan dan Pengolahan data

– Biro Hubungan Luar Negri.

BAB V

INSPEKTORATJENDERAL

Pasal 9

Inspektorat Jenderal Departemen adalah unsur pengawasan dalam Departemen yang berada langsung di bawah unsur, yang bertugas melakukan pengawasan dalam lingkungan Departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Departemen, agar tugas yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan.

Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal, yang dalam menjalankan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Menteri.

Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

a. Pemeriksaan terhadap setiap unsur instansi di lingkungan Departemen, yang dipandang perlu yang meliputi bidang administrasi umum, administrasi keuangan, hasil-hasil fisik dari pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan lain-lain;

b. pengujian serta penilaian atas hasillaporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unsur/instansi di lingkungan Departemen atas petunjuk Menteri.

c. pengusutan-pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengadaan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang administrasi atau keuangan, yang dilakukan oleh unsur/instansi di lingkungan Departemen. Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;

2. Inspektur Pelaksanaan Program;

3. Inspektur Kepegawaian;

4. Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;

5. Inspektur Urusan Khusus.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN UMUM DAN

PENGANGGARAN

Pasal 10

Direktorat Jenderal Perencanaan Umum dan Penganggaran adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen yang menangani masalah pengkajian dan perumusan politik dan strategi pertahanan keamanan negara serta penyusunan rencana pertahanan keamanan negara dan menangani perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan anggaran dan biaya serta administrasi keuangan untuk rencana pengembangan sarana dan alokasi sumber daya dalam rangka pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara.

Direktorat Jenderal Perencanaan Umum dan Penganggaran dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Menteri.

Direktorat Jenderal Perencanaan Umum dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan politik dan strategi dalam pengelolaan pertahanan keamanan Negara serta penyusunan rencana pertahanan negara;

b. mempersiapkan rencana dan program, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan sesuai dengan tugas pokok Departemen;

c. merumuskan kebijaksanaan teknis dan perencanaan dalam pembinaan anggaran dan keuangan pertahanan-keamanan negara;

d. mengadakan perkiraan dan analisa anggaran dalam rangka mendukung upaya pertahanan keamanan negara;

e. menyelenggarakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, perhitungan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;

f. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penganggaran pertahanan, keamanan negara.

Direktorat Jenderal Perencanaan Umum dan Penganggaran dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;

2. Direktorat Perencanaan Umum;

3. Diirektorat Anggaran dan Pembiayaan;

4. Dilrektorat Pengendalian;

5. Direktorat Administrasi Keuangan.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL PERSONIL, TENAGA MANUSIA DAN VETERAN

Pasal 11

1) Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen yang menangani pendayagunaan sumberdaya di bidang personil dan tenaga manusia berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

2) Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang dalam menjalankan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Menteri.

3) Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia, dan Veteran menyelenggarakan:

a. merumuskan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan menyiapkan program pembinaan di bidang pendayagunaan sumber daya personil dan tenaga manusia dalam rangka pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara;

b. merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan pembentukan dan pembinaan komponen-komponen pertahanan keamanan negara serta mengendalikan pelaksanaannya;

c. merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi personil dan tenaga manusia serta pembentukan dan pembinaan Rakyat Terlatih;

d. merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan administrasi personil dan tenaga manusia serta administrasi veteran;

e. memberikan bimbingan dan perijinan di bidang personil dan tenaga manusia dalam rangka pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara.

4) Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Mobilisasi, Demobilisasi dan Rakyat Terlatih;

c. Direktorat Pembinaan dan Administrasi Personil;

d. Direktorat Pembinaan dan Administrasi Veteran.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERALMATERIIL, FASILITAS, DAN JASA

Pasal 12

1) Direktorat Jenderal Materiil, Fasilitas dan Jasa adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen yang menangani pendayagunaan sumber daya di bidang materiil, fasilitas dan jasa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

2) Direktorat Jenderal Materiil, Fasilitas, dan jasa dipimpin o1eh seorang Direktur Jenderal yang dalam perjalanan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Menteri.

3) Direktorat Jenderal Materiil, Fasilitas danjasa menyelenggarakan fungsi :

a. merumuskan kebijaksanaan teknis, menyiapkan program dan menyelenggarakan koordinasi dan supervisi pelaksanaan pembinaan materiil, fasilitas dan jasa dalam rangka pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara;

b. menyelenggarakan pembinaan dan penyelenggaraan pembekalan umum dan materiil/alat utama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam rangka pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara;

c. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pekerjaan umum dan konstruksi, pemeliharaan bangunan, pengadaan tanah dan jasa dalam rangka mendukung pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara.

d. merumuskan kebijaksanaan teknis dan menyelenggarakan di bidang pelayanan kesehatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Rumah Sakit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendidikan keahlian kesehatan, administrasi dan pembinaan rehabilisasi cacat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta latihan ketrampilan;

e. merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi di bidang materiil, fasilitas dan jasa yang tersedia.

f. mengkoodinasikan perumusan kebijaksanaan pemanfaatan logistik nasional dalam mendukung penyelenggaraan upaya pertahanan keamanan negara;

g. memberikan bimbingan dan perijinan dalam permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan materiil, fasilitas dan jasa dalam rangka pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara.

Direktorat Jenderal Materiil, Fasilitas dan Jasa dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Materiil;

c. Direktorat Fasilitas dan Jasa;

d. Direktorat Kesehatan dan Rehabilitasi Cacat;

e. Direktorat Pengadaan;

BAB IX

HADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN TEKNOLOGI

Pasal 13

Badan Pengkajian dan Pengembangan Industri dan Teknologi adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen yang menangani pengkajian dan pengembangan teknologi, industri dan sumber daya alam guna mendukung penyelenggaraan pengelolaan pertahanan keamanan negara.

Badan Pengkajian dan Pengembangan lndustri dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam menjalankan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Menteri:

Badan Pengkajian dan Pengembangan Industri dan Teknologi menyelenggarakan fungsi;

a. merumuskan kebijaksanaan dan menyelenggarakan koordinasi dan supervisi pelaksanaan pembinaan pengembangan teknologi, industri pertahanan keamanan dan pemanfaatan sumber daya dan prasarana nasional dalam rangka pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara;

b. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan teknologi dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan materiil Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, serta ikut serta di dalam pengembangan industri nasional untuk menunjang upaya pertahanan keamanan negara;

c. menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi sumber daya alam dan sumber daya buatan serta prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan keamanan negara;

d. merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi di bidang teknologi dan industri dalam rangka pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara;

Badan Pengkajian dan Pengembangan Industri dan Teknologi dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

a. Sekretariat Badan;

b. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

c. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya dan Prasarana;

d. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Industri.

BAB X

PUSAT SURVEI DAN PEMETAAN

Pasal 14

1. Pusat Survei dan pemetaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen di bidang administrasi dan pembinaan survei dan pemetaan wilayah nasional untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.

2. Pusat Survei dan Pemetaan dipimpin oleh Kepala Pusat yang dalam menjalankan tugas kewajibannya bertanggungjawab kepada menteri.

3. Pusat Survei dan Pemetaan menyelenggarakan fungsi :

a. merumuskan kebijaksanaan dan menyelenggarakan survei dan pemetaan guna kepentingan pertahanan keamanan negara.

b. melakukan kerja sama dengan Departemen, instansi dan Organisasi lainnya untuk melaksanakan survei dan pemetaan untuk kepentingan pembangunan di luar kepentingan pertahanan keamanan negara.

BAB XI

PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Pasal 15

1. Pusat Pendidikan dan Latihan adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen yang menyelenggarakan administrasi dan pembinaan pendidikan dan latihan untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.

2. Pusat Pendidikan dan Latihan dipimpin oleh Kepala Pusat, yang dalam menjalankan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Menteri.

3. Pusat Pendidikan dan Latihan menyelenggarakan fungsi menyiapkan perumusan kebijaksanaan di bidang pendidikan dan latihan, baik yang dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB XII

STAF AHLI

Pasal 16

a. Apabila dipandang perlu, Menteri dapat dibantu oleh Staf Ahli yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.

b. Staf Ahli adalah pegawai negeri yang bertugas mengolah dan menelaah masalah­ masalah secara keahlian atas petunjuk Menteri.

c. Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

d. Staf Ahli secara administrative berada dalam lingkungan Sekretariat Jenderal.

BAB XIII

TATA CARA KERJA DEPARTEMEN

Pasal 17

Semua unsur Departemen dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Departemen sendiri, maupun dalam hubungan antar Departemen/Instansi untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Perincian dan perumusan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur oleh lanjut dengan Keputusan Menteri, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 19

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Agustus 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO. (RA)

Jakarta, Business News

Sumber : Business News (07/09/1983)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 181-191.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.