PIMPINAN DPR TETAPKAN BATAS WAKTU SAMPAI HARI JUMAT

PIMPINAN DPR TETAPKAN BATAS WAKTU SAMPAI HARI JUMAT[1]

 

Jakarta, Suara Pembaruan

Pimpinan DPR memberikan batas waktu paling lambat sampai hari Jumat (22/5) kepada Presiden Soeharto untuk menyatakan kesediaan mengundurkan diri.

Bila sampai batas waktu itu Presiden tidak memberikan jawaban atau menolak mengundurkan diri, Pimpinan MPR akan mengundang seluruh pimpinan fraksi majelis untuk mengadakan rapat mempersiapkan Sidang Istimewa (SI) MPR.

Demikian hasil pertemuan antara Pimpinan DPR dengan Ketua-ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) yang sedang berunjuk rasa di kompleks DPR Senayan, yang disampaikan Sarbini selaku juru bicara Mahasiswa Indonesia kepada wartawan Rabu petang (20/5) di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta.

Ketua MPR/DPR Harmoko yang ditanya wartawan usai pertemuan mengelak memberikan keterangan sambil bergegas menuju ruang kerjanya.

“Ada juru bicara Mahasiswa Indonesia yang akan menyampaikannya.” kata Harmoko berkali-kali ketika didesak wartawan memberikan keterangan tentang pertemuan itu.

Pertemuan antara segenap Pimpinan DPR dengan Ketua-ketua SMPT yang dilakukan untuk pertama kalinya itu dihadiri semua pimpinan DPR, yaitu Ketua DPR/MPR Harmoko, para Wakil Ketua, Syarwan Hamid, dr. Abdul Gafur, Ismail Hasan Metareum, SH dan Fatimah Achmad. Sedangkan dari pihak mahasiswa hadir seluruh Ketua SMPT yang sejak Senin malam bertahan di gedung DPR menuntut mundur Presiden Soeharto.

Wakil Ketua MPR/DPR Fatimah Achmad, yang dikonfirmasi Pembaruan usai Pertemuan dengan Ketua-Ketua SMPT itu, membenarkan bahwa Presiden Soeharto diberikan batas waktu sampai hari Jumat untuk memberikanjawa ban atas surat konsultasi yang disampaikan Pimpinan DPR kepada presiden untuk mengundurkan diri secara arif dan bijaksana.

Bila tidak dijawab atau Presiden menolak mengundurkan diri sampai batas waktu itu, katanya hari Senin Pimpinan MPR akan melakukan rapat dengan pimpinan­pimpinan fraksi majelis untuk mempersiapkan SI MPR.

Rapat Pimpinan MPR yang berlangsung di ruang kerja Ketua MPR/DPR Harmoko di Lantai III Gedung MPR/DPR Senayan itu dihadiri Ketua MPR Harmoko, Wakil Ketua Syarwan Hamid, Abdul Gafur, Ismail Hasan Metareum SH, Fatimah SH dan Poedjono Pranyoto.

Tolak Komite Reformasi

Sementara itu, sejumlah tokoh sipil dan militer yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Nasional (GM) menolak keputusan Presiden Soeharto untuk membentuk Komite Reformasi, Kabinet Reformasi, serta mempercepat pelaksanaan pemilu.

Lewat pernyataan sikap yang dibacakan Prof. Dr. Sri Edi Swasono di atas mimbar bebas di lantai dasar gedung baru DPR/MPR, Rabu (20/5) siang, para tokoh GM dengan tegas menyatakan bahwa langkah yang ditempuh Presiden melanggar konstitusi dan TAP MPR No.IV/1998 tentang GBHN.

Tampak mendampingi pembacaan pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Presidium GM, Prof. Dr. Subroto dan Ketua Pelaksana Harian, Prof. Dr. M. Dimyati Hartono SH itu, antara lain Letjen TNI (Purn) Kemal Idris, Letjen (Purn) Ali Sadikin, dan Frans Seda.

Susunan presidium GM selengkapnya, Prof. Subroto (ketua), Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri (wakil ketua), dengan anggota ; Dr. Roeslan Abdulgani, Letjen TNI (Purn) Kemal Idris, Letjen TNI (Purn) M Kharis Suhud, Letjen (Purn) Ali Sadikin, Letjen TNI (Purn) Solichin GP, KH Mustofa Bisri, Drs. Frans Seda, Prof. Dr. Mahar Mardjono, Prof. Dr. Selo Soemardjan, Prof. Dr. MK Tadjudin, YB Mangunwijaya, Prof. Dr. Dimyati Hartono, Mayjen TNI (Purn) Hariadi Darmawan, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. Sudjana Sapi’i, Dr. Marsilam Simandjuntak, Ir. Arifm Panigoro, HSR Herlina (Pending Emas), dr. Rosita Noor, Kusumo AM, Dr. Meutia Hatta Swasono, Julius Usman, Ridwan Saidi, dan Sabaru Sirait.

Melawan Aspirasi Rakyat

Ditegaskan, Gerakan Reformasi Nasional melihat jiwa dan semangat keputusan Presiden Soeharto tidak sesuai dengan aspirasi rakyat yang menghendaki pelaksanaan Sidang Istimewa/Sidang Umum MPR. Sidang Istimewa/Sidang Umum MPR adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan reformasi politik, ekonomi, dan hukum.

Alasannya, MPR merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi untuk memberikan dan/atau mencabut mandat Presiden. MPR yang sekarang masih mempunyai wewenang untuk mewujudkan aspirasi rakyat itu.

Pada pertemuan itu, menurut Prof. Dr. Dimyati Hartono, GM juga meminta jaminan keamanan bagi para mahasiswa yang berada di Gedung DPR/MPR, dan permintaan itu ditanggapi positif oleh Fraksi ABRI.

“Fraksi ABRI telah memberikan jaminan terhadap keamanan mahasiswa yang berada di gedung ini. Dengan syarat mahasiswa bisa menjaga ketertiban diri sendiri, antara lain dengan menjaga agar tidak disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.” ujarnya.

Pada hari yang sama, di lantai tiga Gedung DPR/MPR, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyampaikan pernyataan sikap, menolak keberadaan komite reformasi bentukan Presiden Soeharto. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Sekjen, Ahmad Baskara dikemukakan, alasan penolakan tersebut berlandaskan pada pertimbangan bahwa komite reformasi merupakan realitas aneh dengan logika pribadi Presiden yang dipaksakan, tanpa disertai balancing atas konsekuensi-konsekuensi logis yang akan timbul. Misalnya, hal-hal yang terkait dengan biaya, waktu, risiko dan produk yang akan dihasilkan oleh komite reformasi.

“Pada tingkat realitas, pemenuhan janji-janji reformasi Presiden Soeharto hanya akan dapat terpenuhi dalam waktu minimal dua tahun. Padahal, dalam waktu yang panjang itu akan timbul berbagai risiko, di samping besarnya biaya reformasi yang diperlukan.” katanya.

Pada kesempatan terpisah, civitas academica Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Rektor Prof. Dr. Ing. K.Tunggul Sirait, Rabu (20/5), juga menyatakan penolakan terhadap pembentukan komite reformasi.

Alasan penolakan, karena komite tersebut dinilai hanya bertujuan mempertahankan kekuasaan (status quo), dan merupakan ekstra-konstitusional.

Sivitas akademikia UKI dengan tegas menyatakan menolak rencana untuk mempercepat pemilu, karena itu berarti Presiden membubarkan DPR. Tindakan itu dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan TAP MPR No.II/MPR/1998 yang menyatakan bahwa pemilu mendatang dilaksanakan tahun 2002.

Selain itu, UKI juga menyerukan agar segera dilaksanakan Sidang Istimewa MPR untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden yang baru.

Diserukan pula agar DPR/MPR segera mengambil langkah-langkah konstitusional dalam melakukan reformasi politik, ekonomi, hukum, birokrasi dan moral secara fungsional.

UKI juga menuntut agar ABRI secara sadar melindungi dan mengayomi rakyat yang memperjuangkan keadilan, kebenaran dan HAM. ABRI diminta segera menangkap dan mengajukan ke pengadilan para penculik aktivis reformasi dan pembunuh mahasiswa Universitas Trisakti.

Penolakan Unpad

Sementara itu, 12 Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung melalui pernyataan sikap, Rabu (20/5) menyatakan menolak pembentukan komite reformasi nasional dan langkah-langkah yang menyertainya.

Mereka mendesak agar DPR menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR secepat mungkin dengan sejumlah agenda. Yakni menarik kembali mandat yang diberikan kepada Presiden Soeharto, serta sekaligus meminta pertanggungjawaban atas krisis nasional yang terjadi dewasa ini. Kemudian, memilih Presiden dan Wakil Presiden baru yang memiliki kepemimpinan, kemampuan serta mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

Pernyataan Sikap Guru Besar Universitas Padjadjaran yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Sambas Wiradisuria, Prof. Dr. H Achmad Baihaju, Prof. Dr. Kusnaka Adimihardja, Prof. Dr. H Teuku Dzulkamain Amin, Prof. H Dudy Singadilaga, Prof. Dr. Sahala Sihombing, Prof. Dr. Ponis Taringan, Prof. Dr. H Johan SMansjuhur, Prof. Dr. M Daud Silalahi, Prof. Dr. J Winardi, dan Prof. Dr. Kusdwiratri Setio.

Para guru besar tersebut juga menghimbau agar ABRI dapat memahami aspirasi rakyat, dan dalam waktu secepatnya menentukan pilihan yang berpihak kepada rakyat untuk mencegah proses disintegrasi yang lebih luas.

Sumber : SUARA PEMBARUAN (21/05/1998)

____________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 441-444.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.