PIMPINAN DPR/MPR MINTA PRESIDEN BERSEDIA KONSULTASI

PIMPINAN DPR/MPR MINTA PRESIDEN BERSEDIA KONSULTASI[1]

 

Jakarta, Bisnis

Pimpinan DPR/MPR telah mengirim surat kepada Presiden Soeharto untuk meminta kesediaannya melakukan konsultasi berkaitan dengan pernyataan Kepala Negara di Kairo baru-baru ini.

Wakil Ketua DPR/MPR Syarwan Hamid mengatakan pimpinan majelis tetap akan melakukan konsultasi dengan Presiden Soeharto dan ingin menanyakan langsung pernyataannya (di Kairo) itu.

“Suratnya sudah kami kirimkan.” ujar Walcil Ketua DPR/MPR Syarwan Hamid, kemarin seusai Rapim DPR, kemarin.

Rapim Majelis menurut mantan Kassospol ABRI itu, membahas berbagai masukan dan usulan masyarakat tentang situasi terakhir, baik yang menyangkut unjuk rasa maupun desalcan SI MPR.

Menurut dia, surat pimpinan Majelis kepada Presiden tertanggal 14 Mei 1998.

“Tinggal menunggu waktunya saja.”

Mengenai kapan pimpinan DPR/MPR bertemu Presiden Soeharto, dia mengatakan belum bisa dipastikan.

“Yang jelas kami sudah melakukan kontak, kalau soal waktu kan masalah teknis saja.”

Namun, sambung Syarwan, pimpinan DPR/MPR tentu berharap bisa secepatnya bertemu sehingga masalah yang ada, bisa diselesaikan secara tuntas.

Ketua FPDI Budi Hardjono menegaskan siap jika dikehendaki dilakukan SI MPR,

“FPDI siap.” tandasnya.

Kembalikan mandat

Dalam kesempatan terpisah, Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro kemarin menemui pimpinan DPR, FKP dan FABRI DPR guna meminta tolong menyampaikan surat kepada Presiden Soeharto.

Surat PPK Kosgoro yang ditandatangani Ketua Umum Bambang W. Soeharto dan Sekjen Effendi Jusuf tertanggal 14 Mei itu berisi permintaan agar Presiden dan Wapres mengembalikan mandat kepada MPR melalui Sidang Umum.

Surat itu diserahkan oleh Bambang kepada Ketua FKP Irsyad Sudiro, Wakil Ketua FABRI A. Roestandi dan Wakil Ketua DPR Syarwan Hamid.

Kosgoro juga meminta agar Presiden/Mandataris MPR, Pangti ABRI yang juga Ketua Dewan Pembina Golkar, memprakarsai penyempurnaan komposisi keanggotaan DPR/MPR dan Kabinet Pembangunan VII.

“Sehingga bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.”

Ketua FKP Irsyad Sudiro berjanji melaksanakan amanat PPK Kosgoro menyampaikan surat kepada Presiden Soeharto.

“Amanat ini akan kami sampaikan.” kata Irsyad kepada delegasi itu.

Jangan sekarang

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Kosgoro Hayono Isman mengatakan Kosgoro tidak menginginkan Presiden Soeharto mundur sekarang.

“Kami menginginkan beliau memberi prakarsa untuk terwujudnya SI MPR Di situ kita memohon untuk mengembalikan mandat MPR yang dia terima bersama Wapres pada SU MPR lalu.”

Mantan Menpora itu mengatakan Kosgoro tidak mau Presiden Soeharto lepas tangan.

“Dan saya pikir dia tidak akan mau, karena dia seorang pejuang. Yang kita maui Pak Harto mengantarkan sampai SI MPR”

Menurut Hayono, sebelum SI MPR, MPR/DPR harus dibersihkan dari kolusi, korupsi, nepotisme.

“Apabila kita serius, kita bisa laksanakan SI MPR dengan komposisi anggota MPR yang baru. Artinya Pak Harto mendorong mengadakan recall.”

Di Golkar, sambungnya, harus dibersihkan dari nepotisme, jangan sampai ada anak, bapak, istri, mantu atau keponakan.

Di tempat terpisah delegasi staf pengajar AMI, ASMI, STIE Kampus Ungu mendesak DPR agar segera menggunakan hak konstitusionalnya untuk mewujudkan reformasi secara optimal.

Sumber : BISNIS INDONESIA (16/05/1998)

__________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 311-313.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.