PIMPINAN AGAMA MINTA PAK HARTO MEMILIH LANGKAH TERBAIK

PIMPINAN AGAMA MINTA PAK HARTO MEMILIH LANGKAH TERBAIK[1]

 

Jakarta, Kompas

Para pimpinan agama mengeluarkan keprihatinan moral dan menilai, situasi dan kondisi negara dalam keadaan sangat kritis. Untuk itu, demi menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari kekacauan dan perpecahan, para pimpinan agama mempertimbangkan langkah terbaik bagi bangsa.

Keprihatinan moral itu disampaikan secara bersama oleh tokoh-tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Kong Hu Chu yakni Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH. Abdurrahman Wahid, Sekjen Konferensi Wali Gereja Mgr. Yohanes Hadiwikarto, Phd. Prof. Dr. Wismoady Wahono (Senode Jowo Wetan), Dr. Med Paul Tahalele (Forum Komunikasi Kristen Indonesia), Prof. Drh. Amitaba (Budha), Bingky Irawan (Kong Hu Chu), Mgr. AD joyosiswojo (Uskup Bandung), Wayan Suwama (Hindu), dan Drs. Tjuk Sukiadi (intelektual).

Mereka menyebut peristiwa 12 Mei 1998, yakni peristiwa tewasnya lima mahasiswa, serta tewasnya satu aparat keamanan empat hari sebelumnya (8/5), merupakan lembaran hitam dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa itu menunjukkan bahwa hati nurani yang merupakan unsur paling hakiki dalam kehidupan manusia digantikan oleh arogansi kekuasaan yang meniadakan hak asasi manusia di negara kesatuan RI.

Hati Nurani Rakyat

Karena itu, setiap upaya reformasi yang bertumpu pada hari nurani rakyat yang menuntut tegaknya keadilan, kebenaran, dan demokrasi harus tetap diperjuangkan untuk menindak berbagai tindakan kekerasan dan arogansi kekuasaan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta ajaran agama.

“Bila nyawa manusia tidak lahir dihargai oleh penyelenggara kekuasaan, maka pemerintah seperti itu telah kehilangan legitimasi moral.” katanya.

Dalam pernyataan keprihatinannya, para pimpinan agama mengatakan,

“Demi menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari kekacauan dan perpecahan, agar Bapak Presiden mempertimbangkan langkah terbaik.”

Untuk mengatasi keadaan yang sangat kritis tersebut, lanjutnya, diperlukan suatu pemerintah yang bersih dan dapat dipercaya oleh rakyat. Mereka juga meminta agar semua pihak menahan diri dari sikap emosional yang berakibat merugikan kehidupan rakyat.

“Agar seluruh rakyat menjaga kesatuan bangsa, melaksanakan UUD 45 dan mengamalkan Pancasila.”

Gus Dur panggilan akrab KH. Abdurrahman Wahid mengatakan

“Massa yang melakukan perusakan, penjarahan, dan pembakaran cuma meniru saja dari apa yang selama ini disaksikannya. Penjarahan sudah berlangsung lama walaupun secara halus.” katanya.

Soal kemungkinan adanya skenario yang mengelola amuk massa untuk kepentingan politik tertentu Gus Dur mengatakan, dengan skenario apa pun pada akhirnya rakyat akanjalan sendiri. Perusakan, pembakaran dan penjarahan bukanlah perbuatan seluruh massa.

“Jika massa bergerak memang akan begitu. Kita hanya mencatat perbuatan itu tidak bermoral yang mengakibatkan banyak kerusakan dan banyan orang tewas.” katanya.

Tidak Jadi Anggota MAR

Menjawab pertanyaan wartawan, Gus Dur menyatakan, menolak menjadi anggota Majelis Amanat Rakyat (MAR), yang di bentuk sejumlah tokoh nasional. Selain kata “amanat” tidak mengandung kejelasan dan kebenaran representasi masyarakat, MAR telah secara nyata merupakan suatu gerakan politik.

Menjawab pertanyaan wartawan di kediamannya di Jakarta, Gus Dur panggilan akrab Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa,

“MAR murni merupakan gerakan politik, sedangkan dirinya hanya tertarik kepada gerakan moral. Megawati Soekarnoputri, kata Gus Dur, juga telah mengemukakan pendapat kepadanya bahwa ia juga tidak akan ikut serta dengan MAR.” sebab untuk gerakan politiknya, Mbak Mega sudah memiliki Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Jadi Mbak Mega mengatakan kepada saya, ia tidak akan ikut Majelis ini.” tutur Gus Dur.

Sedikitnya 50 tokoh nasional pada hari Kamis (14/5) di Jakarta membentuk kelompok prodemokrasi yang baru, bemama MAR. MAR, yang menjadi wadah kerja sama berbagai organisasi dan perorangan yang memiliki komitmen terhadap reformasi untuk demokrasi, kata juru bicaranya Amien Rais, dibentuk untuk mendorong terbukanya jalan ke arah perubahan situasi yang damai sesuai dengan tuntutan reformasi. (Kompas, 15 Mei 1998).

Bersamaan dengan pembentukannya, MAR juga mengeluarkah pernyataan yang berisi tiga butir, yang antara lain menyerukan kepada Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri dengan kebesaran jiwa dan kehormatan, demi kepentingan bangsa agar seluruh proses reformasi untuk demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan damai.

Terserah Presiden dan MPR

Ditanya apakah pembentukan berbagai organisasi prodemokrasi seperti MAR dan Forum Kerja Indonesia itu akan efektif untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Gus Dur mengatakan, kalau satu, dua memang tidak efektif, tetapi kalau banyak akan cukup efektif.

Menjawab pertanyaan tentang makin maraknya tuntutan penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR) untuk mengganti pemerintahan sekarang Gus Dur berpendapat bahwa untuk terselenggaranya hal tersebut sepenuhnya tergantung kepada MPR dan Presiden Soeharto. (vik/ush)

Sumber : KOMPAS (17/05/1998)

______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 316-318.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.