PIDATO PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN: KITA HARUS IKHLAS BERBAGI BEBAN

PIDATO PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN: KITA HARUS IKHLAS BERBAGI BEBAN[1]

 

 

Jakarta, Bisnis Indonesia

Presiden Soeharto kemarin pagi menyampaikan pidato pertanggungjawaban sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di hadapan Sidang Umum MPR. Berikut pidatonya.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang saya hormati, Para undangan dan hadirin yang terhormat;

Saat ini, dengan hati yang setulus-tulusnya, saya akan melaksanakan tugas konstitusional Presiden Republik Indonesia, menyampaikan pertanggungjawaban kepada Majelis.

Lima tahun lalu, saya berdiri di sini mengucapkan sumpah jabatan Presiden. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh untuk: memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Sumpah itu secara konstitusional saya ucapkan di depan Sidang Majelis. Saya merasa lega karena hari ini saya dapat melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Presiden itu kepada Majelis.

Sumpah itu melalui radio dan televisi didengar oleh rakyat Indonesia. Presiden diangkat oleh Majelis yang merupakan hasil pemilihan umum, yang mengumandangkan suara rakyat. Karena itu, Saudara Ketua yang terhormat, izinkan saya menggunakan kesempatan ini untuk melaporkan pertanggungjawaban kepada seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keimanan yang dalam, sumpah jabatan lima tahun yang lalu itu saya ucapkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Tahu. Semoga dalam menyampaikan pertanggungjawaban ini saya  diberi-Nya kesadaran untuk melaporkan yang kurang itu memang kurang. Dan semoga saya diberi-Nya keyakinan untuk melaporkan yang baik itu memang baik.

Kalau sayapelajari semua ketetapan MPR 1993, khususnya GBHN, maka tugas utama yang diletakkan dipundak saya adalah memimpin bangsa ini dalam melanjutkan, meningkatkan, memperluas, memperbarui, dan memperdalam pembangunan demi kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Saya menyadari bahwa tugas itu bukan tugas yang ringan. Sebagai hasil kemajuan sebelumnya, rakyat kita mempunyai banyak harapan yang lebih tinggi, kesempatan lebih luas, dan tantangan baru yang lebih rumit.

Kita hidup pada zaman umat manusia bersiap-siap memasuki abad baru, abad ke-21. Selama lima tahun terakhir, saya sering mengingatkan bahwa kita hidup di tengah perubahan besar yang hakekat, sifat, dan jangkauannya acap kali belum dapat kita pahami sepenuhnya. Malahan, belum pernah kita bayangkan sebelumnya.

Menyadari beratnya tugas itu, saya memperhatikan sungguh-sungguh pesan penting dalam kalimat-kalimat terakhir GBHN 1993. Di sana kita semua diingatkan bahwa keberhasilan pembangunan bangsa kita sangat tergantung pada keikutsertaan segenap kekuatan bangsa.

Itulah sebabnya, dalam memimpin pemerintahan saya melanjutkan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang telah ditempuh sebelumnya, dengan tujuan untuk membangkitkan prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam membangun diri menuju kemandirian yang tangguh.

Dalam menjalankan pemerintahan, saya menyampaikan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang selalu mengawasi pemerintah, khususnya melalui rapat kerja komisi-komisi Dewan dengan para menteri sebagai pembantu Presiden.

Melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih pula kepada Dewan Pertimbangan Agung yang banyak memberikan pandangan dan  pertimbangan kepada Presiden dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dan negara.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang sesuai kehendak UUD selalu memeriksa tanggung jawab pemerintah dalam membelanjakan uang negara yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat melalui undang-undang APBN.

Penghargaan dan terima kasih yang sama saya tujukan pula kepada Mahkamah Agung, yang telah melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam arti terlepas dari  pengaruh kekuasaan pemerintah.

Lembaga-lembaga tinggi negara itu telah bekerja sama dengan baik, dengan masing-masing tetap memegang teguh wewenangnya yang ditentukan oleh UUD . Praktik penyelenggaraan negara yang demikian itu memberi sumbangan penting bagi terpeliharanya stabilitas nasional yang dinamis dan memperkaya pengalaman kehidupan konstitusional kita.

Ketetapan hati kita untuk terus meningkatkan kehidupan yang demokratis dan konstitusional, kita wujudkan melalui pemilihan umum tahun lalu. Suhu politik cukup tinggi menjelang pemilihan umum tersebut. Sebagian disebabkan karena ada di antara kita yang belum dewasa dalam menerapkan demokratis, menggunakan secara keliru kebebasan dan keterbukaan.

Ada pula yang ingin memaksakan kehendak dengan cara yang justru merusak citra demokrasi dan malah melanggar hukum. Kita prihatin dan berduka cita atas jatuhnya korban  jiwa. Dengan menyadari berbagai kekurangan yang harus kita perbaiki di masa datang, kita  berbesar hati karena sembilan dari 10 yang berhak pilih telah menggunakan hak pilihnya. Ini menunjukkan tingginya kesadaran politik rakyat kita. Penggunaan hak pilih rakyat kita jauh lebih besar dari negara-negara lain yang telah mempunyai tradisi politik ratusan tahun.

Pelaksanaan demi mengisi ABRI yang tepat dan disesuaikan dengan perkembangan zaman memberi sumbangan besar terhadap stabilitas nasional yang dinamis, kesegaran kehidupan demokrasi, kematangan kehidupan politik, serta terjaganya keselamatan negara dan keutuhan wilayah nasional. Dibandingkan dengan luas wilayah Tanah Air kita yang terdiri dari belasan ribu pulau besar dan kecil serta besarnya jumlah penduduk, maka jumlah personil dan anggaran yang tersedia untuk ABRI sangatlah kecil. Ini jelas menunjukkan tradisi ABRI sebagai prajurit pejuang, yang lebih mendahulukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat dari pada pembangunan untuk dirinya sendiri.

Di samping stabilitas nasional, pembangunan memerlukan situasi regional dan glo­bal yang mendukung. Sikap dasar politik luar negeri kita yang bebas aktif adalah, di satu pihak, memperkuat setiap perkembangan yang mendukung pembangunan bangsa-bangsa dan di lain pihak, mencegah meluasnya perkembangan yang menghambat pembangunan.

Itulah sebabnya kita terus memperkukuh Asean. Kita mengambil peranan aktif dalam Gerakan Non Blok, dalam Kelompok 15, dalam Kelompok 8, dalam APEC, dalam PBB, dan berbagai organisasi internasional lainnya.

 

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Demikianlah, sampai pertengahan tahun lalu suasana umum di dalam negeri serta suasana regional dan internasional memberi dukungan yang baik bagi kelancaran dan kelanjutan pembangunan kita.

Tetapi, ternyata 1997 adalah tahun keprihatinan bagi kita. Tahun lalu kita mengalami kecelakaan di darat, di laut, dan di udara yang datang silih berganti. Urat nadi perekonomian kita mulai terganggu.

Kita juga dilanda musim kering panjang. Lahan dan hutan kita yang terbakar sangat luas, berakibat pada menurunnya produktivitas tanaman, terutama tanaman pangan dan perkebunan. Pada 1997, produksi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau diperkirakan turun 1,3%- 5,6%. Bencana alam ini mengganggu angkutan dan ketersediaan pangan di sejumlah daerah.

Tetapi,  kita mendapat cobaan yang jauh lebih berat lagi, awal kedatangan secara tiba-tiba sejak pertengahan tahun lalu gelombang gejolak  moneter datang menghantam.

Kawasan ini dilanda krisis keuangan. Kemudian ternyata krisis itu lebih dalam, lebih luas dan lebih lama dari perkiraan siapapun juga. Padahal, waktu itu fundamental ekonomi kita cukup kuat. Malahan, banyak kalangan ahli yang menganggap merosotnya nilai rupiah, kita sangat tidak wajar.

Krisis itu lalu menyebar di kawasan Asia Timur. Beberapa negara di luar Asia mulai merasakan akibat tidak langsung dari krisis ini.

Dunia internasional sadar, bahwa jika tidak benar cara menanganinya, maka krisis ini dapat berkembang menjadi krisis yang berskala global. Langkah-langkah regional dan internasional telah dilakukan. Tetapi pada akhirnya, pemecahannya terletak di tangan masing-masing negara.

Tekad kita sudah bulat untuk mengatasi masalah yang kita hadapi ini.  Kita akan berjuang  habis-habisan untuk melepaskan diri dari krisis. Dengan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya, kita terima bantuan dari berbagai lembaga internasional dan dari negara-negara sahabat. Semuanya itu jelas membantu upaya kita.

Namun, di pundak kita sendirilah terletak beban tanggung jawabnya. Langkah­-langkah kita sendirilah yang menentukan keberhasilan atau ketidak-berhasilan kita mengatasi krisis ini.

Kita sadar bahwa langkah-langkah itu pasti berat. Mungkin sangat berat dan menyakitkan. Kita harus yakin akan kemampuan kita sendiri. Kita harus memusatkan seluruh kekuatan kita untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Kita harus ikhlas berbagi beban seadil-adilnya di antara kita sendiri.

Untuk menanggulangi krisis moneter ini, pada tanggal 15 Januari 1998 yang lalu saya menulis surat kepada Direktur pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) disertai dengan program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan keuangan. Program ini mendapat dukungan IMF. Dukungan keuangan juga datang dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan sejumlah negara.

Tujuan pokok program reformasi dan restrukturisasi ekonomi maupun keuangan kita adalah untuk memulihkan kepercayaan terhadap mata uang kita, terhadap lembaga keuangan kita, dan terhadap masa depan perekonomian kita.

Memulihkan kepercayaan ini sangatlah penting. Hilangnya kepercayaan itulah sumber utama berbagai masalah berat yang kita hadapi sekarang ini. Dengan melaksanakan sungguh-sungguh program-program itu, diharapkan pulih pula kepercayaan pelaku-pelaku ekonomi di negeri sendiri maupun di luar negeri.

Untuk menjamin pelaksanaan program itu sebaik-baiknya, saya telah membentuk dan memimpin sendiri Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan. Sesuai dengan jadwal waktunya, sebagian program telah kita laksanakan dan sebagian lainnya menyusul kemudian. Kita berbulat hati melaksanakan sepenuhnya program ini.

Langkah segera yang telah kita ambil adalah merevisi Rancangan APBN 1998/ 99, yang sekarang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Langkah berikutnya adalah melaksanakan program rehabilitasi perbankan dalam rangka membangun kembali sistem perbankan yang sehat. Program ini meliputi dua unsur utama.

Pertama penyediaan jaminan penuh oleh Pemerintah kepada seluruh nasabah deposan dan kreditor bank-bank umum nasional. Kedua, pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang bertanggungjawab untuk memperbaiki bank­-bank dengan kondisi tidak sehat dan tidak memiliki prospek yang baik untuk dipulihkan tingkat kesehatannya.

Beberapa hari lalu, saya menyetujui penggabungan empat buah bank milik negara, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor Indonesia.Bank baru sebagai hasil penggabungan itu diberi nama Bank Catur. Untuk menyehatkan dan memperkuat daya saing bank-bank swasta, Pemerintah telah menetapkan jumlah modal minimal dan mendorong penggabungan di antara mereka.

Langkah-langkah penting lainnya adalah memperlancar perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri, memperlancar penanaman modal, menghapuskan monopoli, serta menghapus kemudahan-kemudahan khusus untuk Mobil Nasional dan Industri Pesawat Terbang Nusantara. Walaupun kita telah mempunyai dan mulai melaksanakan program-program reformasi dan restrukturisasi yang jelas dan mendasar, belum ada tanda-tanda bahwa keadaan bertambah baik. Malahan keadaan kehidupan rakyat bertambah berat.

Secara menyeluruh, nilai tukar rupiah kita tetap saja lemah. Sebentar saja menguat, kemudian melemah lagi. Hari-hari terakhir ini nilai tukar satu dolar AS berkisar antara Rp9000-Rp10.000. Akibatnya, perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan besar dan menurunkan kegiatan mereka.

Bahaya pengangguran mulai tampak. Harga barang impor atau barang produksi dalam negeri dengan komponen impor yang tinggi menjadi sangat mahal, termasuk harga obat-obatan. Harga barang kebutuhan hidup sehari-hari terdorong bertambah mahal pula.

Saya merasakan, betapa sedihnya hati ibu-ibu rumah tangga dan keluarga­-keluarga berpenghasilan rendah menghadapi harga-harga yang membumbung tinggi ini.Masyarakat gelisah. Kesalah-pahaman sedikit saja telah menyulut kerusuhan lebih besar. Keadaan bertambah buruk karena ada saja mereka yang mengail di air yang sedang keruh.

Keadaan perekonomian kita bertambah berat, karena LIC kita tidak diterima oleh kalangan perbankan di  luar negeri. Keadaan perekonomian kita mengundang keprihatinan sejumlah kepala pemerintahan negara lain. Mereka berdatangan menemui saya. Beberapa lainnya lagi mengadakan pembicaraan telepon dengan saya. Mereka memberi pandangan mengenai cara yang mereka anggap baik untuk mengatasi keadaan kita. Mereka juga memberi uluran tangan. Semuanya itu kita terima dengan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Saya tidak akan ragu sedikit pun melakukan apa saja untuk mengatasi keadaan, untuk meringankan beban kehidupan rakyat yang bertambah berat. Saya telah mulai melaksanakan dan akan terus melaksanakan program-program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan keuangan yang mendapat dukungan IMF.

Tetapi, tanda-tanda perbaikan belum juga tampak. Kunci utamanya adalah stabilisasi nilai tukar rupiah kita pada tingkat yang wajar. Selama ini belum tercapai, saya tidak dapat melihat perbaikan keadaan dalam waktu dekat ini.Itulah sebabnya saya meminta IMF dan para kepala pemerintahan lainnya dapat membantu kita menemukan alternatif yang lebih tepat.

Saya namakan konsep yang lebih tepat itu sebagai konsep IMF Plus.Saya sendiri sedang menimbang-nimbang dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian kemungkinan­ kemungkinan menerapkan Sistem Dewan Mata Uang.

Langkah apapun yang akan kita ambil, kita memerlukan dukungan IMF sebagai lembaga keuangan dunia yang berwibawa dan mempunyai reputasi tinggi. Sangat jelas, pada akhirnya, nasib kita berada di tangan kita sendiri.

Mencari jalan keluar yang terbaik itu telah menjadi perbincangan luas di kalangan masyarakat kita. Dengan niat baik saya menilai positif perbincangan itu. Ini adalah bagian dinamis dari proses demokrasi kita. Artinya, sebagai sikap melu handarbeni, rasa ikut memiliki masa depan bersama. Dengan minat penuh, saya perhatikan semua pandangan yang dikemukakan.

Saya mengajak kita semua agar jangan membesar-besarkan perbedaan pandangan, apalagi yang malah membingungkan masyarakat awam. Perbedaan pendapat jangan menjadi benih perpecahan di antara kita. Lebih-lebih, pada saat kita memerlukan persatuan yang sekuat-kuatnya di antara kita agar dapat bersama-sama keluar dengan selamat dari kemelut sekarang ini.

 

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Untuk mengatasi keadaan, kita telah mengambil berbagai langkah pemulihan ekonomi. Langkah itu ada yang berjangka pendek, ada pula yang berjangka lebih panjang.

Langkah Jangka pendek adalah mencukupi keperluan pangan dan obat-obatan, serta menampung  tenaga kerja yang kehilangan  pekerjaan. Dalam angka lebih  panjang, kita menyusun program reformasi dan restrukturisasi ekonomi maupun keuangan seperti yang saya jelaskan.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, kita mengurangi kehilangan hasil panen, meningkatkan mutu intensifikasi, memperluas areal tanam melalui pemanfaatan lahan tidur, meningkatkan pemanfaatan lahan-lahan irigasi dan pasang surut, serta memanfaatkan lahan HTI untuk tanaman sela secara tumpangsari.

Upaya khusus meningkatkan produksi ini mencakup 2,3 juta ha lahan padi, 540.000 ha lahan jagung, 527.000 ha lahan kedelai, dan 14.000 ha lahan ubi kayu. Upaya ini akan kita lanjutkan dan kita perluas untuk memantapkan ketahanan pangan. Sementara upaya itu belum menghasilkan, untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga stabilitas harga kita mengimpor bahan-bahan pangan yang pokok itu.

Kebutuhan sangat  penting lainnya bagi masyarakat adalah obat-obatan. Meskipun kita sudah memproduksi berbagai macam obat-obatan sebagian besar bahan bakunya masih di impor. Perubahan kurs mengakibatkan berkurangnya persediaan obat-obatan dan harganya bertambah mahal. Keadaan ini dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Guna memenuhi keperluan obat-obatan, maka impornya dipercepat dari kegiatan produksinya dipulihkan. Untuk menjamin kelancaran distribusi, untuk memberikan kepastian dan untuk menjaga stabilitas harga yang wajar, maka pemerintah memberi subsidi untuk pangan maupun obat-obatan yang diimpor. Subsidi ini dibebankan pada anggaran negara.

Masalah pengangguran kita atasi dengan program padat karya. Program ini menciptakan lapangan kerja produktif bagi tenaga kerja musiman dan yang berketrampilan rendah, baik di pedesaan maupun perkotaan. Kegiatannya meliputi rehabilitasi atau pembangunan jalan kampung dan jalan desa, saluran irigasi, penyediaan air bersih, penghijauan dan penghutanan kembali serta usaha-usaha produktif lainnya sesuai dengan keadaan dan keperluan masyarakat setempat.

Pembukaan lapangan kerja selanjutnya diutamakan untuk mengembangkan kegiatan produksi dan agroindustri pangan. Kegiatan ekonomi dibidang pertanian ini tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan nilai tukar mata uang, karena mengandalkan sumber-sumber yang kita miliki secara melimpah. Selain itu, sifat kegiatannya padat karya.

Kita juga mengembangkan program untuk menampung tenaga kerja yang berketrampilan, terutama untuk kawasan perkotaan. Titik beratnya pada pengembangan kewirausaha, karena perusahaan-perusahaan diperkirakan belum bisa segera memperluas kesempatan kerja. Bahkan ada kemungkinan perusahaan­-perusahaan itu belum dapat segera menampung kembali tenaga kerja sebanyak yang di-PHK.

Berbagai langkah itu terus diikuti, dikaji, disempurnakan, dan dimantapkan agar hasilnya segera dirasakan.

 

Saudara-saudara se-bangsa dan Se-Tanah Air,

Kita harus memulihkan keadaan ekonomi dan moneter kita. Kita harus membangkitkan lagi ketahanan ekonomi kita. Tugas ini sangat  berat.

Tetapi kita tidak berkecil hati. Kita memiliki kekuatan, pengalaman dan semangat.

Kita telah membangun prasarana maupun sumber daya manusia yang menjadi andalan kita untuk kembali tegak berdiri dan  melanjutkan pembangunan.

Pelaksanaan Repelita VI masih tersisa satu tahun lagi. Tetapi banyak sasaran akhir Repelita VI yang telah kita lampaui. Tentu saja ada sasaran-sasaran yang belum dapat kita wujudkan.

Pada tahun-tahun terakhir Repelita V dan tahun pertama Repelita VI, kita mencapai pertumbuhan ekonomi yang sedemikian tinggi sehingga dipandang perlu merevisi sasaran laju pertumbuhan ekonomi menjadi rata-rata 7,1 %per tahun. Perkiraan jumlah investasi dan  sumber-sumber pembiayaan juga perlu disesuaikan.

Pembangunan dalam Repelita VI tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan. Ini berarti kita harus setepat-tepatnya memadukan stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan.

Stabilitas ekonomi diupayakan diawali melalui pengendalian laju inflasi dan defisit transaksi berjalan. Laju inflasi diperkirakan akan membaik dari 8,6% turun menjadi 5 % pada akhir Repelita VI. Defisit transaksi berjalan akan berada pada tingkat 1,9% pada akhir Repelita VI dibandingkan  1,8% pada akhir Repelita V Sedangkan salah satu sasaran pemerataan yang penting adalah mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 6% dari seluruh penduduk.

Demikianlah,  Saudara Ketua yang terhormat,  sampai dengan tahun ketiga Repelita  VI,  perekonomian nasional  kita  memperlihatkan perkembangan yang  mantap sesuai yang diharapkan. Laju pertumbuhan ekonomi selama periode 1993 – 1996 berturut-turut adalah 7,3 %, 7,5 %, 8,2 %, dan 8%.

Tetapi pada paruh kedua 1997, gejolak moneter tiba-tiba datang menerjang.

Pertumbuhan ekonomi kita pun melambat. Angka sementara pertumbuhan ekonomi 1997 hanya 4,7 %. Padahal selama empat tahun Repelita VI, pertumbuhan ekonomi 7,1 % per tahun, yang berarti sama dengan sasaran tahunan Repelita VI yang telah direvisi.

Perkembangan ekonomi tadi didukung oleh meningkatnya penanaman modal langsung sebagai sumber penggerak yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan dengan seluruh nilai persetujuan selama Repelita V, maka nilai persetujuan PMDN selama empat tahun Repelita VI naik satu setengah kali dan PMA naik tiga kali lipat.

Laju pertumbuhan penduduk berhasil terus ditekan, sehingga mencapai 1,54% dalam tahun 1997. Angka ini mendekati sasaran akhir Repelita VI sebesar 1,51 %.

Dengan laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk tadi, maka pendapatan per kapita  Indonesia  meningkat.  Dalam rupiah nilainya meningkat dari Rp2,7 juta pada 1996 menjadi Rp 3,1 juta pada 1997. Dengan demikian, realisasi pendapatan per kapita dalam nilai rupiah tahun lalu telah melampaui sasaran pendapatan per kapita tahun keempat Repelita VI sebesar Rp3 juta per kapita. Dalam dolar AS, pendapatan per kapita pada 1993 adalah US$ 842, kemudian naik mencapai US$ 1.155 pada 1996,yang berarti melampaui sasaran sebesar US$ 1.118 . Dengan merosotnya nilai rupiah, pendapatan per kapita 1997 turun lagi menjadi US$ 1.089.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai dengan tahun ketiga Repelita VI diikuti pula dengan kestabilan internal yang terkendali. Laju inflasi pada periode itu masing-masing adalah 8,6%, 8,9% dan 5,2%, mendekati sasaran akhir Repelita VI sebesar 5%.

Seperti saya jelaskan , sejak pertengahan 1997 terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok. Gejala ini mulai terasa pada September tahun lalu, dengan laju inflasi besar.

Inflasi terus tinggi hingga pada Januari 1998 mencapai 6,9%. Laju inflasi selama 1997 menjadi 11,1%,  dan dalam 10 bulan pertama tahun anggaran 1997/98  mencapai 16%. Laju kenaikan harga ini juga dipicu oleh kekeringan yang panjang yang menyebabkan turunnya produksi pertanian dan terjadinya kenaikan harga-harga kelompok makanan.

Di sisi kestabilan eksternal, pertumbuhan ekspor sejak tahun 1993/94 secara umum lebih lambat dari pertumbuhan impor. Laju ekspor yang tidak terlalu cepat ini disebabkan oleh bertambah ketatnya persaingan ,terutama untuk produk-produk industri padat karya yang telah mulai banyak dihasilkan oleh negara-negara pengekspor ban, dan juga karena meningkatnya permintaan dalam negeri . Di lain pihak, kegiatan ekonomi yang terus meningkat termasuk investasi -telah mendorong laju pertumbuhan impor.

Akibat kecenderungan tadi adalah terus meningkatnya defisit transaksi berjalan yaitu dari US$ 2,9 miliar pada 1993/94 atau 2,1% dari PDB menjadi US$ 8,1 miliar pada 1996/97 atau 3,5% dari PUB. Namun depresiasi rupiah yang besar pada pertengahan 1997/98 menyebabkan melambatnya impor. Bersamaan dengan itu, ekspor terdorong meningkat, terutama produk-produk yang komponen impornya kecil.

Sebagai hasilnya, maka defisit transaksi berjalan membaik hampir separuh dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi US$ 1,9 miliar atau 2,2 % terhadap PDB. Angka ini makin mendekati sasaran pada tahun terakhir Repelita VI, yaitu sebesar 1,9 % terhadap PDB.

Sementara itu, stok utang Indonesia yang secara keseluruhan US$ 83,3 miliar pada akhir Maret 1994, meningkat menjadi US$ 101,3 miliar pada awal Maret 1995 dan meningkat lagi menjadi US$ 136,1 miliar pada akhir Desember 1997.

Utang Pemerintah menurun dari US$ 55 miliar pada akhir Maret 1994 menjadi US$ 54,1 miliar pada akhir Desember 1997, atau menurun dari 66,1% menjadi 39,8% dari keseluruhan utang. Sebaliknya utang dunia usaha swasta meningkat dari US$ 28,3 miliar menjadi US$ 82 miliar atau meningkat dari 33,9% menjadi 60,2% dari seluruh utang.

Selanjutnya Debt Service Ratio (DSR) sektor swasta meningkat dari 12,8% pada 1993/94 menjadi 27, % pada 1997/98.  Sebaliknya DSR sektor pemerintah menurun dari 19,1%  pada 1993/94 menjadi 11,8% pada 1997/98. Secara keseluruhan DSR swasta dan pemerintah meningkat dari 31,9% pada 1993/94 menjadi 39,2% pada 1997/98. Dengan meningkatnya kewajiban pelunasan pinjaman swasta pada tahun­ tahun terakhir Repelita VI, maka sukar mencapai sasaran DSR keseluruhan sebesar 24% pada akhir Repelita VI.

Beban pembayaran kembali utang luar negeri kita memang berat. Tetapi pemerintah mempunyai dana dan devisa yang cukup untuk memenuhi kewajiban ­ kewajibannya. Kita memang sedang mengalami kesulitan ekonomi yang berat. Tetapi, kita percaya bahwa dengan bekerja keras dan melaksanakan program-program yang telah kita susun, kita pasti berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan itu.

Saya perlu menegaskan kembali bahwa Pemerintah Indonesia akan tetap memenuhi seluruh kewajiban pembayaran kembali pokok dan bunga hutang luar negerinya secara tepat waktu.

 

Sidang Majelis yang terhormat,

Indikator ekonomi makro yang saya kemukakan tadi memang penting untuk mengukur apakah kita mencapai kemajuan atau kemunduran dalam melaksanakan pembangunan. Tetapi yang tidak kalah penting adalah apakah tingkat kesejahteraan masyarakat kita bertambah baik ataukah malah merosot.

Salah satu ukuran penting mengenai keadaan kesejahteraan rakyat adalah jumlah penduduk miskin. Gambaran keadaan masyarakat kita dewasa ini adalah seperti berikut. Pada 1970, di antara kita terdapat 70 juta orang yang hidup miskin atau sekitar 60% dari seluruh penduduk tergolong miskin. Jumlah penduduk miskin itu berkurang menjadi 27,2 juta orang atau 15, 1% pada 1990. Kemudian, menurun lagi menjadi 25,9 juta orang atau  13,7% pada  1993.

Sejak awal Repelita VI dikembangkan upaya tambahan yang khusus tertuju hanya bagi kelompok penduduk miskin.Program penanggulangan kemiskinan ini yang paling utama adalah Inpres Desa Tertinggal. Hasilnya cukup menggembirakan. Pada 1996 jumlah penduduk miskin turun menjadi 22,5 juta orang atau sekitar 11,8%. Ini berarti bahwa selama tiga tahun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,4 juta orang atau penurunan sebesar 2,3%.

Program penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari gerakan nasional penanggulangan kemiskinan untuk membantu yang lemah dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kesetiakawanan. Dalam rangka itu, program ini diperluas dengan program Takesra/Kukesra, yang menghimpun dana dari anggota masyarakat lebih mampu.

Dalam waktu satu setengah tahun saja, hampir seluruh 10,7 juta keluarga Pra­ Sejahtera dan Sejahtera I berhasil didorong untuk menabung. Sementara itu, sebanyak 10,5 juta keluarga mendapatkan kredit untuk usaha (Kukesra). Kelompok usaha bersama (Kube) yang dibentuk melalui Program Kesejahteraan sosial juga telah mengembangkan usaha meningkatkan pendapatan ,dan mempertinggi kesetiakawanan sosial.

Pengembangan usaha bagi kelompok-kelompok penduduk miskin di desa tertinggal tambah terdorong karena telah terbuka pasar lokal melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) yang menyerap hasil produksi Pokmas. Desa-desa tertinggal yang terisolasi juga mulai membuka hubungan dengan masyarakat yang lebih luas dengan adanya pembangunan prasarana desa tertinggal. Pembangunan prasarana perdesaan ini sekaligus menciptakan lapangan kerja dan alih teknologi bagi masyarakat desa tertinggal.

Erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan adalah penciptaan lapangan kerja. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama 1993-1996, maka pertambahan angkatan kerja dapat diikuti perluasan kesempatan kerja. Angkatan kerja meningkat dari 81 juta orang pada 1993 menjadi 88,2 juta orang pada 1996, atau bertambah 7,2 juta orang. Pada waktu yang sama, jumlah pekerja meningkat dari 77 juta orang menjadi 83,9 juta orang, atau bertambah 6,9 juta orang.

Yang sangat membesarkan hati adalah meningkatnya kemampuan tenaga kerja kita, yang berpengaruh pula pada meningkatnya produktivitas. Sementara itu kesejahteraan tenaga kerja diperbaiki dengan ditetapkannya Upah Minimum Regional (UMR). Pada 1997, UMR telah mencapai 95,3% dari nilai Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Perbaikan kesejahteraan pekerjaan juga ditempuh melalui penerapan sistem jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

Ukuran perbijakan kesejahteraan masyarakat lainnya adalah ketersediaan energi dan protein, yang pada 1996 mencapai 3.208 kilokalori dan 73,1 gram protein. Ini berarti tingkat kecukupan yang dianjurkan dalam Repelita VI telah kita lewati, yaitu 2.500 kilokalori dan 55 gram protein per kapita per hari. Dewasa ini, konsumsi energi makin mendekati angka yang dianjurkan dalam Repelita VI, sedangkan konsumsi pro­tein bahkan telah melampauinya. Kondisi gizi masyarakat juga terus meningkat.

Masyarakat kita yang bertambah sehat tampak dari berbagai kenyataan berikut. Angka kematian bayi menurun dari 58 per seribu kelahiran hidup pada 1993 menjadi 52 per seribu pada 1997. Angka ini mendekati sasaran akhir Repelita VI, yaitu 50 per seribu kelahiran hidup.

Selanjutnya, angka kematian ibu melahirkan menurun dari 425 per 100.000 kelahiran hidup pada 1993 menjadi 390 per 100.000 pada 1994.Angka kematian kasar menurun dari 7,5 per seribu penduduk pada 1997, yang berarti telah mencapai sasaran akhir Repeltia VI. Sejalan dengan itu, angka harapan hidup meningkat dari 62,7 tahun pada  1993 menjadi 64,2 tahun pada  1997, mendekati sasaran akhir Repelita VI yaitu 64,6 tahun.

Untuk terus meningkatkan taraf kesehatan masyarakat , telah dilaksanakan penyuluhan gizi masyarakat perdesaan di seluruh Posyandu yang kini berjumlah sekitar 257.000 unit.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara lebih meluas dan merata, maka sejak PJP I telah dibangun jaringan Puskesmas dan rumah sakit. Pada 1997/98 kita memiliki 7. 100 Puskesmas dan 1.890 rumah sakit yang tersebar merata di seluruh Tanah Air.Peningkatan sarana pelayanan kesehatan tadi didukung oleh tenaga kesehatan dalam jumlah yang terus bertambah banyak dan penyebaran yang makin merata, terdiri dari belasan ribu dokter serta 62.000 bidan desa dan tenaga paramedis lainnya.

Pembangunan kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan keluarga tidak dapat lepas dari pelayanan Keluarga Berencana . Hingga 1997/98, jumlah peserta KB aktif mencapai sekitar 26,8 juta pasangan usia subur. Jumlah ini melebihi sasaran dalam Repelita VI yaitu 26,2 juta pasangan. Itulah sebabnya , kita berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Perbaikan kesejahteraan rakyat jelas harus disertai penyediaan perumahan. Pembangunan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana mencapai lebih dari 550.000 buah, yang berarti melampaui sasaran Repelita VI (500.000 buah). Di samping itu terus bertambah banyak pembangunan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah serta pengelolaan air bersih yang menjangkau ratusan kota, demikian pula, makin banyak jumlah desa yang memperoleh pelayanan air bersih .Langkah-langkah itu berarti perbaikan lingkungan hidup yang sangat penting.

Kemajuan besar lainnya adalah di bidang pendidikan. Memasuki PJP II, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Enam Tahun ditingkatkan menjadi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun . Langkah ini sangat penting untuk membangun landasan yang kukuh bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas pada tahap pembangunan berikutnya.

Dalam Repelita VI, kesempatan memperoleh pendidikan bertambah luas. Mutu pendidikan meningkat pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Pendidikan makin jelas kaitannya dengan dunia usaha dan kebutuhan lapangan kerja.

Ringkasnya, kesejahteraan rakyat secara keseluruhan bertam bah baik. Hal ini bisa terwujud karena kita berhasil mencapai banyak kemajuan dalam pembangunan di bidang ekonomi lainnya.

Pembangunan industri telah memperkukuh struktur ekonomi nasional. Kaitannya dengan sektor lainnya bertambah erat serta telah memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Perkembangan sektor industri ikut mendorong berkembangnya kegiatan berbagai sektor pembangunan lainnya .

Dalam Repelita VI, berkembang industri penghasil barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kehidupan rakyat, industri berorientasi ekspor, industri pengguna sumber daya nasional, industri yang memiliki nilai strategis serta berdampak pada pengembangan industri lainnya, dan industri yang dapat mengembangkan kegiatan ekonomi di luar Jawa.

Berdasarkan harga konstan 1993, industri pengolahan selama empat tahun

pelaksanaan Repelita VI tumbuh rata-rata sekitar 10,3% pertahun, sedangkan industri pengolahan non-Migas tumbuh sekitar 11,4% per tahun. Laju pertumbuhan itu melampaui sasaran pertumbuhan rata-rata per tahun yang ditetapkan dalam Repelita VI, yakni 10,2%untuk industri pengolahan dan 11,3%untuk industri pengolahan non­ Migas.

Proses industrialisasi telah menghasilkan perubahan pada struktur ekonomi nasional, dari titik berat pada pertanian ke industri. Pada 1993,peranan sektor industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 22,5%.Pada 1996,peranan sektor itu meningkat menjadi 25,5%.Angka ini mendekati sasaran yang ditetapkan dalam Repelita VI, yaitu 25,9%.

Hingga 1996, sektor industri menyerap 2,3 juta tenaga kerja. Industri kecil menyerap paling banyak tenaga kerja. Industri kita menghasilkan produk yang makin banyak jumlahnya, makin beragam jenisnya, dan makin tinggi mutunya.

Ekspor hasil industri pengolahan non-Migas cenderung meningkat. Pada 1993, nilai ekspor bidang industri itu US$23,3 miliar. Pada 1997, angka itu diperkirakan mencapai lebih dari US$34 miliar. Pada 1997 itu pula, peranan ekspor industri pengolahan non-Migas terhadap keseluruhan ekspornasional mencapai sekitar 65%.

Pertumbuhan ekspor hasil industri terutama berasal dari kenaikan cukup tinggi pada komoditas unggulan seperti tekstil,kayu olahan,produk kulit dan sepatu serta alas kaki, besi baja, permesinan dan otomotif, elektronika, produk karet olahan, produk kimia dasar,emas, perak dan logam mulia/perhiasan lainnya.

Industri kecil makin besar peranannya dalam perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, pengembangan ekonomi perdesaan, penanggulangan kemiskinan, bahkan juga pada ekspor. Selama 1993-1996, ekspor industri kecil meningkat rata­-rata 4,4%.Pada 1996 nilai ekspornya mencapai US$2,5 miliar.

Meskipun peranan sektor industri makin penting, tidak berarti sektor pertanian tidak penting. Sebaliknya, pembangunan nasional tetap akan bertumpu pada pertanian. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produktivitas dan nilai tambahnya.

Produksi pertanian telah meningkat dari nilai tambah komoditas pertanian juga bertambah besar. Antara 1993 dan 1996, PDB sektor pertanian tumbuh rata-rata 2,9% per tahun. Pertumbuhan ini masih di bawah sasaran pertumbuhan Repelita VI sebesar 3,3%. Namun dalam tahun-tahun itu, pertumbuhan perikanan 5,1%, perkebunan 4,7%, peternakan 4%, dan tanaman pangan mencapai 1,6% per tahun.

Pertumbuhan perikanan mendekati sasaran Repelita VI sebesar 5,2%. Pertumbuhan perkebunan melampaui sasaran Repelita VI sebesar 4,2%. Pertumbuhan tanaman pangan di bahwa sasaran Repelita VI sebesar 2,5%, karena musim kemarau berkepanjangan pada 1994 dan terjadi lagi pada 1997. Perkembangan itu menunjukkan bahwa perikanan dan perkebunan menjadi sumber pertumbuhan baru dalam sektor pertanian.

Selama Repelita VI, jumlah tenaga kerja yang diserap sektor pertanian cenderung turun,pada 1993, sektor pertanian menyerap sekitar 401 juta orang atau 50,6% dari jumlah tenaga kerja.Pada 1996,jumlah itu turun menjadi 37,7 juta orang atau 44% dari seluruh tenaga kerja. Namun dalam waktu bersamaan, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian meningkat dari Rp 1,5 juta per orang pada 1993 menjadi Rp1,7 juta per orang pada 1996 atau naik rata-rata 4,9% per tahun.Peningkatan produktivitas tenaga kerja pertanian ini melampaui sasaran Repelita VI sebesar 2,4%.

Menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, yang disertai dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan jasa, menunjukkan terjadinya proses perubahan struktur perekonomian nasional. Perubahan struktur itu baik dan benar arahnya.

Pertumbuhan sektor pertanian tidak terlepas dari pembangunan prasarana pengairan .Pembangunan pengairan telah meningkatkan luas areal sawah beririgasi dari 5,6 juta hektar pada akhir Repelita V menjadi 5,9 juta hektar pada tahun keempat Repelita VI. Sasaran akhir Repelita VI seluas 6,3 juta hektar.

Untuk mempertahankan swasembada pangan, telah dibangun jaringan irigasi baru dan pencetakan sawah yang seluruhnya seluas 161.000 ha, berada di luar Pulau Jawa. Untuk mengatasi dampak kekeringan sekaligus menunjang peningkatan pendapatan penduduk di pedesaan, telah dilaksanakan rebabilitasi jaringan irigasi pedesaan yang selama Repelita VI mencapai  1,4 juta ha. Selain itu, diperluas pula pembangunan jaringan rawa serta pengembangan lahan gambut sebagai lahan produksi baru di Kalimantan Tengah.

Kemajuan pembangunan pengairan dan irigasi erat kaitannya dengan kegiatan di bidang kehutanan, terutama dalam penyediaan sumber daya air secara lestari serta terkendalinya erosi dan sedimentasi. Sampai dengan tahun keempat Repelita VI, telah direbabilitasi hutan-hutan yang rusak dan lahan hutan kritis seluas 2,6 juta ha. Pembangunan hutan tanaman industri (HTI) meliputi lahan seluas 1,2 juta ha atau sekitar 94% dari sasaran akhir Repelita VI. Pembangunan hutan rakyat mencapai luas 474.400 ha, melebihi sasaran akhir Repelita VI seluas 250.000 ha.

Selanjutnya saudara Ketua yang terhormat , pembangunan transportasi darat diperkirakan mencapai sasaran Repelita VI. Sebagian besar pembangunan transportasi darat ini adalah program pembangunan prasarana jalan.

Angkutan sungai, danau , dan penyeberangan bertambah baik dengan pertambahannya jumlah dermaga dan kapal penyeberangan .Angkutan sungai dan danau penting sekali sebagai alat transportasi di daerah pedalaman dan daerah terpencil. Kemajuan-kemajuan berarti juga tercapai dalam pembangunan transportasi laut dan udara.

Sementara itu, sektor pertambangan tumbuh rata-rata 6% per tahun selama empat tahun Repelita VI. Pertumbuhan ini melampaui sasaran pertumbuhan Repelita VI, yaitu rata-rata 4% per tahun. Peningkatan menonjol adalah produksi batu bara ,baik untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri maupun untuk ekspor, yang meningkat dari 28,6 juta ton pada akhir Repelita V menjadi 54 juta ton pada 1997/98.

Peningkatan ini mengangkat Indonesia sebagai produsen batu bara terbesar ketiga di kawasan Asia Pasifik dan pengekspor terbesar ketiga di dunia. Ekspor batu bara pada tahun keempat Repelita VI yang berjumlah 39,3 juta ton telah melampaui sasaran akhir Repelita VI, sebesar 39,1 juta ton. Produksi dan ekspor bahan tambang lain pada umumnya juga menunjukkan peningkatan, meskipun harga di pasar internasional tidak selalu menggembirakan.

Produksi minyak dan gas bumi dapat dipertahankan sesuai sasaran Repelita VI. Selain karena penemuan lapangan bam, hal itu juga berkat pemanfaatan teknologi maju seperti enhanced  oil recovery.

Dalam Repelita VI, kita mengupayakan penurunan pangsa minyak bumi dalam penyediaan energi dan meningkatnya pangsa energi non-minyak bumi. Sasaran pangsa minyak bumi dalam penyediaan energi primer pada 1997/98 adalah 53,2%. Sasaran ini telah tercapai, karena pada tahun itu pangsa minyak bumi telah turun menjadi 53,1%.

Pembangunan tenaga listrik diperkirakan dapat memenuhi keperluan pertumbuhan ekonomi, keperluan listrik untuk daerah pedesaan ditunjang oleh penggunaan tenaga mikrohidro dan energi surya.

 

Sidang Majelis yang terhormat,

Salah satu sektor unggulan dalam perekonomian nasional adalah pariwisata. Kemajuan kepariwisataan tampak dari meningkatnya jumlah penerimaan devisa dan dari jumlah kunjungan wisatawan luar negeri. Selanjutnya, selama empat tahun terakhir kegiatan kepariwisataan telah membuka hampir 700.000 lapangan kerja.

Kemajuan pesat juga tercapai dalam bidang Pos dan Telekomunikasi, yang besar sumbangannya bagi kemajuan pembangunan di sektor-sektor lain.

Peningkatan pembangunan di segala bidang memerlukan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), terlebih lagi dalam memasuki era globalisasi dan persaingan yang makin ketat. Pembangunan iptek memerlukan biaya besar. Karena itu, pelaksanaannya kita sesuaikan dengan kemampuan pembiayaan. Penguasaan iptek ini mencapai kemajuan sangat besar, dibuktikan oleh kemampuan putera-puteri Indonesia merancang dan membuat sendiri pesawat terbang canggih dalam kelasnya, yaitu N250.

 

Sidang Majelis yang terhormat,

Pemerataan merupakan segi penting dari pembangunan kita yang harus kita wujudkan. Karena itu, kebijakan dan dorongan pembangunan perlu sekali memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi regional. Selama tiga tahun pertama Repelita VI, rata-rata kinerja pembangunan daerah untuk semua provinsi telah mencapai sasaran Repelita VI.

Beberapa provinsi di Kawasan Timur Indonesia ternyata tumbuh lebih tinggi dibanding dengan yang di Kawasan Barat Indonesia. Selain itu, penurunan angka kemiskinan di KTI ternyata juga lebih besar dibanding di KBI.

Dalam pada itu, program transmigrasi dalam Repelita VI memberikan sumbangan penting terhadap penyebaran penduduk, pengentasan kemiskinan, peningkatan pemerataan pembangunan antar-daerah, serta pengintegrasian masyarakat.

Untuk mewujudkan pemerataan, lebih-lebih untuk melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945, maka peran koperasi bertambah penting sebagai badan usaha dan wadah ekonomi rakyat. Bidang usahanya meluas di berbagai sektor produksi dan jasa, terutama dalam bidang usaha simpan pinjam. Di wilayah pedesaan, koperasi berkembang menjadi lembaga ekonomi utama masyarakat.

Sampai tahun keempat Repelita VI, terbentuk lebih dari 52.000 unit koperasi dengan nilai usaha Rp13,6 triliun dan jumlah anggota lebih dari 28 juta orang. Di antaranya, lebih dari 12.000 koperasi telah berkembang menjadi koperasi mandiri. Sekitar 4.700 koperasi-termasuk sejumlah koperasi simpan pinjam telah berkembang menjadi usaha berskala menengah dan besar,dengan nilai usaha lebih dari Rp1 miliar setiap tahun. Pembangunan tidak mungkin membawa kemajuan, bila tidak didukung kemampuan aparatur negara yang memadai. Dengan segala kekurangannya, kemampuan aparatur negara kita jelas meningkat dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tugas-tugas pemerintahan umum maupun tugas-tugas pembangunan.

 

Sidang Majelis yang saya hormati,

Demikianlah secara menyeluruh pelaksanaan tugas Presiden selama lima tahun lalu, yang telah dipercayakan oleh Majelis kepada saya. Di dalamnya termasuk pelaksanaan pembangunan yang diamanatkan oleh GBHN 1993.Laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan rinci mengenai pelaksanaan pembangunan itu termuat dalam buku tebal, yang menjadi lampiran dari laporan pertanggungjawaban ini.

Sampai pertengahan tahun lalu, semuanya berjalan lancar. Pembangunan kita berjalan mulus .Ada sejumlah sasaran Repelita VI yang tercapai. Malahan ada pula yang berhasil kita lampaui.

Sejak pertengahan kedua tahun lalu, gelombang gejolak moneter datang menghantam. Seakan-akan semua yang kita bangun dengan susah payah, kadang­-kadang dengan kepedihan dan pengorbanan, tiba-tiba saja tergoyang-goyang. Kita bukannya tidak tahu akan kemungkinan yang ternyata datang itu.

Di waktu-waktu yang lalu, saya beberapa kali mengatakan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita pasti merasakan pengaruh menjadi satunya perekonomian dunia. Pengaruh itu datang lebih cepat dari yang kita perkirakan. Akibat-akibat buruknya jauh lebih besar dari yang dapat kita bayangkan.

Ternyata ketahanan ekonomi kita tidak cukup kuat menghadapi pukulan dari luar.

Lagi pula, di samping pengaruh dari luar, sebagian dari kesulitan yang kita derita hari ini adalah juga karena kelemahan dalam tubuh kita sendiri.

Kita tidak perlu mencari kambing hitam.Juga tidak ada gunanya mencari kambing hitam. Jauh lebih berguna kita  mawas diri. Kita mencari hikmah dari musibah ini.

Dengan penuh kesadaran kita harus berani melihat kelemahan dan kekurangan kita sendiri. Dari kelemahan itu kita cari kekuatan.

Jika kita berhasil keluar dari kesulitan ini, maka tubuh kita sebagai bangsa akan lebih kuat. Sebab,kelemahan-kelemahan yang ada selama ini akan terkikis.

Kita harus bersedia melakukan apa saja yang harus kita lakukan untuk membebaskan bangsa kita dari krisis ini. Dengan penuh kesadaran kita harus mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bersama di atas kepentingan kita masing-masing.

Dengan hati mantap seperti itu, bangsa kita pasti dapat mengatasi semua ujian berat yang sedang kita hadapi. Selanjutnya, kita dapat meneruskan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

 

Sidang Majelis Yang saya hormati,

UUD menegaskan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Penjelasan UUD mengingatkan bahwa Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis.

Saya telah mengakhiri laporan pertanggungjawaban saya kepada Majelis yang mengangkat saya selaku Presiden. Sekarang, saya bertunduk kepada Majelis yang akan menilai pertanggungjawaban saya.

Izinkan saya, mengakhiri kata-kata saya, dengan mengajak segenap bangsa kita untuk bersama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Pemurah kiranya memberi kekuatan lahir batin kepada kita semua dalam mengahadapi cobaan berat yang sedang kita hadapi ini.

 

Terima Kasih.

Jakarta, 1 Maret  1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

 

Sumber: BISNIS INDONESIA (02/03/1998)

_____________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 75-93.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.