PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN I

PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN I

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No. 14 Tahun 1983 tanggal 30 April 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa pelabuhan sebagai tumpuan tatanan kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, pengelolaan dan pengusahaannya perlu dilakukan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa untuk itu pengusahaan jasa kepelabuhanan perlu disusun dan ditata pengelompokannya ke dalam beberapa Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas beberapa pelabuhan tertentu pengusahaannya perlu diselenggarakan dalam Perusahaan Umum Pelabuhan I.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 1989);

3. Undang-Undang No.9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.l Tahun 1969 (LembaranNegara Tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk2 Usaha Negara menjadi Undang2 (Lernbaran Negara Tahun 1969 No. 40, Tambahan lembaran Negara No. 2904)

4. Reglement-peraturan tentang Kepelabuhanan dan Tertib Bandar;

5. Peraturan Pemerintah No.ll Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1983 No. H, Tambahan Lembaran Negara No. 3251).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN I.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;

b. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;

c. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perhubungan laut;

d. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Pelabuhan I;

e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Pelabuhan I;

f. Direktur Utarna adalah Direktur Utarna Perusahaan Umum Pelabuhan I;

g. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Pelabuhan I.

BAB II

PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

i. Pelabuhan-pelabuhan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini beserta pelabuhan-pelabuhan yang pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pengusahaannya merupakan bagian dari pelabuhan-pelabuhan yang bersangkutan, ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum Pelabuhan I disingkat Perum Pelabuhan 1.

ii. Pengusahaan pelabuhan Sabang dilakukan dengan mengindahkan ketentuan­ketentuan tersebut dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.

iii. Perum Pelabuhan/berada dalam lingkungan Departemen Perhubungan.

iv. Sebagai Perusahaan yang memberikan jasa kepelabuhanan, Perum Pelabuhan I wajib melaksanakan peraturan-peraturan tentang kepelabuhanan, tertib bandar dan angkutan laut dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III ANGGARAN DASAR

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

1) Perusahaan adalah badan hukum yang ditetapkan untuk mengusahakan pelabuhan-pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

2) Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Medan.

Perubahan tempat kedudukan dan Kantor Pusat Perusahaan ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah mengusahakan jasa kepelabuhanan-kepelabuhanan dari pelabuhan-pelabuhan tersebut pada Pasal2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dalam rangka menunjang terselenggaranya kelancaran angkutan laut.

Perusahaan berusaha di bidang penyediaan jasa kepelabuhanan dan usaha lainnya yang berkaitan dengan pelayananjasa kepelabuhanan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 6

Dengan mengindahkan asas-asas ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan menyediakan dan mengusahakan dalam-dalam pelabuhan dan luas perairan untuk lalu lintas pelayaran dan tempat kapal berlabuh; sisa-sisa yang berhubungan dengan pemanduan kapal-kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal laut; dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang; undang-undang dan tempat penimbunan barang-barang angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan punah untuk pelbagai bangunan dan lapangan, sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri; sering-seringjalan dan jembatan, saluran pembuangan air, saluran listrik, saluran air minum, pemadam kebakaran dan lain-lain, masa terminal, usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan persetujuan Menteri.

Bagian Keempat

Hak dan Wewenang Khusus

Pasal 7

Perusahaan mempunyai hak dan wewenang :

– Menetapkan tata guna dan pengelolaan tanah dan perairan dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

– Untuk didengar pendapatnya terhadap pemberian izin bangunan bagi bangunan yang akan didirikan di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;

– Mengajukan saran mengenai kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan.

Pasal 8

Perusahaan dapat ditugaskan oleh Menteri untuk melaksanakan pengawasan penggunaan dan pengoperasian pelabuhan khusus.

Bagian Kelima Modal

Pasal 9

– Modal perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.

– Besarnya modal awal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam pelabuhan-pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan basil perhitungan yang dilakukan secara bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.

– Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

– Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah ini.

1) Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dan cadangan penyusutan yang pengurusannya ditetapkan oleh Menteri.

2) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.

3) Semua alat-alat likuid (liquid) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank Milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 10

1) Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari:

a. dana intern perusahaan;

b. penyertaan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri; dari sumber2 lainnya yang sah.

2) Anggaran investasi diajukan bersama dengan Anggaran Perusahaan, sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang sedang berjalan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah ini,

Pasal 11

i. Perusahaan dapat memperoleh dana-dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.

ii. Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Tarip

Pasal 12

Atas usul Direksi, Menteri menetapkan tarip bagi jasa kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Kebijaksanaan dan Pengawasan Umum

Pasal 13

i. Menteri menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini.

ii. Menteri melakukan pengawasan umum atasjalannya perusahaan.

iii. Dalam rangka penyelenggaraan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) Pasal ini Menteri menetapkan lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal yang bersangkutan sesuai dengan bidang kegiatannya untuk melakukan pembinaan teknis terhadap Perusahaan.

Pasal 14

i. Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas sebagai satuan organisasi Perusahaan yang bertanggung jawab kepada Menteri.

ii. Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan sehari-hari atas Perusahaan.

iii. Dewan Pengawas beranggotakan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan terdiri dari unsur Departemen teknis yang bersangkutan, Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Pemerintah Daerah dan wakil pemakai jasa yang ditunjuk oleh Menteri.

iv. Salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kedelapan Pimpinan dan Pengurusan

Pasal 15

Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang yang dikelolanya.

Pasal 16

Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yg dianggap perlu.

(1) Dalam menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan:

a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.

b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing­masing untuk bidangnya dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi.

(2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan penunjukkan sementara Menteri, dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dipangku oleh Direktur lain berdasarkan penunjukkan sementara Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.

(3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengurusan perusahaan dijalankan oleh seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(4) Gaji, tunjangan, emolumen, dan penghasilan lain dari para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Tugas pokok Direksi adalah :

a. memimpin, mengurus, dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari Perusahaan.

b. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan baik yang berhubungan dengan maupun yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(2) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.

Pasal 19

Dalam hubungannya dengan tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah ini maka :

a. Direksi berkewajiban :

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya;

2. Menyiapkan pada waktunya reneana kerja tahunan Perusahaan, lengkap dengan anggaran keuangannya, yang meliputi anggaran eksploitasi dan anggaran investasi, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri guna mendapat persetujuannya ;

Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perusahaan, sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;

Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan, berupa laporan keuangan hasil usaha/laporan keuangan dan laporan kegiatan perusahaan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini serta setiap kali diminta oleh Menteri;

Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan petunjuk Menteri; Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

Menetapkan kebijaksanaan dalam pimpinan dan pengurusan perusahaan; Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan tersebut pada huruf b angka 2 Pasal ini; Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, atau badan lain.

Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi dalam melaksanakan tugas, kewajiban, hak, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pasal 19 Peraturan Pemerintah ini wajib bertindak sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21

Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia.

Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang diperlukan untuk memimpin suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang kepelabuhanan serta akhlak dan moral yang baik.

Pasal 22

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Anggota Direksi diangkat paling lama 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir, dapat diangkat kembali.

Dalam hal-hal tersebut di bawah ini, Presiden atas usul Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Pasal ini belum berakhir :

a. karena mutasi jabatan untuk kepentingan Perusahaan dan Negara;

b. atas permintaan sendiri;

c. karena melakukan tindakan atau bersikap yang merugikan Perusahaan;

d. karena melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;

e. Karena cacad fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;

f. karena meninggal dunia pemberhentian karen a alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dan huruf d.

Pasal ini, jika melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dan huruf d.

Pasal ini dilakukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Menteri, yang harus dilaksanakannya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu oleh Menteri tentang rencana pemberhentian itu.

Secara persoalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini belum putus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan berdasarkan ketentuan ayat (4). Pasal ini belum diperoleh keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlulkan Pengadilan dan hal itu harus diberitahulkan kepada yang bersangkutan.

Pasal 23

Antara para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga baik menurut keturunan garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Presiden, jika sesudah pengangkatan, mereka memasuki hubungan keluarga yang terlarang itu, maka dapat dilanjutkan jabatannya, diperlukan izin tertulis dari Presiden.

Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini, ialah jabatan yang ditugaskan oleh Negara kepadanya Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan mencari laba.

Bagian Kesembilan

Kepegawaian, tanggung jawab Pegawaian ketentuan Ganti rugi

Pasal 24

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

(1) Kepada pegawai perusahaan diberikan gaji, pensiun, dan penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku baik pegawai Perusahaan.

(2) Disamping pensiun kepada pegawai Perusahaan. dapat diberikan jaminan hari tua lainnya yg penyediaan dan penyelenggaraannya diatur oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 26

(1) Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.

(3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang­barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(4) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban pertanggungjawaban mengenai cara pengurusannya.

(5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya, yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau temp at lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

(6) Untuk kepentingan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5). Pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Departemen Keuangan.

Bagian Kesepuluh Tahun Buku

Pasal 27

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri.

Bagian Kesebelas Anggaran Perusahaan

Pasal 28

(1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi menyampaikan Anggaran Perusahaan yang meliputi anggaran eksploitasi dan anggaran investasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuannya.

(2) Persetujuan oleh Menteri diberikan setelah diadakan penilaian bersama oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

(3) Kecuali apabila Menteri secara tertulis mengemukakan keberatan atau menolak anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, rnaka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

(4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus di ajukan terlebih dahulu kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri untuk mendapat persetujuan.

(5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini diajukan, oleh Menteri tidak diberikan keberatan secara tertulis, maka perubahan anggaran tersebut dianggap telah disahkan.

Bagian Kedua belas

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan

Pasal 29

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan disampaikan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ke tigabelas Laporan Perhitungan Tahunan

Pasal 30

(1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada menteri, menteri keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tahun buku menurut cara yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

(4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri berdasarkan basil pemeriksaan Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Pengesahan tersebut memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Bagian Keempat belas Penggunaan Laba

Pasal 31

(1) Penggunaan laba bersih sebagaimana tercantum dalam perhitungan laba rugi yang telah disahkan menurut ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah ini, yakni laba Perusahaan yang telah dikurangi pajak yang terhutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; setelah terlebih dahulu dikurangi dengan cadangan tujuan sebesar 5% (lima persen), ditetapkan sebagai berikut:

a. Dana Pembangunan Semesta sebesar 55% (lima puluh lima persen);

b. Cadangan Umum sebesar 20% (dua puluh persen) hingga cadangan umum tersebut mencapai jumlah 2 (dua) kali modal Perusahaan;

c. Sisanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dipergunakan untuk dana sosial dan pendidikan 5% (lima persen),jasa produksi 10% (sepuluh persen) dan sumbangan dana pensiun 10% (sepuluh persen).

2) Apabila jumlah cadangan umum menurut ketentuan ayat (I) huruf b pasal ini telah tercapai, jumlah dari laba bersih yang diperuntukkan untuk pemupukan cadangan umum tersebut, dengan persetujuan Menteri Keuangan atas usul Menteri, selanjutnya dapat dipergunakan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan perluasan perusahaan.

Sebelum cadangan umum tersebut mencapai jumlah 2 (dua) kali modal perusahaan, dengan persetujuan Menteri Keuangan atas usul Menteri, Direksi dapat menggunakan dana cadangan umum tersebut untuk kepentingan pembelanjaan perluasan perusahaan.

3) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) pasal ini antara lain dipergunakan untuk pemupukan dana bagi pembelanjaan perluasan perusahaan.

Bagian Kelima belas Pembubaran Perusahaan

Pasal 32

1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukkan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Negara.

3) Pertanggung jawaban likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua Peraturan perundang­undangan yang dikeluarkan berdasarkan Undang2 Nomor 19 Prp Tahun 1960 jo Undang2 Nomor 9 Tahun 1969 dan peraturan2 lainnya tetap berlaku sampai diubah dengan peraturan2 yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 34

Pelabuhan2 Kuala Beukah, Sungai Pakning, Pulau Sambu, Tanjung Uban, dan Dabo/ Pulau Singkep yang pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku ditetapkan sebagai pelabuhan khusus yang diatur berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan, pengawasan penggunaan dan pengoperasiannya dilakukan oleh Perum Pelabuhan I.

Pasal 35.

1) Penyusunan neraca penutup dan neraca likuidasi PN Pelabuhan I dan II yang dibubarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 1969 yang selama ini dikelola oleh Organisasi Pembinaan Pelabuhan/Badan Pengusahaan Pelabuhan I dan II ditetapkan per tanggal 30 April1983.

2) Unit Pengerukan yang termasuk dalam PN PelabuhanIsebagaimana tersebut dalam ayat (I) Pasal ini, sejak berlakunyaPeraturan Pemerintah ini dipisahkan dan statusnya akan ditetapkan tersendiri

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal2 yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1983.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 April 1983 Pada tanggal 30 April 1983

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA

ttd. ttd.

SUDHARMONO, S.H. SOEHARTO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 18 LAMPIRAN

PERATURANPEMERINTAHREPUBLIKINDONESIA

NOMOR : 14 TAHUN 1983

TANGGAL : 30 APRIL 1983

DAFTAR PELABUHAN YANG TERMASUK DALAM

PERUM PELABUHAN I

No. NAMA PELABUHAN PROPINSI NAMA PELABUHAN PROPINSI
1. Belawan Sumatera Utara Teluk Bayur Sumatera Barat
2. Pangkalan Susu Sumatera Utara Air Bangis Sumatera Barat
3. Tg. Balai Asahan Sumatera Utara D umai Riau
4. Kuala Tanjung Sumatera Utara Pekanbaru Riau
5. Sibolga Sumatera Utara Bengkalis Riau
6. Malahayati Aceh Selat Panjang Riau
7. Sabang Aceh Bagan Siapi-api Riau
8. Lhok Seumawe Aceh Tembilahan Riau
9. Kuala Langsa Aceh Rengat Riau
10. Meulaboh Aceh Tanjung Pinang Riau

(RA).

Jakarta Business News

Sumber : BUSINESS NEWS (20/05/1983)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 81-95.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.