PERUBAHAN UU POKOK PERS JANGAN DIDASARKAN PENINJAUAN UU PENYIARAN

PERUBAHAN UU POKOK PERS JANGAN DIDASARKAN PENINJAUAN UU PENYIARAN[1]

 

Jakarta, Antara

Ide peninjauan kembali UU No. 21/1982 tentang Pokok-Pokok Pers Nasional jangan semata-mata didasarkan adanya peninjauan kembali RUU Penyiaran, tetapi hendaknya didasarkan pada pertimbangan bahwa UU tersebut memang sudah layak untuk disesuaikan dengan perkembangan.

Guru Besar Hukum Pidana pada Fak. Hukum UI Prof. Dr. Loebby Loqman di Jakarta, Selasa berpendapat, jika ide perubahan UU Pokok Pers terwujud, jangan ada anggapan bahwa itu dilakukan karena adanya RUU Penyiaran.

Ia ditanya hal itu sehubungan adanya beberapa pasal dalam RUU Penyiaran yang dinilai “mengganjal” dan akan ditinjau kembali oleh pemerintah dan DPR.

RUU Penyiaran telah disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU, namun hingga kini belum dimasukkan ke dalam Lembaran Negara dan masih ditangan Sekretariat Negara (Setneg).

Menpen R. Hartono dan Komisi I DPR telah sepakat untuk meninjau beberapa pasal yang menyebabkan RUU tersebut belum ditandatangani Presiden.

Mesesneg Moerdiono pada Raker dengan Komisi II DPR juga menyatakan, Presiden Soeharto akan menyurati Pimpinan DPR mengenai perlunya peninjauan beberapa pasal RUU Penyiaran.

Menanggapi hal itu, Loebby Loqman berpendapat, UU Pokok Pers dan RUU Penyiaran perlu “disinkronkan” agar dalam dunia pers tidak terjadi tumpang-tindih atau bertolak belakang.

Ia mengatakan, RUU Penyiaran yang nantinya lebih mengatur soal penyiaran yang dilakukan media elektronik radio dan televisi, perlu menginduk kepada UU Pokok Pers yang mengatur seluruh media massa.

Karena itu, peninjauan pasal-pasal RUU Penyiaran tetap harus disesuaikan dengan UU Pokok Pers.

“Jika memang ada perubahan, katakanlah disesuaikan. Itu dilakukan karena memang telah saatnya ditinjau kembali . Tetapi bukan karena adanya peninjauan RUU Penyiaran.” katanya.

Ia mengatakan, peninjauan UU Pokok Pers tetap harus diarahkan untuk kepentingan semua pihak baik kepentingan negara, pengguna media massa maupun kepentingan media massa itu sendiri.

Satu hal pokok yang disarankan pakar hukum pidana yang juga mengamati secara jeli perkembangan hukum pers nasional itu adalah jika dilakukan peninjauan maka Surat lzin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) hendaknya dipisahkan dari redaksional sebuah penerbitan.

Ketika ditanya mengenai perlu tidaknya UU Pokok Pers diperbaharui sehubungan

adanya peninjauan kembali RUU Penyiaran, Loebby Loqman tidak berpendapat bahwa UU tersebut perlu perbaharui.

“Saya tidak menyatakan demikian. Tetapi jika perubahan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa kita memang perlu UU Pokok Pers yang lebih baik, ya… saya setuju.” kata Loebby.

 

Lewat Pengadilan

Ia mengakui, “ukuran lebih baik” itu sangat relatif namun jika didasarkan pada kepentingan semua pihak maka ukuran itu bisa dicapai.

Pada bagian lain ia menyatakan, penyelesaian pelanggaran pers melalui pengadilan merupakan langkah tepat.

“Saya setuju penyelesaian lewat pengadilan, karena di sana akan ketahuan mana yang salah dan mana yang benar berdasarkan aturan hukum.” katanya.

Ia menilai aneh adanya RUU yang telah dibahas DPR bersama pemerintah, lalu disetujui DPR dengan sepengetahuan pemerintah ternyata tidak secara otomatis bisa disahkan menjadi sebuah UU yang dimasukan ke dalam Lembaran Negara.

“Ini kan aneh. Tetapi jika melihat proses yang terlalu terburu-buru maka itu bisa saja terjadi. Sebab jika terburu-buru bisa saja ada yang terlewatkan dalam pembahasan.” kata Loebby.

Untuk menghindari adanya “kejadian” serupa, Loebby Loqman menyarankan perlunya suatu RUU diumumkan secara terbuka untuk masyarakat agar mereka memahami lalu memberi saran atau kritik.

“Umumnya secara terbuka dan DPR maupun pemerintah juga harus terbuka untuk menerima masukan, aspirasi atau kritik agar semua bisa tertampung dalam RUU.” katanya.

Adanya RUU yang belum sempurna dan harus ditinjau kembali kemungkian adanya ketertutupan sikap pemerintah dan DPR terhadap aspirasi masyarakat selama pembahasan.

Pendapat senada diungkapkan pengamat hukum dari Universitas Lampung (Unila) Eddy Rifai SH, MH yang menyoroti adanya keterbukaan DPR dan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat mengenai suatu RUU.

Ia rnenyatakan, DPR merupakan yang harus mengakomodasi semua aspirasi berbagai kekuatan di luar DPR (masyarakat).

Semua pihak ingin aspirasinya didengar dan dimasukkan ke dalam UU sehingga sebuah RUU akan lebih mampu mengakomodasi semua kepentingan jika ada keterbukaan menerima aspirasi.

Ketika ditanya mengenai perubahan UU Pokok Pers, ia menyatakan ide itu memang sudah saatnya terwujud untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perkembangan dunia media massa nasional.

Mahasiswa Pascasarjana UI itu menyebutkan, dalam hirarki perundang-­undangan terdapat dua pola yakni sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal.

Sinkronisasi vertikal dilakukan saat sebuah UU disahkan namun menyesuaikan diri dengan UU di atasnya atau UU terdahulu. Ini sangat penting untuk menjaga agar sebuah UU tidak saling bertolak belakang (bertentangan).

Sedangkan sinkronisasi horizontal merupakan pola dimana sebuah UU disahkan dengan UU lainnya yang sederajat, namun saling berhubungan.

“Dalam kerangka kedua sinkronisasi tersebut UU Pokok Pers dan RUU Penyiaran sedang diproses untuk diperbaharui.” katanya.

(T.PU 13/B/DN05/20:50/RPS3/23 :04)

Sumber:ANTARA(18/07/1997)

______________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 502-504.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.