PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN UMUMNYA DISAMBUT POSITIF

PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN UMUMNYA DISAMBUT POSITIF[1]

 

Jakarta, Suara Karya

Pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto selaku Mandataris MPR-RI masa bakti 1993-1998 mendapat tanggapan positif dari anggota MPR maupun dari berbagai kalangan. Berbagai tanggapan itu dirangkum berikut ini.

 

Fahmi Idris: meskipun secara formal masih akan dibicarakan lagi, secara umum FKP MPR menerima secara bulat dan utuh pidato pertanggungjawaban Presiden. Penerimaan itu bukan karena FKP sudah mencalonkan Haji Muhammad Soeharto sebagai Presiden/Mandataris MPR mendatang. Tetapi, karena pidato itu apa adanya, lugas, dan tanpa dibumbui. Yang belum berhasil dikatakan belum, kelemahan ditunjukkan sebagai kelemahan. Ini hal yang positif dan perlu dihargai.

 

Jenderal TNI Wiranto: Pak Harto telah secara jujur mengemukakan problem yang dihadapi Indonesia secara jujur dan apa adanya. Selayaknya kita mendukung ucapan Presiden bahwa tak perlu mencari kambing hitam.Yang diperlukan sekarang adalah persatuan dan kesatuan agar bangsa ini bisa terbebas dari krisis moneter dan ekonomi.

 

Pinantun Hotasoit: Solusi pemecahan krisis ekonomi yang disebut Pak Harto dengan istilah IMF Plus perlu mendapat apresiasi yang positif dari seluruh rakyat. Sebab, kemerdekaan ekonomi kita kelihatannya saat ini terkesan “terbelenggu” karena itu perlu dimerdekakan. Belenggu ini harus segera dihancurkan/dienyahkan/dibuka. Nah, soal kiat teknisnya, terserah kepada Presiden/Mandataris mendatang.

 

SB Yudhoyono

Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono: Pidato Pak Soeharto gamblang, obyektif dan jujur.

“Amanat rakyat dalam GBHN 1993 secara garis besar telah disinggung beliau. Presiden telah mengemukakan dengan jujur langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah krisis moneter dan ekonomi. Saya menilai pertanggungjawaban itu sudah jelas, obyektif, jujur. Tinggal kita melihatnya secara utuh pidato dan lampiran-lampirannya.”

 

Dennis de Tray dari Bank Dunia: Pidato presiden sangat bagus. Selain menginsyaratkan adanya implementasi IMF, pidato itu juga secara jelas mengungkapkan niat baik pemerintah untuk melaksanakan perbaikan ekonomi. Komitmen ini jelas akan dihargai oleh masyarakat internasional dan juga IMF sendiri sebab kalangan internasional memang sangat mengharapkan Indonesia mengimplementasikan program reformasi yang telah disepakati bersama. Keinginan seperti itu diharapkan segera menunjukkan adanya titik terang dari upaya stabilisasi ekonomi. Bank Dunia berharap Indonesia mengikuti jejak Korsel dan Thailand yang sudah melaksanakan paket reformasi, dan hasilnya terhadap perbaikan ekonominya sudah kian nyata.

 

Sjahril Sabirin: Pidato presiden bagus. Semuanya bagus. Kalau soal IMF Plus, saya tidak bisa berkomentar karena (kabinet) sudah demisioner.

 

Aburizal Bakrie: Pidato presiden jujur, wajar, dan berdasarkan fakta. Itu karena beliau, selain menimbulkan kemajuan yang dicapai,juga membeberkan kekurangan. Sikap untuk tidak mencari kambing hitam juga bagus. Juga tentang tekad untuk keluar dari krisis sepenuhnya memang tergantung kita sendiri. IMF Plus juga sangat positif karena merupakan langkah kompromi antara pemerintah dan IMF. Ini akan memberikan keyakinan kepada masyarakat dan pelaku bisnis. Yang perlu pula adalah penjelasan rinci konsep IMF Plus itu agar bentuk dan arahnya kian jelas bagi masyarakat.

 

Prof. Mubyarto: Kalau Indonesia bersiteguh melakukan reformasi, pasti akan tercapai stabilitas kurs dalam jangka panjang. Namun Indonesia harus bertindak cepat. Reformasi ini mungkin perlu waktu 3 tahun. Dalam GBHN 1998 akan dicakup sistem ekonomi Pancasila, yang tak lain adalah sistem ekonomi kerakyatan. Bedanya dengan sistem ekonomi selama ini, dalam sistem ekonomi Pancasila ada pesan moral. Kalau suatu perusahaan memperoleh untung, ia harus menyisihkan keuntungan untuk melakukan kegiatan sosial atau membantu yang lain. Kalau itu tidak dilakukan, berarti mereka itu merampok hak orang lain.

 

Tanri Abeng : Paket IMF belum sepenuhnya membantu pemulihan ekonomi bahkan kian memburuk. Karena itulah ia menilai CBS perlu. Tapi apakah pemerintah menerapkan CBS atau tidak, yang jelas sistem itu saling melengkapi dengan program IMF. Jadi, CBS dan IMF jangan dipertentangkan. Itulah yang dia sebut sebagai IMF Plus.

 

Thomas Suyatno: Reformasi perbankan sudah tak bisa ditunda. Penyehatan menyeluruh harus segera dilakukan, baik aset, manajemen, efisiensi, dan kesehatan keseluruhan. IMF Plus tidak bisa ditawar-tawar lagi.

 

Hamzah Haz: FPP akan mendesak agar dalam tahun ini sudah ada kepastian mengenai nilai tukar rupiah. Dengan demikian ada kepastian bagi kita untuk berusaha. FPP sangat terbuka untuk melakukan koreksi, termasuk menyangkut pidato pertanggungjawaban presiden. Tapi soal adanya Menteri Urusan Khusus atau penggabungan dua menteri menjadi satu,kita lihat dulu nanti. (Tim SK)

Sumber: SUARA KARYA(02/03/1998)

________________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 147-149.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.