PERTANGGUNGJAWABAN DI MASA SULIT

PERTANGGUNGJAWABAN DI MASA SULIT[1]

 

 

Jakarta, Bisnis Indonesia

Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat H.M. Soeharto dalam sidang paripurna MPR, Minggu, menyampaikan pidato pertanggungjawaban sehubungan dengan dimulainya masa Sidang Kedua MPR sekaligus menandai berakhirnya masa tugas kepresidenan periode 1993-1998. Dalam pidatonya, Mandataris mengemukakan berbagai hasil yang dicapai selama lima tahun terakhir, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan mencapai target.

Pidato pertanggungjawaban kali ini memiliki makna dan dimensi yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan sebelumnya karena sekarang negara dan bangsa Indonesia sedang menghadapi cobaan berat berupa krisis moneter yang berkepanjangan. Kalau tahun-tahun sebelumnya situasi dan kondisi pembangunan nasional relatif lancar dan menggembirakan, sekarang hantaman badai krisis mengakibatkan hampir semua sendi kehidupan masyarakat goyang. Ketidakstabilan nilai tukar rupiah telah mengakibatkan harga-harga, terutama, sembilan bahan pokok meningkat sehingga membuat masyarakat ‘menjerit’, di samping mengancam dunia usaha nasional.

Mandataris MPR H.M. Soeharto dalam pidato pertanggungjawaban tersebut mengakui berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia lima tahun terakhir, termasuk akibat yang ditimbulkan oleh krisis moneter tersebut. Pemerintah menang telah melakukan pelbagai upaya untuk mengatasinya, termasuk menggalang bantuan internasional serta melaksanakan program reformasi restrukturisasi ekonomi. Hasilnya hingga kini belum juga tampak. Namun, H.M. Soeharto-yang kembali dicalonkan kelima fraksi MPR sebagai presiden periode 1998-2003 -menegaskan dia tidak akan ragu melakukan apa pun untuk mengatasi keadaan guna meringankan beban kehidupan rakyat yang bertambah berat.

Dilihat dari isi pidato pertanggungjawaban Mandataris MPR itu sebenarnya catatan prestasi Kabinet Pembangunan VI secara umum tidak buruk. Selama empat tahun pelaksanaan Repelita VI, banyak sasaran akhir yang berhasil dilampaui. Hingga tahun ketiga Repelita VI dan tahun terakhir Repelita V (1993-1996) laju pertumbuhan ekonomi nasional masing-masing mencapai 7,3%, 7,5%, 8,2%, dan 8%.

Laju inflasi juga diperkirakan turun dari 8,6% menjadi 5% pada akhir Repelita VI, defisit transaksi berjalan akan berada di  tingkat 1,9% pada saat yang sama dibandingkan dengan 1,8% pada akhir Repelita V, laju pertumbuhan penduduk berhasil ditekan menjadi 1,54% (target akhir Repelita 1,51%) pada 1997, dan jumlah penduduk miskin diperkirakan tinggal 6% dari seluruh populasi.

Karena itu tidak heran bila kemudian pemerintah merasa perlu merevisi sasaran pertumbuhan menjadi rata-rata 7,1% per tahun. Namun pada paru kedua 1997 badai krisis moneter tiba-tiba datang menerjang sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Angka sementara pertumbuhan ekonomi nasional 1997 hanya 4,7% jauh di bawah angka rata-rata dalam lima tahun terakhir.

Dalam konteks seperti itu, kita melihat pidato Mandataris MPR Soeharto kali ini memiliki makna penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa ,dan bernegara di masa datang. Meskipun tidak banyak membicarakan masalah-masalah politik, mandataris dalam pidato tersebut mengemukakan semua fakta baik yang mana maupun yang pahit berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional selama Kabinet Pembangunan VI. Keterbukaan dan kejujuran mengemukakan semua capaian pembangunan itu merupakan modal besar untuk memperluas koridor bagi partisipasi masyarakat serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di masa datang.

Karena itu tidak heran hila banyak pihak di lingkungan MPR maupun pengamat yang menilai pidato pertanggungjawaban kali ini memiliki bobot lebih. Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta Dennis de Tray, misalnya, menilai pidato mandataris itu sangat baik karena menggambarkan keinginan kuat Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi. Menurut dia, niat Indonesia mengejawantahkan program IMF dan tekad untuk keluar dari krisis itu akan sangat membantu menstabilkan kondisi ekonomi di dalam negeri.

Bahkan kelima fraksi MPR-FKP, FPP, FPDI , FUD, FABRI sudah mengindikasikan bakal menerima pidato pertanggungjawaban tersebut. Penerimaan itu tentu bukan asal terima dan tanpa reserve. Bagaimanapun tidak ada gading yang tak retak dan karena itu MPR kali ini memiliki tugas dan beban sejarah untuk merumuskan suatu Garis-Garis Besar Haluan Negara serta berbagai produk hukum lain yang dapat memperbaiki semua kekurangan serta meningkatkan capaian positif selama ini. Apalagi semua produk Majelis kali ini akan menjadi pegangan dan pedoman bagi bangsa Indonesia memasuki milenium ketiga yang sarat persaingan diberbagai bidang kehidupan.

Sumber: BISNIS INDONESIA (03/03/1998)

_____________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 174-175.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.