PERS SUDAH MENJADI KEKUATAN SOSIAL KETIGA DI INDONESIA

PERS SUDAH MENJADI KEKUATAN SOSIAL KETIGA DI INDONESIA[1]

 

Semarang, Antara

Pakar Komunikasi Massa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Drs. Darmanto Jatman SU mengatakan, pers di Indonesia kini sudah menjadi kekuatan ketiga terbesar di tanah air, setelah birokrasi dan militer.

“Pilar ketiga kekuatan sosial di Indonesia itu adalah kaum intelektual dan wartawan ada di dalam kelompok ini sehingga kalau kita bicara masalah ini sebenarnya ada ‘persaingan kekuasaan’ antara birokrasi, militer dan pers.” katanya pada wartawan di Semarang, Kamis.

Darmanto Jatman mengatakan, pers seperti yang diketahui, sebenarnya inginnya mandiri, yaitu tidak tergantung pada negara dan pasar, tetapi kenyataannya masih bergantung pada negara, terbukti dengan adanya Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).

“Sedang tergantung pada pasar, terbukti dengan adanya manajemen pers itu sendiri namun secara relatif pers itu sangat independen dan kini sudah mulai menunjukkan eksistensinya ketika ada beberapa kejadian yang melibatkan ketiga unsur kekuatan sosial ini.” kata Darmanto Jatman.

Dicontohkan, pada awalnya di tingkat kecil pers itu menunjukkan keunggulannya, misalnya dalam kasus meninggalnya wartawan harian Bemas Fuad M. Syafrudin dan Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo dalam perkara uang Rp 1 milyar.

“Dalam kedua kasus itu ternyata birokrasi sampai tidak berani ngomong.” katanya.

Di samping itu, di tingkat DI Yogyakarta hanya ada beberapa pejabat yang berani bicara sedang di tingkat nasional, pers telah berhasil membuat suatu “pressure” bahkan pada peristiwa Situbondo, Singkawang, Tasikmalaya dan lain sebagainya ternyata pers berhasil mengemudikan “public opinion”, katanya.

Ia mengatakan, dalam pengendalian “public opinion” tersebut ternyata pers memiliki kekuatan politik di dalamnya, artinya pers dapat mengarahkan “public opinion” ke arah sini, ke arah sana dan lain sebagainya.

Misalnya, peristiwa Situbondo yang dikatakan bukan merupakan peristiwa agama dan SARA, dari situ dimulai dengan dilokalisir dan ini sebenarnya pers juga yang mengarahkannya, jadi pers itu memiliki muatan yang “mulur mungkret” suatu perkara.

Kalau pers salah, menurut dia, tidak akan terjadi efek berganda dan pada masyarakat kekuatan itu dikenal dan dipahami betul oleh orang-orang pers.

“Orang­orang pers itu tahu, kalau suatu peristiwa dibelokkan atau dibuat, maka akan tahu benar akibat yang terjadi.” katanya.

“Ini yang kemungkinan menjadikan Presiden Soeharto sampai berbicara bahwa Pers itujangan menonjolkan silang pendapat yang akan membingungkan rakyat.” kata Darmanto.

Di sisi lain, peran pers sebagai kekuatan sosial ketiga di tanah air itu terbukti pada kasus yang menimpa PDI, setiap hari koran memberitakan kericuhan PDI pimpinan Soerjadi sehingga masyarakat dapat menilai siapa sebenarnya yang pantas untuk tetap menduduki ketua umum partai itu, kata Darmanto Jatman.

Sumber : ANTARA (26/06/1997)

__________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 676-677.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.