PERNYATAAN “SAYA GEBUK” BUKAN BERARTI PEMERINTAH AKAN ASAL GEBUK

PERNYATAAN “SAYA GEBUK” BUKAN BERARTI PEMERINTAH AKAN ASAL GEBUK[1]

 

Jakarta, Antara

Menko Polkam Soesilo Soedarman mengatakan, pernyataan Presiden Soeharto yang akan mengebuk mereka yang bertindak inkonstitusional bukan berarti pemerintah akan bertindak asal gebuk saja tanpa melalui ketentuan hukum yang berlaku.

“Semua itu didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bukan berarti asal gebuk.” kata Soesilo seusai memimpin Sidang Pleno Dewan Kelautan Nasional di Kantor Menko Polkam Jakarta, Selasa, saat dimintai tanggapannya atas pernyataan Presiden Soeharto.

Kepala Negara saat tatap muka dengan para calon jemaah haji seusai meresmikan Asrama Haji di Donohudah, Boyolati, Jumat (28/2) lalu antara lain mengatakan bahwa dirinya tidak akan keberatan atau tidak akan mempertahankan jabatannya sama sekali kalau rakyat menghendaki demikian dan akan diterima dengan baik demi kepentingan rakyat dan negara.

“Namun, harus dilakukan secara konstitusional. Kalau tidak melewati ini, saya katakan, ya, saya gebuk, karena melanggar konstitusi kita dan saya juga dengar ada ini ada itu. Kalau sampai melanggar hukum, saya gebuk betul serta tidak akan ragu­-ragu mengambil tindakan terhadap mereka.” tegas Presiden.

Menko Polkam sependapat dengan pernyataan Presiden Soeharto itu dan pernyataan tersebut dinilainya sebagai “warning” atau peringatan dari Kepala Negara bahwa bila bertindak inkonstitusional berarti menyeleweng dan harus diberi sanksi.

Dalam memberikan sanksi itu, lanjut Soesilo, pemerintah tidak akan bertindak asal gebuk saja, melainkan melalui prosedur hukum dan  perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam menindak mereka yang inkonstitusional itu ditempuh melalui cara yang konstitusional.

“Hal itu kan bagus, mengingatkan kita agar selalu konsitusional.” katanya. Soesilo tidak bersedia menjawab apakah sekarang ini ada indikasi bahwa di dalam masyarakat terdapat pihak-pihak yang ingin bertindak inkonstitusional.

Menjawab pertanyaan apakah pernyataan gebuk itu berarti melibas habis mereka yang inkonstitusional itu, Menko Polkam menegaskan.

“Kalau perlu, tetapi sekali lagi, untuk melakukan hal itu pemerintah memakai dasar hukum.”

 

Sumber daya  Kelautan

Sementara itu dalam Sidang Pleno Dewan Kelautan Nasional (DKN), yang baru pertama kali dilakukan sejak dilantik Presiden Soeharto di Istana Merdeka pada 16

Januari 1997, dibahas tentang peningkatan kemampuan bangsa untuk mengolah potensi sumber daya kelautan bagi pembangunan nasional.

Menko Polkam yang juga Wakil Ketua/Pelaksana Harian DKN menegaskan, DKN yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 77 Tahun 1996 bertugas membantu Presiden Selaku Ketua DKN dalam membuat perumuan dan penetapan kebijaksanaan umum di bidang pengelolaan masalah kelautan dan batas wilayah nasional serta merupakan forum koordinasi bagi penetapan kebijakan pemanfaatan, pelestarian, dan perlindungan kawasan laut.

DKN, katanya, juga telah membuat rangkaian jajag pendapat (polling) tentang perikanan, wisata bahari, tranportasi laut, dan bidang lingkungan dan wilayah pesisir.

Beberapa hasil jajag pendapat itu antara lain,produksi perikanan selama ini sekitar 45 persen dari potensi laut yang mampu menghasilkan ikan sebanyak 6,7 juta ton.

Dalam pengembangan wisata bahari sedang diupayakan meningkatkan jumlah kunjungan wisata bahari di berbagai wilayah tujuan wisata, termasuk ke Kawasan Timur Indonesia. Kunjungan kapal pesiar tahun 1996 mencapai 81 buah dengan penumpang 212.181 orang.

Pada bidang transportasi laut perlu ditingkatkan porsi pengangkutan laut, baik untuk ekspor-impor maupun muatan dalam negeri, dari 50 persen muatan dalam negeri menjadi 60 persen dan untuk ekspor-impor dari 2,18 persen menjadi lima persen.

Upaya lain adalah peremajaan kapal, peningkatan kemampuan galangan kapal, dan reparasi atau pembuatan kapal serta usaha kontrak jangka panjang dengan perusahaan perkapalan dan pemilik barang.

Untuk masalah lingkungan dan wilayah pesisir, telah dilakukan upaya penanganan pengelolaan desa pantai, termasuk kaitannya dengan masalah lingkungan seperti limbah, hutan bakau, terumbu karang.

Terumbu karang di dunia yang meliputi 700 jenis, 400 diantaranya berada di Indonesia, namun yang baik tinggal tujuh persen. (T.PU07/B/SBY-002/ 4/03/97  16:15/SR1)

Sumber: ANTARA  (04/03/1997)

___________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 486-488.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.