PERNYATAAN MAHASISWA DAN ORMAS PENUNJUKAN HABIBIE JADI PRESIDEN DIPERSOALKAN

PERNYATAAN MAHASISWA DAN ORMAS PENUNJUKAN HABIBIE JADI PRESIDEN DIPERSOALKAN[1]

 

Jakarta, Suara Pembaruan

Sejumlah senat mahasiswa, organisasi kemasyarakatan dan pemuda di Indonesia menyambut gembira pengunduran diri Soeharto sebagai presiden, namun mereka mempersoalkan penunjukan BJ Habibie menjadi presiden.

Ketua Senat Mahasiswa UGM Ridaya La Ode Ngkowe mengatakan syarat reformasi yang diajukan masyarakat sudah terpenuhi. Persoalan pelimpahan ke wapres masih perlu diperdebatkan. Kita sama-sama punya komitmen agar bangsa tidak terpecah belah yang paling adil adalah membahasnya dalam Sidang Istimewa.

“Kami tetap menginginkan sidang istimewa, biar sama-sama lega. Karena pelimpahan itu hanya sejenak. DPR/MPR seperti diabaikan.” kata Ridaya kepada Pembaruan, Kamis (21/5).

Dikemukakan, mekanisme penyerahan mandat perlu dibahas. Kalau hanya karena gedung DPR/MPR diduduki mahasiswa, pernyataan itu tidak logis, karena tentu masih ada ruang di DPR untuk membahas peralihan jabatan itu. Kami menilai itu hanya sepihak dan kami tetap minta dalam waktu sesingkat-singkatnya dan secepat­cepatnya tetap diadakan Sidang Istimewa.

Ketua II Badan Eksekutif Mahasiswa UGM Cahyo Pamungkas menambahkan, masih banyak agenda yang masih perlu diperjuangkan. Mahasiswa juga akan melihat sikap Habibie dalam membentuk kabinet. Namun dia mengingatkan masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan reformasi total. Pergantian itu hanya tahap awal yang masih perlu terus dibahas dan mahasiswa tidak akan berhenti menerima begitu saja katanya.

Sebagian mahasiswa UGM begitu mendengar pernyataan Presiden pagi itu langsung menggundulkan kepalanya sebagai haul.

“Ini sebagai awal dari tuntutan namun bukan berarti selesai.” Kata Aris Kadarisman dari Sastra UGM.

Ada juga kelompok mahasiswa yang melakukan konvoi keliling kota walaupun jumlahnya tidak banyak. Ada juga yang langsung sholat syukur sebagai ungkapan menghindari perpecahan bangsa yang lebih dalam jika Soeharto tetap memimpin.

Spanduk-spanduk sukacita diletakkannya jabatan presiden langsung dipasang para mahasiswa disekitar Gelanggang UGM. Antara lain Good Bye Soeharto.

Mahasiswa Jakarta

Ketua Senat mahasiswa Perguruan Tinggi Jakarta menyambut gembira pengunduran diri Presiden dan menilai ini merupakan langkah awal dari perjuangan mahasiswa yang masih panjang untuk melakukan reformasi total disegala bidang kehidupan politik, hukum, ekonomi dan sosial.

Demikian dikatakan sejumlah ketua senat Jakarta antara lain Rama Pratama (UI), Popon Lingga (UPN), Irwan Sukatmawijaya (Mustopo), Indra Pradito (Yarsi), Sarbini (Untag), Hendri Baso (ISIP Jakarta). Saat ini mereka tengah rapat bersama untuk mengagendakan kembali tuntutan massa mahasiswa agar lebih terarah menanggapi pengunduran diri presiden dan pelimpahan wewenang kepada Habibie yang dinilai mahasiswa tidak kontitusional karena seharusnya pelimpahan itu dilakukan didalam gedung rakyat MPR/DPR.

Menurut Rama agenda mahasiswa yaitu Sidang Umum Istimewa guna meminta pertanggungjawaban secara hukum dan konstusional Presiden dihadapan MPR selaku pemberi mandat harus dilakukan secepat mungkin dan mahasiswa meminta dalam pertanggungjawaban itu Habibie juga mundur dari posisinya dan mencari presiden baru guna memimpin pemerintahan yang baru.

Senada dengan itu Irwan menilai wacana mahasiswa Indonesia didalam pemerintahan yang baru sudah termasuk nantinya mendesak agar dilakukan reformasi terhadap lembaga legislatif dalam bentuk membuat tata tertib DPR/MPR baru dan peraturan perundang-undangan yang baru yang merupakan reformasi terhadap konstusional sehingga tidak ada celah bagi pemerintahan di masa datang untuk melakukan praktek-praktek politik secara curang dan tidak bertanggungjawab.

Diharapkan mahasiswa dapat bersabar dan memberi kesempatan kepada pimpinan lembaga tertinggi negara dalam hal ini DPR/MPR untuk mengagendakan reformasi secara total dalam waktu paling lambat dua minggu dari sekarang dan ini pun masih memiliki batas toleransi yang tinggi dan sehingga apabila pimpinan MPR/DPR tidak menghasil produk-produk hukum reformasi maka mahasiswa akan melakukan gerakan-gerakan kembali.

Saat ini dalam aksi mimbar bebas sejumlah tokoh masyarakat memberikan ucapan selamat dan dorongan semangat kepada mahasiswa agar terus dapat melakukan perjuangannya secara kontitusional. Diantara tokoh masyarakat tersebut Arbi Sanit mengingatkan kepada mahasiswa agar tidak terlalu puas diri dengan pengunduran diri Pak Harto dan pelimpahan wewenang kepada Habibie selaku presiden sekarang.

Karena menurutnya sosok Habibie merupakan figur yang jelas-jelas patut direformasi dimana pelanggaran-pelanggaran hukum serta nasionalismenya masih patut dipertanyakan.

Menurut Arbi yang perlu dilakukan sekarang oleh mahasiswa ada tiga agenda besar, pertama mendesak pimpinan MPR/DPR meminta pertanggungjawaban Presiden dan Wakil presiden dan mencabut kekuasaan dari tangan Habibie serta mencari pemimpin pemerintahan yang baru dan bertanggungjawab serta figur yang disukai masyarakat banyak.

Kedua setelah pemerintah yang baru terbentuk dan terdiri dari komponen­komponen masyarakat yang jujur, bersih, bermoral, beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Esa, Maka perlu dilakukan perombakan terhadap lembaga legislatif dan seluruh anggota dewan yang merupakan anggota yang diangkat oleh pemerintah harus di recall.

Ketiga memulihkan kepercayaan dunia Internasional dan masyarakat agar perekonomian dapat kembali dibangun dan bangsa Indonesia memiliki integritas serta martabat yang lebih hidup.

Tuntut

Forum Komunitas Mahasiswa Se Jabotabek yang di wakili Adian, menyatakan masalah yang sesungguhnya dihadapi oleh rakyat bukanlah sekedar masalah krisis ekonomi, politik dan bukan pula siapa pengganti Soeharto. Tetapi lebih mengakar lagi adalah bahwa rakyat sama sekali tidak lagi mempercayai apapun hasil-hasil dari proses Pemilu 1997 yang cacat moral, politik dan hukum. Termasuk didalamnya hasil Pemilu 1997 yaitu DPR/MPR, Presiden, Wakil Presiden dan Struktur kabinet.

Tuntutan jelas yang rakyat tuntut adalah turunkan harga, tolak Habibie dan Pemilu.

Kita juga menuntut seluruh harta kekayaan Soeharto dan keluarga harus diperiksa oleh rakyat karena adanya indikasi yang sangat-sangat kuat kalau kekayaan itu didapat dari perbuatan yang tidak legal dan merugikan rakyat.

Kita minta bahwa walaupun Soeharto mundur tanpa proses SI MPR dan memberikan laporan, itu tidak berarti bebas mempertanggungjawabkan, semua orang berkedudukan sama di depan hukum tanpa kecuali.

“Diharapkan Wapres Habibie sendiri betul harus mau bekerjasama dengan instansi yang ada dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, sebab berbagai menteri yang ada di Kabinet VII sebagian besar sudah mengundurkan diri. Jadi memang DPR harus bisa melaksanakan sidang-sidang berikutnya untuk kembali mempertegas tugas pemerintahan selanjutnya.” tambah Andian.

Mendesak

Sementara itu, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tetap mendesak DPR-RI untuk meminta MPR-RI melaksanakan Sidang Umum MPR dalam rangka meminta pertanggungjawaban Mandataris MPR/Presiden.

“Jadi kalau hari ini Pak Harto tidak bersedia meneruskan jabatan, kemudian menunjuk Pak Habibie menggantikan kedudukannya, kami tegas tidak menerima.” Ketua Umum DPP KNPI, Maulana Isman ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (21/5) menekankan.

Penunjukan Habibie pada hakikatnya penunjukan dari Soeharto dan bukan penunjukan rakyat.

“Sebab dalam proses peralihannya (Habibie) pada saat Sidang Umum MPR yang lalu, sebenarnya dia (Habibie) menjadi wapres atas kemauan pribadi Soeharto.” tegasnya.

Maulana menyatakan, masih segar dalam ingatan kita proses pemilihan wakil presiden yang secara transparan dipaksakan agar seluruh anggota MPR mengikuti kemauan Soeharto.

“Sejarah tidak bisa kita bohongi dan kita jangan sampai kembali dibohongi lagi.” katanya seraya mengingatkan, “Kriteria wapres harus bisa bekerja sama dengan presiden disalahgunakan Soeharto untuk menunjuk konconya.”

Menurut tokoh muda Kosgoro ini, jadi sebenarnya dengan penunjukan itu cenderung seperti Soeharto ingin ganti baju dalam memerintah republik ini. Oleh sebab itu selaku pimpinan organisasi kemasyarakat pemuda tingkat nasional itu ia menyatakan, KNPI tetap mendesak DPR meminta MPR melaksanakan Sidang Umum dan meminta Presiden untuk mengembalikan mandat yang sudah diberikan kepada majelis selaku pemegang kedaulatan rakyat.

Salah seorang putra Mas Isman, almarhum pimpinan dan pendiri Kosgoro, salah satu pilar dari organisasi sosial politik GoIongan Karya itu juga meminta kembali, agar ABRI tetap mengingat sejarah kelahirannya yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan kepada seluruh potensi masyarakat termasuk ABRI, pada situasi sekarang ini untuk merapatkan barisan serta tetap berada pada dataran reformasi menyeluruh dan bukan reformasi setengah hati.

“Hanya dengan sungguh-sungguh mendukung reformasi menyeluruh, ABRI akan menjadi bagian dari hati nurani rakyat yang adalah sumber kelahirannya.” Maulana mengingatkan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) GMNI A Baskara menilai pengunduran diri Presiden Soeharto sama sekali tidak mengakomodir aspirasi rakyat yang pada dasarnya juga menginginkan pengunduran diri Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Ing BJ Habibie.

Langkah politik Pak Harto dengan menunjuk langsung Habibie untuk meneruskan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pasal 8 UUD 1945 justru akan meninggalkan bom waktu bagi munculnya potensi disintegrasi di masyarakat.

“GMNI mendesak MPR RI untuk segera mengambil langkah sesegera mungkin guna membatalkan keputusan politik Pak Harto ini. Kita tahu Habibie bukanlah figur yang dapat diterima atau acceptable sebagian besar masyarakat. Kami khawatir, kehadirannya akan semakin memperburuk situasi, penyelesaian krisis akan menemui jalan buntu.” ujar Baskara yang dihubungi Pembaruan, Kamis (21/5) pagi.

Menurut Sekjen GMNI ini, keputusan politik Pak Harto pagi ini merupakan hal yang luar biasa, karena dilakukan secara singkat, di ruangan yang terbatas dan dihadiri pula oleh kalangan terbatas, bukan di hadapan pimpinan DPR/MPR.

GMNI dalam sikap politiknya berpendapat, sangat tidak setuju dengan langkah Presiden Soeharto yang secara sepihak menyerahkan mandatnya. Padahal seharusnya beliau menyerahkan mandat itu langsung kepada MPR melalui mekanisme Sidang Istimewa.

Sumber : SUARA PEMBARUAN (21/05/1998)

_____________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 437-441.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.