PERNYATAAN KEBULATAN TEKAD KAUM BURUH

PERNYATAAN KEBULATAN TEKAD KAUM BURUH

Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) mengusulkan kepada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1982 agar memberikan gelar kepada Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Nasional, dan memilih serta mengangkat kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 1983-1988.

Pernyataan kebulatan tekad kaum buruh Indonesia itu merupakan salah satu keputusan Sidang Dewan Nasional FBSI I yang berlangsung selain enam hari dan ditutup Minggu malam di Jakarta.

Pernyataan kebulatan tekad kaum buruh itu mengingat antara lain pembangunan yang dilaksanakan oleh Orde Baru di bawah kepemimpinan Bapak Soeharto telah menunjukkan keberhasilan yang menggembirakan, baik kemajuan materiil maupun spirituil.

Sidang Dewan Nasional FBSI itu juga telah memutuskan mengenai sumbangsih pemikiran terhadap GBHN tentang ketenagakerjaan dan mekanisme pelaksanaan perjanjian perburuhan.

Hadir pada acara tersebut antara lain Sekjen Depnakertrans Drip Widodo SH, Dirjen Binalindung Oetojo Usman dan Ketua Umum FBSI Agus Sudono.

Penuh Tantangan

Sekjen Depnakertrans Urip Widodo dalam kata penutupannya mengemukakan pada Pelita IV mendatang penuh dengan tantangan yang cukup berat, terutama bagaimana memerangi pengangguran dan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.

Dengan meningkatnya pembangunan melalui tahap industri manufakturing, menurut Urip Widodo, kita dituntut untuk bekerja lebih keras dan prestasi lebih tinggi.

"Namun kita pun menyadari bahwa kaum buruh yang justru sebagai tenaga pelaksana pembangunan harus dapat hidup layak agar potensi kerjanya meningkat," kata Sekjen.

Bila tidak, demikian dijelaskan, maka manusia pembangunan itu akan lemah semangat dan prestasi rendah termasuk produktivitasnya.

Karena itu ia mengingatkan, adalah sesuatu yang sangat relevan dengan hasil pembangunan yang dicapai adalah meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dalam bentuk syarat kerja yang manusiawi, upah yang cukup memenuhi kebutuhan dan jaminan sosial yang memadai.

Suatu hal yang perlu dihayati untuk masa mendatang adalah bagaimana melaksanakan Hubungan Perburuhan Pancasila (HPP) secara konsekuen, sehingga ketenangan kerja dan ketenangan berusaha tercapai, dan baik buruh maupun pengusaha dapat menyatu padukan potensinya menjadi tenaga pembangunan yang riil, demikian Sekjen. (DTS)

Jakarta, Antara

Sumber: ANTARA (21/12/1981)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 329-330.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.