“PERMINTAAN PRESIDEN MUNDUR HANYA MANUVER POLITIK”

“PERMINTAAN PRESIDEN MUNDUR HANYA MANUVER POLITIK”[1]

 

Jakarta, Bisnis

Kalangan pengamat politik dan praktisi hukum menilai permintaan Pimpinan DPR/MPR agar Presiden Soeharto bersedia mundur merupakan manuver politik.

Menurut pengamat politik Kastorius Sinaga, permintaan itu merupakan manuver politik Ketua DPR/MPR Harmoko yang cukup baik untuk menghindarkan tuntutan reformasi mengalir ke DPR/MPR.

“Dia [Ketua DPR/MPR] tidak mau mendapat getah yang terlalu banyak dari situasi sekarang ini.” ujar dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia itu.

Pakar hukum UI Dimyati Hartono mengatakan bila pernyataan itu belum mendapat persetujuan Fraksi, berarti bukan keputusan DPR sebab, kata dia, menurut mekanisme yang berlaku fraksi-fraksi harus memberi persetujuannya terlebih dahulu.

Persetujuan itu, tambahnya, kemudian menjadi keputusan DPR yang harus diserahkan kepada MPR sehingga dibuat keputusan apakah perlu ada Sidang Umum atau tidak.

“Kalau tidak disetujui oleh Fraksi dan MPR, maka SU (Sidang Umum) atau SI (Sidang Istimewa) tidak dapat dilaksanakan.” kata Dimyati.

Mereka mengatakan hal itu menanggapi pernyataan pimpinan DPR/MPR yang mengharapkan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.

“Pimpinan Dewan mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri.” kata Harmoko yang didampingi para wakil ketua Dewan Ismail Hasan Metareum (F-PP), Syarwan Hamid (F-ABRI), Abdul Gafur (FKP) dan Fatimah Ahmad CF PDD, di Gedung DPR/MPR, kemarin.

Sementara itu, Letjen TNI (Pum) Solichin GP, mewakili 16 jenderal purnawirawan, yang datang ke DPR kemarin mengatakan bila Pak Harto mau menyerahkan kedudukannya dengan baik-baik, tentu disyukuri dan diterima dengan baik pula oleh masyarakat.

Dia mengatakan kondisi yang melanda Indonesia saat ini merupakan kesalahan politik semua orang. Kendati demikian, sebagian besar rakyat sudah mengakui kesalahan itu dan tahu bagaimana memperbaikinya, ujar Solichin.

Langkah terbaik

Di tempat terpisah Kepala Balitbang Perkembangan dan Perbandingan Politik LIPI Indria Samego mengatakan dalam kondisi politik saat ini permintaan Pimpinan DPR/MPR itu merupakan langkah terbaik.

“Ini penting agar tuntutan reformasi bisa berjalan damai.”

Sikap Dewan tersebut, lanjutnya, perlu diperhatikan Mandataris MPR guna menghindari benturan politik yang lebih keras antara rakyat dan ABRI.

Menyinggung figur calon pemimpin bangsa masa depan, Indria berpendapat dikotomi sipil-militer agar dihindari karena tidak relevan lagi dengan perkembangan global saat ini.

“Siapa yang memimpin bangsa ini harus melalui mekanisme yang demokratis … tidak sekadar konstitusional karena konstitusi bisa dibikin.” tandasnya.

Dalam kaitan ini, katanya, ABRI hendaknya benar-benar tampil sebagai wasit yang tidak memihak dalam proses pembentukan kepemimpinan nasional baru. Pada saat yang sama, katanya pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus menjunjung tinggi asas demokrasi.

“Kita memang belum seperti Amerika. Tapi yang jelas kepemimpinan itu harus kolektif.” tutur Indria.

Belum konkret

Di tempat terpi sah, Ketua Yayasan LBHI Barubang Widjayanto menilai pernyataan Harmoko tidak transparan dan belum konkret.

“Masyarakat masih dibuai dengan kalimat yang kurang jelas dan bersayap, katanya.”

Situasi yang diharapkan bangsa negeri ini, lanjut dia, adalah melaksanakan Sidang Istimewa MPR dengan agenda reformasi secara keseluruhan. Dalam bagian lain ia mengatakan kalau perlu Harmoko juga merelakan dirinya mundur. Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif PBHI Hendardi. Menurut dia, mundurnya Harmoko tidak perlu ditawar-tawar lagi. Alasannya, kata dia, ketua DPR/MPR itu termasuk salah satu arsitektur Orde Baru yang banyak menyengsarakan rakyat.

Peneliti LIPI Muhammad AS Hikam menyarankan sebaiknya permintaan Pimpinan DPR/MPR itu dipertimbangkan agar proses reformasi secara total bias berjalan mulus.

“Jika permintaan Pimpinan DPR/MPR tidak dipenuhi maka masyarakat makin tidak percaya kepada lembaga perwakilan rakyat itu.” ujarnya.

Sumber : BISNIS INDONESIA (19/05/1998)

___________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 364-366.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.