PERLU STRATEGI BAGI DEMOKRASI

PERLU STRATEGI BAGI DEMOKRASI[1]

 

Bandung, Bisnis Indonesia

Ketua LPSI Rudini mengatakan keberhasilan pemi lihan umum 1997 akan memberi wama bagi kehidupan politik bangsa Indonesia dalam memasuki abad ke-21.

“Keberhasilan tersebut harus tercapai sebab Pemilu 1997 adalah Pemilu yang sangat strategis bagi penyegaran demokrasi di tanah air.” ujarnya.

Rudini mengemukakan hal itu pada seminar Pemilu 1997 dan Penyegaran Kehidupan Demokrasi di Indonesia yang diselenggarakan majalah Gatra dan FISIP Unpad di sini kemarin.

“Hanya acuan keberhasilan Pemilu itu tidak mencantumkan kriteria maupun tolok ukurnya, Pemilu yang bagaimana yang dianggap berhasil.” ujarnya.

Menurut dia, tidak dicantumkannya kriteria dan tolok ukur tersebut dapat dimaklumi karena para penyelenggara mengacu kepada kriteria umum yang sudah tidak asing lagi, yakni bila Pemilu dimenangkan Orde Baru.

“Kalau kita mungkin bisa mengerti, tapi bagi orang awam hal ini sangat sulit dimengerti. Pasalnya mereka hanya mengetahui bahwa Pemilu merupakan sebuah pertandingan antara PPP, Golkar, dan PDI.” ujarnya.

Dia menilai PPP, Golkar, maupun PDI merupakan komponen Orde Baru yang atas nama  rakyat  pemilih  selalu menjadi  sumber  legitimasi  bagi  pemerintah  dalam melaksanakan kekuasaannya. Ketiganya juga berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

“Bila Pemilu diadakan untuk memenangkan Orde Baru, maka kemenangan itu terletakpada sejauh mana Orde Baru mampu dan mau mengamalkan Pancasila dalam menyelenggarakan Pemilu.” tuturnya.

Kalau itu dijalankan, menurut Rudini, tuntutan masyarakat yang mengapungkan isu kecurigaan terhadap jargon semisal langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil) dalam penyelenggaraan Pemilu tidak akan terjadi.

Kelemahan Pemilu

Dia menambahkan untuk menyelenggarakan Pemilu yang lebih baik, pemerintah tidak perlu menutupi kelemahan Pemilu selama ini, seperti yang dijadikan keprihatinan oleh masyarakat.

“Salah satu kelemahan sekaligus kesalahan di dalam Pemilu sebelumnya adalah terdapatnya gangguan-gangguan terhadap hak kebebasan dan hak kerahasiaan dari seorang pemilih. Kemudian mengenai kecurigaan terhadap penyelenggara Pemilu, yakni pemerintah, karena status Korpri yang memihak.” ujarnya.

Dosen FISIP Universitas Parahyangan Happy Bone Zulkarnaen mengemukakan hal senada. Menurut pengamat politik ini, Pemilu harus didayagunakan sebagai sarana pendidikan politik dan komunikasi politik.

“Berarti yang dibutuhkan bukan hanya political will pemerintah, tapi juga komitmen politik yang secara teknis operasional memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menjalani sendiri mekanisme demokratisasi dalam prilaku nyata.” katanya.

Dekan Fisip UGM Yahya A. Muhaimin yang membawakan makalahnya berjudul Dinamika Masyarakat Kritis dan Demokratisasi mengatakan paling tidak terdapat tujuh faktor yang menyebabkan masyarakat sekarang makin kritis.

“Yaitu, keberhasilan pembangunan ekonomi, internasionalisasi kehidupan politik, dampak pembangunan, perbedaan visi antar generasi, perubahan kultur politik masyarakat, fobia politik dan makin tingginya taraf pendidikan bangsa.”

Sumber : BISNIS INDONESIA (19/12/1996)

__________________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 112-113.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.