Peristiwa 3 Juli 1946

Peristiwa 3 Juli 1946[1]

 

SEBAGAI pimpinan militer di Yogyakarta, tentu saja Letnan Kolonel Soeharto kerap bersentuhan dengan Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri, serta dengan Panglima Besar Jenderal Soedirman dan staf MBT.

Intuisi militer Letnan Kolonel Soeharto diuji manakala panglima divisinya yaitu Panglima Divisi III Jenderal Mayor Soedarsono bersama beberapa tokoh-tokoh politik seperti Mohammad Yamin, Ahmad Soebardjo, Iwa Kusuma Sumantri, berencana mengkudeta Presiden Soekarno pada 3 Juli 1946.

Kelompok yang dipimpin Tan Malaka ini sebelumnya telah menculik Perdana Menteri Sutan Syahrir yang sedang berada di Solo pada 28 Juni 1946. Begitu kritis keadaan negara yang belum genap berusia satu tahun itu, hingga Presiden Soekarno menetapkan negara dalam keadaan darurat.

Kudeta ini dapat digagalkan oleh Letnan Kolonel Soeharto, tanpa sebutir peluru pun ditembakkan, dan tidak pula setetes darah yang tumpah.

Menjadi persoalan karena pada awalnya Presiden Soekarno memerintahkan Komandan Resimen III menumpas kudeta itu dengan menangkap Panglima Divisi III Jenderal Mayor Soedarsono.

Perintah Presiden Soekarno ditampik oleh Letnan Kolonel Soeharto karena secara hirarki militer, perintah itu harus melalui Panglima Besar, bukan dari Presiden.

Penolakan itu membuat Presiden Soekarno berang dan menjuluki Letnan Kolonel Soeharto sebagai “Opsir Koppig”.

Namun terbukti kemudian, strategi Letnan Kolonel Soeharto dalam menumpas kudeta itu dengan tidak langsung menangkap Jenderal Mayor Soedarsono, melainkan menjebaknya masuk ke istana dan ditangkap—kemudian diapresiasi oleh Presiden Soekarno.

Dapat dibayangkan jika Letnan Kolonel Soeharto langsung menangkap Jenderal Mayor Soedarsono—akan terjadi pertempuran antara pasukan Resimen III versus pasukan Divisi III yang dibantu laskar-laskar binaan Tan Malaka—sangat mungkin akan menelan korban puluhan bahkan ratusan nyawa melayang sia-sia.

Akibat peristiwa ini, tidak kurang dari empat belas orang diajukan ke Mahkamah Tentara Agung, namun yang kemudian dijatuhi hukuman hanya tujuh orang, yaitu; Jenderal Mayor Soedarsono, Mohammad Yamin, Ahmad Soebardjo, Iwa Kusuma Sumantri, Soedoro Budhyarto, Boentaran Martoatmodjo. Tetapi kemudian Presiden Soekarno memberikan grasi kepada mereka.

Strategi Komandan Resimen menangkap Panglima Divisi yang akan makar tanpa negara menjadi onar, kembali dilakukan oleh Soeharto (saat sebagai Panglima Kostrad, Mayor Jenderal), pada waktu akan merebut gedung RRI dan gedung Telkom dari tangan pemberontak G30S/PKI, 1 Oktober 1965.

Kehendak Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie, akan merebut kedua gedung yang dikuasai oleh pemberontak G30S/PKI pada siang hari tidak diperkenankan oleh Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. Soeharto memerintahkan Sarwo Edhie merebut kedua gedung itu selepas maghrib dengan pesan, hindari korban jiwa. Selepas maghrib kedua gedung itu dapat direbut kembali tanpa ada korban jiwa seorang pun.

____________________________________________________________

[1]Noor Johan Nuh,  “Pak Harto dari Mayor ke Jenderal Besar”, Jakarta : Yayasan Kajian Citra Bangsa, hlm 11-13.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.