PERCEPATAN PEMBAYARAN UTANG MERUPAKAN PENGAKUAN ADA PINJAMAN TIDAK SELEKTIF

PERCEPATAN PEMBAYARAN UTANG MERUPAKAN PENGAKUAN ADA PINJAMAN TIDAK SELEKTIF[1]

 

Jakarta, Antara

Ketua Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan FEUI Faisal Basri, MA, menilai percepatan pembayaran pinjaman luar negeri Indonesia selama dua tahun pertama Repelita VI sebanyak empat kali merupakan pengakuan bahwa terjadi pinjaman­-pinjaman yang tidak selektif di masa lalu.

“Ini merupakan pengakuan terhadap banyaknya pinjaman luar negeri untuk proyek-proyek besar yang ternyata tidak efisien sama sekali.” katanya pada ANTARA di Jakarta, Jumat, menanggapi pidato kenegaraan Presiden Soeharto di DPR.

Dalam pidato kenegaraannya pada rapat paripurna terbuka masa persidangan Pertama DPR-RI tahun 1996/97 di Jakarta, Jumat, Presiden Soeharto menyatakan pemerintah telah empat kali mempercepat pembayaran utang luar negeri dalam dua tahun pertama Repelita VI meliputi nilai 1,5 miliar dolar AS atau Rp 3,4 triliun.

Dana tersebut bersumber dari penjualan saham PT. Indosat, PT. Timah dan PT. Telkom di pasar modal internasional.

Di samping itu, dalam tahun anggaran 1996/97, pemerintah telah mempercepat lagi pelunasan pinjaman sebesar 579 juta dolar AS atau hampir Rp 1,4 triliun.

Menurut Faisal Basri, kalau saja pinjaman-pinjaman tersebut diarahkan untuk industri-industri yang benar-benar produktif dan mampu bersaing di pasar internasional, tentunya pemerintah tidak perlu harus mempercepat pembayaran utang sampai empat kali dalam dua tahun pertama Repelita VI.

Tanpa merinci proyek-proyek apa saja yang dianggapnya hanya memboroskan uang negara, Faisal berpendapat sudah saatnya pemerintah dan swasta bersikap lebih selektif dalam menerima pinjaman. Selain itu, katanya mengingatkan, pinjaman luar negeri itu harus tetap dipandang sebagai pelengkap dengan persyaratan yang selunak-lunaknya, tidak memberatkan serta tidak mengandung ikatan politik apapun.

Benahi Sisi Ekspor

Menyinggung tentang meningkatnya defisit transaksi berjalan dari 3,5 miliar dolar AS menjadi 6,9 miliar dolar AS akibat meningkatnya impor, Faisal Basri berpendapat perlu dibenahi kembali beberapa ketentuan ekspor yang justru membuat ekspor akhir­-akhir ini melambat.

Ia mengatakan ekspor melambat karena adanya kebijakan-kebijakan yang secara tidak langsung mengurangi ekspor, misalnya pajak ekspor.

Ada tiga hal yang dianggap Ketua Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan FEUI tersebut sebagai kelemahan pada kebijakan ekspor Indonesia.

Pertama, adanya sikap ambivalen, yang di satu sisi berkeinginan mendorong ekspor namun di sisi lain memberikan berbagai rintangan.

Kedua, tidak adanya iklim kondusif pada kebijakan industri seperti halnya perlakuan “istimewa” yang diberikan pada Mobnas. Ketiga, antisipasi yang lambat dan lemah dari dunia usaha dan pemerintah dalam mengantisipasi perubahan-­perubahan di dalam negeri.

Sumber : ANTARA (16/08/1996)

__________________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 385-386.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.