PERBANAS BENTUK LEMBAGA PENASEHAT PERKREDITAN

PERBANAS BENTUK LEMBAGA PENASEHAT PERKREDITAN [1]

Jakarta, Antara

Pengurus Pusat Perhimpunan Bank-bank Nasional Swasta (Perbanas) periode 1994-1997 akan membentuk semacam lembaga penasehat bagi anggotanya yang memiliki masalah di bidang perkreditan, serta berperan dalam program pengentasan kemiskinan dan membantu lembaga pemberi kredit di pedesaan.

Demikian antara lain penjelasan pengurus baru Perbanas yaitu Ketua Umum Trenggono Pmwosuprodjo, Sekjen Muchtar Mandala dan Wakil Ketua Umum Tho­mas Suyatno dalam keterangan pers seusai pengumuman pengurus Perbanas periode 1994-1997 yang merupakan hasil Kongres XII organisasi itu di Jakarta, Jumat malam.

Menurut Trenggono yang terpilih untuk periode keduakalinya itu, pembentukan semacam. team penasehat termasuk dalam program kerja kepengurusan baru ini dan merupakan Keputusan kongres yang berlangsung sejak Kamis (26/5) dan dibuka oleh Presiden Soeharto.

Dikatakannya, pengurus baru tidak hanya akan menangani bagaimana menyelesaikan kredit macet. tapi masalah perkreditan secara umum karena kredit merupakan sumber dana pembangunan sehingga mobilisasinya harus diupayakan mendukung kegiatan itu. Selain itu, katanya, sehagai salah satu program eksternal, pengurus juga akan berperan dalam mengentaskan kemiskinan antara lain dengan memperhatikan masalah penyaluran kredit bagi pengusaha kecil dan menengah.

“Ini serius dan tidak perlu diragukan. karena itu program kerja yang merupakan amanat kongres,” kata Trenggono) angjuga Dirut Bank Utama. Sebelumnya, Thomas yang ditemui persseusai memimpin tim formatur mengatakan, pembentukan semacam lembaga penasehat itu akan dilakukan bekerjasama dengan pihak luar Perbanas, antara lain BI, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Departemen Kehakiman.

“Kerjasama ini diperlukan agar benar-benar bentukan nantinya bisa bermanfaat secara optimal bagi anggota perbanas,” katanya.

Sementara pada kesempatan terpisah Direktur BI Hendrobudiyanto, yang menutup kongres dua hari itu, ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya menyambut baik adanya rencana pembentukan semacam lembaga penasehat di bidang perkreditan oleh Perbanas.

“Baik itu, kalau memang ada semacam lembaga penasehat dan saya kira pembentukan itu tidak akan bertentangan dengan tim supervisi kredit macet yang ada saat ini,” katanya.

Ia menambahkan, pembentukan itu akan membantu BI dan bagi perbankan In­donesia ini akan semakin menyehatkan iklim perbankan.

Kredit di Desa

Trenggono juga mengatakan, Perbanas mendukung pengembangan agar organisasi bisa membantu lembaga-lembaga pemberi kredit di daerah pedesaan. Menurut Thomas, pimpinan pusat akan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk anggota di daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan membantu operasi pembiayaan di pedesaan antara lain dengan bekerja sama timbal balik dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Kredit Desa (BKD). Ketika ditanya apa program yang paling mendesak yang harus segera dilaksanakan pengurus baru, Trenggono mengatakan, peningkatan kualitas profesionalisme, sumber daya manusia dan produktifitas perbankan mempakan kegiatan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.

“Ini yang mendesak, dan juga mempakan intisari dari pengarahan Presiden Soeharto,”katanya.

Sementara itu Direktur Supreme Bank Benny Ondang dan Direktur Sewu Bank Sony S.Suawal, ketika ditanya tentang tugas pengurus baru Perbanas, mengatakan, pengurus organisasi itu akan menghadapi tugas yang cukup berat antara lain bagaimana menuntaskan dan menghindari tirnbulnya kredit macet, dan menciptakan transparansi kepemirnpinan.

Selain itu, pengurus baru harus bisa meningkatkan sumber daya manusia dibidang perbankan agar bisa benar-benar profesional. Penentuan pengurus baru Perbanas tersebut dilakukan oleh formatur yang beranggotakan tujuh orang. Sebagai pimpinan tim formatur adalah Thomas Suyatno yang mewakili pengurus Perbanas lama, Maliki Tedja, Darul Oelam Abu bakar, Anwar Syukur, Todung P.Harahap, A Subowo dan Rahmat Mh.

Kepengurusan bam dengan anggota 28 orang itu menambah sejumlah jabatan baru antara lain Wakil Ketua Umum, Wakil Sekjen, Wakil Bendahara Umum. Ditambahkannya, jabatan baru seperti Wakil Ketua Umum, menurut Todung Harahap yang juga Dirut Bank Dwipa, sebagai antisipasi pengurus dalam menghadapi masalah perbankan yang akan semakin menantang pada masa mendatang. (T.PE02/PE09/23:15/EU08/RB1/27/05 /94 23:26)

Sumber: ANTARA(27/05/1994)

_______________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 263-265.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.