PERATURAN KAMPANYE TAK MUNGKIN DIUBAH MESKI DIKELUHKAN PPP

PERATURAN KAMPANYE TAK MUNGKIN DIUBAH MESKI DIKELUHKAN PPP[1]

 

Jakarta, Antara

Dirjen Sospol Sutoyo NK menyatakan, berbagai peraturan pelaksanaan kampanye Pemilu 1997 yang telah dibuat pemerintah tidak mungkin diubah, meski dikeluhkan PPP yang merasa keberatan melaksanakannya.

“Tak mungkin peraturan kampanye itu diubah, peraturan itu dibuat berdasarkan aspirasi dari berbagai pihak, termasuk dari PPP, dalam rapat-rapat Wanhankamnas lalu.” kata Sutoyo di Jakarta, Selasa, ketika dimintai tanggapannya atas keberatan PPP terhadap peraturan kampanye itu.

Menjelang Pemilu 1997, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan, yakni PP Nomor 74/1996 tentang Pelaksanaan UU Pemilu, Keppres 99/1996 soal Kampanye Pemilu, SK Mendagri/Ketua LPU Nomor 71/1997 mengenai Juklak Pemilu, Kepmenpen Nomor 12/1997 tentang Penggunaan Siaran Radio dan Televisi Dalam Kampanye Pemilu 1997, dan Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor 11/1997 soal Pemberian Surat Keterangan Kampanye Pemilu 1997.

Hasil Rapim III PPP hari Minggu (2/3) memutuskan, peraturan pelaksanaan kampanye Pemilu 1997 mempersulit dan merugikan PPP karena terdapat hal-hal yang menyalahi tertib hukum, tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, semakin membatasi partisipasi politik rakyat, dan bertentangan substansi, makna, dan hakekat kampanye.

Ketua Umum DPP PPP Ismail Hasan Metareum saat itu mencontohkan salah satu hambatan yang menyulitkan PPP untuk berkampanye adalah soal moderator dalam kampanye dialogis yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI).

Untuk itu, kata Ketua Umum DPP PPP, pihaknya akan bertemu dalam waktu dekat dengan Mendagri Moh Yogie SM, Menpen Harmoko, dan Kapolri Letjen (Pol) Dibyo Widodo untuk membahas kemungkinan perubahan peraturan yang telah dibuat itu.

 

Sudah Aspiratif

Sutoyo menegaskan bahwa peraturan kampanye itu sudah aspiratif untuk menghasilkan kampanye yang berkualitas, misalnya dengan pengaturan soal pembagian wilayah kampanye dan dimulainya kampanye dialogis, sehingga tidak hanya monologis saja seperti Pemilu lalu.

Menurut dia, hal itu semua sudah dibahas dalam rapat Wanhankamnas yang ditugaskan Presiden Soeharto beberapa waktu lalu untuk merancang ketentuan pelaksanaan kampanye yang aman, tertib,sejuk, dan lancar.

“Rapat Wanhankamnas itu juga dihadiri oleh Organisasi Peserta Pemilu (OPP), termasuk dari PPP.” katanya.

Mengenai keberatan PPP soal moderator atau pemandu acara dalam kampanye dialogis yang harus ditetapkan oleh PPI, menurut Sutoyo,hal itu dilakukan hanya untuk keperluan administratif.

“Ketua PPP hanya menetapkan, sedangkan yang memilih pemandu acara dari masing-masing OPP, bersamaan dengan saat mereka mengajukan naskah bagi kampanye dialogis di radio atau televisi. Kan, OPP mengajukan naskah, siapa saja pesertanya, lalu pemandu acaranya.”kata Sutoyo.

Ia mengatakan, tidak masalah siapa pun yang menjadi pemandu acara, asalkan dapat obyektif, tidak boleh mempengaruhi dan menyimpulkan materi pembahasan.

Menjawab pertanyaan apakah pemandu acara itu boleh dari kader OPP yang bersangkutan, Sutoyo mengatakan, boleh saja dan dalam mengajukan pemandu acara boleh dua atau tiga orang, sebelum ditetapkan satu orang oleh Ketua PPI.

Sementara soal naskah kampanye yang harus dinilai dahulu oleh Ketua PPI, Sutoyo menegaskan bahwa hal itu bukan sensor, melainkan hanya memastikan bahwa naskah kampanye tidak berisi larangan, misalnya mempermasalahkan Pancasila dan UUD 1945, menjelek-jelekan orang, atau menyinggung soal SARA.

Sementara itu di tempat terpisah, Ketua Komnas HAM Munawir Sjadzali mengatakan bahwa peraturan soal pelaksanaan kampanye Pemilu itu belum tentu melanggar HAM.

“ltu kan hanya kekhawatiran dari salah satu OPP. Yang jelas Komnas HAM baru turun kalau dalam pelaksanaannya nanti ditemukan pelanggaran HAM.” katanya.

Ia menegaskan, Komnas HAM dalam masalah ini tidak mau terlibat lebih jauh, apalagi ikut mencampuri, sebab pernyataan salah satu kontestan Pemilu itu merupakan manuver politik.

“Sepanjang belum ada pelanggaran kita tidak akan mencampuri. Untuk saat itu Komnas HAM lebih baik diam dan tidak ingin mencari-cari kesalahan.” kata Munawir.

(T.PU07/PU14/B/DN.03/ 4/03/97 15:28/SR1)

Sumber: ANTARA  (04/03/1997)

________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 484-486.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.