PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG DIPERJUALBELIKAN MESTI DISERTIFIKASI

PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG DIPERJUALBELIKAN MESTI DISERTIFIKASI[1]

 

Jakarta, Antara

Pemerintah akan terus mengadakan pendekatan kepada para produsen peralatan telekomunikasi yang memasok barang ke Indonesia agar mematuhi ketentuan sertifikasi.

“Kita tahu bahwa di Indonesia masih banyak beredar perangkat telekomunikasi yang dapat diperoleh dengan harga murah tetapi tidak terjamin kualitasnya. Dan seringkali kita jadi pasar barang ‘sampah’ yang di negara lain sudah dilarang.” ujar Dirjen Postel Djakaria Purawidjaja, dalam jumpa pers menyambut Tahun Telekomunikasi 1997, di Jakarta, Jumat.

Di samping pendekatan kepada produsen peralatan telekomunikasi, ujar Djakaria, pihaknya juga melakukan kerjasama dengan para penjual dan agen merek­merek perangkat telekomunikasi agar tidak memperjualbelikan perangkat yang belum disertifikasi dan diberi label.

Ketentuan tentang perdagangan perangkat telekomunikasi tersebut merupakan salah satu upaya untuk mempermudah kerjasama di bidang telekomunikasi dengan negara lainnya. Di samping itu, standardisasi peralatan sangat mendukung terbentuknya suatu jaringan telekomunikasi bersama di antara sekelompok negara, misalnya antar­negara ASEAN, ujarnya.

“Masyarakat sendiri juga harus peduli terhadap masalah standardisasi dan labelisasi agar tidak dirugikan. Perangkat yang telah disahkan harus memiliki bukti perpajakan dan perdagangan untuk memudahkan pengawasan.” ujarnya.

Data Direktorat Bina Standar Postel menyebutkan dari 242 permohonan sertifikasi perangkat, maka yang telah diproses dan telah memenuhi standar uji laboratorium sebanyak 212 jenis perangkat. Sedangkan 30 tipe dan jenis perangkat lainnya dinyatakan tidak memenuhi standar.

Sementara itu, menyangkut masalah penggunaan “cordless telephone” (telepon tanpa kabel) yang banyak dikeluhkan menggangu frekuensi lain, dikatakannya, pemerintah telah menerbitkan peraturan yang tertuang dalam Keputusan Menparpostel KM 106/PT. l02/MPPT-94.

Dalam peraturan tersebut antara lain disebutkan, pemerintah hanya mengizinkan dua macam penyelenggaraan telepon tanpa kabel yaitu telepon tanpa kabel pribadi (TTKP) dan telepon tanpa kabel umum (TTKU) dengan daya jangkau 200 meter, daya pancar maksimum 10 milli watt serta frekuensi MHz.

Tahun Telekomunikasi

Djakaria Purawidjaja lebih lanjut mengatakan, tahun 1997 telah ditetapkan sebagai Tahun Telekomunikasi dan menurut rencana kegiatan tersebut ditandai dengan pencanangan yang dilakukan Presiden Soeharto pada 1 Januari 1997 pukul 00.00 WIB.

Selama Tahun Telekomunikasi direncanakan serangkaian kegiatan meliputi seminar, pameran, serta konferensi.

“Di samping itu, Dien Postel akan melaksanakan kegiatan penertiban terhadap penyelenggaraan telekomu nikasi dan penggunaan frekuensi radio yang tak sesuai dengan peraturan yang berlaku.” ujarnya.

Sumber : ANTARA (22/11/1996)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 505-506.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.