PERANAN BURUH JANGAN SAMPAI JATUH SEJAJAR DENGAN MESIN

Presiden Soeharto pada Seminar Nasional Hubungan Perburuhan Berdasar Pancasila :

PERANAN BURUH JANGAN SAMPAI JATUH SEJAJAR DENGAN MESIN [1]

Pengembangan Serasi Antara Perusahaan dan Buruhnya Agar Mengikuti

“Tri Dharma”: Rumongso Handarbeni, Melu Hangrungkebi, dan Mulat Sariro Hangroso Wani

 

Jakarta, Berita Buana

Tinjauan terhadap masalah hubungan perburuhan tidak dapat hanya diteropong dari sudut produksi semata. Tinjauan hanya dari sudut ini dapat memerosotkan martabat manusia; karena mungkin, tempat dan peranan manusia akan jatuh sejajar dengan mesin saja. Demikian antara lain dikatakan oleh Presiden Soeharto dalam pidato sambutan pada pembukaan Seminar Nasional Hubungan Perburuhan Berdasarkan Pancasila hari Rabu kemarin di Bina Graha.

Dikatakan lebih lanjut oleh Kepala Negara bahwa peningkatan produksi adalah untuk kebahagiaan dan meningkatkan martabat manusia, bukan sebaliknya, manusia akan hanya menjadi alat produksi dan merosotnya martabat manusia.

Apabila ini terjadi, demikian penegasan Presiden, maka betapapun meningkat dan besamya produksi terpaksa harus dikatakan bahwa pembangunan tidak mencapai tujuan dan cita2nya.

Presiden Soeharto berkata:

“Karena itu hubungan perburuhan haruslah kita tempatkan dalam kerangka besar strategi dan tujuan pembangunan kita, yang dalam Garis2 Besar Haluan Negara ditegaskan bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun seluruh masyarakat Indonesia”.

Kepala Negara juga mengingatkan agar terus dipupuk sikap dasar:

“bahwa bekerja bukanlah hanya untuk mengejar kemajuan lahiriah, melainkan bersamaan dengan itu juga dirasakan sebagai gairah dan kepuasan rokhaniah”.

“Bekerja mencapai hasil akan membuat orang memiliki harga diri dan percaya pada diri sendiri. Berbuat baik bagi sesamanya akan membuat orang merasa memiliki martabat,” kata Presiden.

Dan unsur ini menurut Kepala Negara sangat penting untuk memelihara semangat dan kekuatan gerak pembangunan.

Pemogokan

Bagaimana menempatkan kaum buruh dalam proses produksi sehingga dapat memainkan peranan dan memiliki perasaan dan kesadaran yang demikian adalah jawaban yang utama terhadap hubungan perburuhan berdasarkan Pancasila. Apabila hak itu dapat diwujudkan, maka pemogokan yang sering dianggap sebagai senjata kaum buruh yang ampuh untuk memperjoangkan nasibnya bukan saja tidak perlu digunakan, melainkan malahan tidak cocok, tidak sesuai dengan hubungan perburuhan berdasarkan Pancasila itu sendiri.

Pemogokan sesungguhnya merupakan hasil daripada tata perekonomian yang menempatkan buruh semata-mata sebagai faktor produksi belaka.

Pemogokan sesungguhnya lahir dari tata hubungan yang bersifat saling berhadap-hadapan atau konfrontasi buruh dan perusahaan karena tidak terdapat kesesuaian pendapat mengenai perbedaan2 kepentingan antara keduanya.

“Dalam alam Pancasila itu dimana kepentingan bersama menjadi tanggung jawab bersama dimana kekeluargaan menjiwai segala cara penyelesaian maka terang tidak ada tempat bagi konfrontasi”. Demikian Presiden Soeharto.

Saling Menghormati

Buruh dan perusahaan bukan merupakan kekuatan yang harus saling berhadap­hadapan, demikian ditandaskan lagi oleh Presiden Soeharto, melainkan sebagai kawan seperjoangan dalam bersama2 membangun Indonesia.

Dasar ini tidak saja harus dikembangkan oleh perusahaan2 nasional, baik swasta atau perusahaan milik negara, melainkan juga harus dipatuhi oleh perusahaan2 asing di Indonesia. Demikian menurut Kepala Negara.

“Ini adalah sewajarnya dan adil, karena kesempatan mereka untuk membuka usaha disini hams disertai oleh kesediaan untuk menyesuaikan diri dengan arah yang kita tempuh dalam membangun masyarakat kita”. Ditambahkan oleh Presiden, “Sebagai kawan2 seperjoangan buruh dan perusahaan harus saling hormat menghormati saling mengerti kedudukan dan peranannya dalam seluruh proses produksi.

Buruh perlu mendapat perlindungan agar tidak mendapat perlakuan yang sewenang-wenang oleh perusahaan, sebaliknya perusahaan pun perlu menjamin ketenangan usahanya dari tuntutan yang tidak masuk akal oleh kaum buruh.

Tri Dharma

Selanjutnya dalam usaha mengembangkan hubungan yang serasi antara buruh dan perusahaan itu. Kepala Negara mengajukan suatu ajaran hidup peninggalan nenek moyang kita yang kiranya dapat dipakai sebagai pegangan. Ajaran yang dimaksud itu ialah ajaran “Tri Dharma”

Dharma yang pertama “Rumongso handuweni”, ialah merasa ikut memiliki. Dalam hal ini hamslah dapat diciptakan suasana kerja dan suasana produksi, dimana semua pihak yang tersangkut dalam proses produksi -khususnya buruh – secara moril merasa terikat dan ikut memiliki perusahaan itu. Dan dari perasaan ini akan muncul dharma yang kedua, ialah “Melu hangrungkebi”. Artinya lahirnya tanggungjawab bersama untuk mempertahankan memajukan dan memperkokoh apa yang dirasakan sebagai milik bersama tadi.

Selanjutnya untuk melaksanakan dharma yang pertama dan dharma yang kedua, perlu dharma yang ketiga, yakni “Mulat sariro hangroso wani”. Artinya, semua pihak berani terus menerus meneliti diri sendiri sampai berapa jauh terlalu berbuat untuk mempertahankan dan memajukan milik dan kepentingan bersama tadi.

Seminar tsb akan diikuti oleh lk. 50 orang dan akan terdiri dari unsur2 kaum buruh, pengusaha dan pemerintah, ditambah unsur dari pihak perguruan tinggi.

Dalam pembukaan di Bina Graha kemarin tampak hadir a.l. Agus Sudomo dan Sukiat (wakil2 buruh), Dr. Awaludin dan Dr. Soekanto (dan pemerintah), Suwoto Sukendar dan Suhardi (wakil2 pengusaha) dan Prof. Fuad Hasan dan Imam Supomo, SH (wakil dari VI). (DTS)

SUMBER : BERITA BUANA (05/12/1974)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 529-531.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.