PERALIHAN JABATAN PRESIDEN BELUM SAH MENURUT HUKUM

PERALIHAN JABATAN PRESIDEN BELUM SAH MENURUT HUKUM[1]

 

Jakarta, Suara Karya

Analis Hukum Tata Negara Max Boli Sabon SH, M. Hum menyarankan agar MPR segera mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Soeharto selaku Presiden/Mandataris MPR guna menetapkan pemberhentiannya secara sah menurut hukum tata negara Indonesia. Bersamaan dengan itu, MPR memberikan mandat kepada BJ Habibie selaku Wakil Presiden/Pejabat Sementara Presiden/Mandataris MPR, demi kontinuitas kerja pemerintahan RI.

Max BS dalam analisisnya tentang peralihan jabatan Presiden dari Soeharto kepada BJ Habibie, yang dibacakan dalam Diskusi Hukum Tata Negara di Aula Universitas Atmajaya, senin (23/5), mengatakan, pernyataan Soeharto berhenti dari jabatan Presiden, secara de jure belum sah menurut hukum tata negara. Sebab, MPR yang menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Presiden.

Naiknya BJ Habibie memangku jabatan Presiden, menurut Max BS, adalah inkonstitusional. Sebab, jabatan Presiden adalah jabatan tunggal, sementara Soeharto secara de jure masih sebagai pemangku jabatan Presiden RI selama belum terbit Ketetapan MPR untuk melepaskan Soeharto dari jabatan Presiden.

Dikatakannya, Soeharto selaku Mandataris MPR tidak mempunyai kewenangan untuk menyerahkan mandat itu kepada BJ Habibie sepanjang tidak diberikan kuasa substitusi pada waktu pemberian mandat. Jadi ketika Soeharto meletakkan jabatan mandat itu akan kembali ke tangan pemberi mandat, yaitu MPR.

Menyinggung tentang reformasi total yang dikehendaki mahasiswa, tokoh masyarakat, alim ulama, para cendekiawan dan para pakar serta segenap lapisan masyarakat, Max BS menyarankan agar MPR membentuk semacam “Dewan Reformasi”. Fungsi dewan yang dibentuk itu adalah membersihkan keanggotaan MPR dari unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian melakukan pemilihan Presiden baru.

Menurut Analis Hukum Tata Negara Universitas Atmajaya itu, jabatan Presiden adalah jabatan tunggal. Berdasar teori hukum tata negara, jabatan itu hanya ditempati dan diwakili oleh satu orang saja. Dalam hal jabatan Presiden RI secara de jure masih ditempati dan diwakili oleh Soeharto. Secara de jure pula BJ Habibie tidak boleh menempati dan mewakili jabatan Presiden, ia tetap menempati dan mewakili jabatan Wakil Presiden. Akibat fungsi (lingkungan kerja) Presiden tidak berjalan karena Soeharto meletakkan jabatan, maka dalam kedudukannya sebagai Wakil Presiden BJ Habibie melaksanakan fungsi Presiden sebagai “the second man” untuk sementara sampai MPR mengangkat Presiden baru.

Menurut Max Boli Sabon, pernyataan Soeharto selaku Presiden/Mandataris MPR menyerahkan kepada Wakil Presiden untuk melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998-2003, adalah melampaui batas wewenang Presiden. Bahwa mandat yang diberikan MPR kepada Presiden pada setiap Sidang Umum MPR itu tanpa adanya suatu kuasa substitusi. Karena itu melampaui batas wewenang, jika Presiden mengalihkan mandat itu kepada Wakil Presiden. (S-10)

Sumber : SUARA KARYA (27/05/1998)

____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 611-612.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.