PENYELUNDUP BISA TERKENA TINDAK SUBVERSI EKONOMI

PENYELUNDUP BISA TERKENA TINDAK SUBVERSI EKONOMI

Pelaku dapat ditahan selama 1 tahun tanpa pemeriksaan [1]

 

Jakarta, Merdeka

Tuntutan tindak subversi ekonomi dapat dikenakan terhadap para penyelundup, hal tersebut merupakan instruksi tegas dari Presiden Soeharto yang dikeluarkan ketika ia memimpin sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi, hari Selasa, di Bina Graha.

Penyelundupan menurut Presiden dapat membawa akibat dalam bidang sosial ekonomi yang luas. Instruksi Presiden tsb dikeluarkan, menurut Menteri Penerangan Mashuri oleh karena sampai sekarang masih terjadi penyelundupan terutama bahan2 tekstil dan barang2 elektronik, yang sangat merugikan industri2 dalam negeri dan tenaga ketja serta kesejahteraan masyarakat.

Instruksi Presiden itu terutama ditujukan kepada para Menteri yang menangani perdagangan luar negeri dan Jaksa Agung guna mengambil langkah2 yang tegas untuk memberantas penyelundupan tersebut.

Menteri Penerangan Mashuri mengatakan bahwa penyelundupan dirasakan sangat merugikan dan mengganggu kegiatan ekonomi terutama dalam bidang Industri.

Tidak saja merugikan bahkan juga dapat mematikan industri2 dalam negeri akibat saingan2 yang masuk. Industri2 yang mati dapat mengakibatkan pula buruh2 atau karyawan2 harus berhenti kerja karena ditutupnya pabrik.

Menjawab pertanyaan Menteri Mashuri membenarkan bahwa penyelundupan itu dilakukan oleh orang2 dalam dan luar. Ia tidak bersedia menjelaskan dari fihak mana orang2 dalam itu.

Mereka yang ditangkap dapat ditahan selama satu tahun tanpa dilakukan pemeriksaan kata Menteri.

Masalah banjir telah dilaporkan oleh Menteri PUTL, Sutami dalam sidang, yang dikatakan bahwa dewasa ini banjir tetjadi didaerah DKI Jaya, Karawang, Ciregon, Indramayu, Pemali/Comal, Kendal, Semarang, Purwodadi, Godong, Demak, Japara dan Pati.

Disamping sebab2 geografis dan topografis, banjir dalam bulan Desember dan Januari yl. disebabkan pula oleh curah hujan yang tinggi. Luas daerah yang terendam adalah DKI Jaya 16.520 ha, Karawang 4.000 ha, Cirebon/Indramayu 896 ha, Daerah Pemali/Comal 14.052 ha, Semarang Timur 17.000 ha, Purwodadi/Godong 6.426 ha, Demak 20.290 ha, Jepara 4.115 ha, danpati 1.701 ha.

Jalan-jalan Kabupaten dan Propinsi banyak yang tergenang air. Kepala Negara menginstruksikan agar segera diadakan perbaikan2 bangunan pengairan yang rusak akibat banjir serta mengambil langkah2 untuk  mencegah  penyakit  dikalangan masyarakat yang terkena banjir dan mengumpulkan data untuk mengatasi akibat dan kerugian dalam hidang pertanian.

Langkah2 yang diambil untuk menanggulangi banjir secara menyeluruh adalah membuat tanggul kedua sisi sungai, mempertahankan adanya daerah retensi untuk menampung air, menahan air di waduk-waduk untuk kemudian dilepas setelah puncak banjir lewat dan memperkecil limpasan hujan diatas permukaan tanah dengan pengelolaan daerah aliran sungai.

Ketua BKPM Barli Halim; melaporkan bahwa jumlah perusahaan PMDN dan perusahaan dengan fasilitas investment allowance sudah habis masa bebas pajak selama triwulan III tahun 75, ialah sebanyak 46 perusahaan dengan jumlah investasi Rp. 30.637 juta, untuk PMA 18 perusahaan dengan investasi US$. 17,8 juta. Secara keseluruhan penerimaan negara dari perusahaan2 yang bebas masa pajaknya adalah berjumlah Rp. 91,539 juta.

Menteri Keuangan Ali Wardhana melaporkan bahwa Indonesia akan mengadakan sidang tahunannya di Jakarta dari tanggal 22 sampai tanggal 24 April yang akan datang, yang akan dihadiri oleh wakil2 40 Negara dan wakil2 bank2 internasional. Dilaporkan juga bahwa indeks 9 bahan pokok dalam bulan Januari menunjukkan kenaikan 0,04% akibat kenaikan harga beras, ikan asin, gula pasir dan garam. Indeks biaya hidup mencatat kenaikan 2,12 %. (DTS)

Sumber: MERDEKA (04/02/1976)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 160-161.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.