PENYALAHGUNAAN DEMOKRASI

PENYALAHGUNAAN DEMOKRASI[1]

Jakarta, Bisnis Indonesia

Presiden Soeharto menegaskan bahwa negara harus berani mencabut hak kekuatan politik yang jelas-jelas ingin menyalahgunakan demokrasi untuk menghancurkan negara-bangsa dan demokrasi itu sendiri. Penegasan Kepala Negara itu kita anggap sebagai isyarat kepada kita agar lebih mantap lagi mengembangkan Demokrasi Pancasila.

Kita mengenal demokrasi dalam khazanah politik di Indonesia dari warisan filosofis dan pernahaman Barat atas hak-hak rakyat. Demokrasi yang lahir dari filosofis Barat ini sangat mengagung-agungkan sistem pengambilan keputusan dengan pemungutan suara separuh tambah satu.

Suatu keputusan yang diambil tanpa memakai sistem demikian, selalu dianggap tidak demokratis dan sering pada akhirnya melahirkan kelompok oposisi.

Sebaliknya, suatu sistem pengambilan keputusan yang diwariskan budaya bangsa Indonesia, ialah melalui musyawarah dan mufakat. Pepatah Minang mengatakan “bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat”. Lembaga musyawarah untuk mufakat, sesungguhnya memungkinkan kita untuk membahas setiap masalah secara terbuka untuk mencapai mufakat, tanpa ada yang merasa dimenangkan atau dikalahkan.

Beberapa waktu lalu, Kepala Negara juga mengingatkan bahwa model demokrasi bukanlah separuh tambah satu melainkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Mengapa Presiden Soeharto begitu tegas mendorong negara agar berani mencabut hak kekuatan politik yang menyalahgunakan demokrasi untuk menghancurkan negara dan bangsa dan demokrasi itu sendiri?

Satu hal agaknya mudah diraba dari penegasan tersebut, ialah bagaimana kita menyikapi demokrasi sebagai suatu sistem tidak melahirkan tindakan-tindakan anarkis pada saat kita mengembangkan kehidupan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.

Demokrasi Pancasila, pada hemat kita sudah memperoleh legitimasi politik, sosiologis bahkan teologis. Dalam tahap sekarang, pengembangannya barangkali sudah sampai kepada pengembangan yang lebih maju dari model demokrasi yang bersumber dari filosofis Barat, yang selama ini kita kenal.

Apakah ini yang namanya dilema demokratis? Situasi ini sungguh memprihatikan dan tidak mendukung, terutama menjelang pemilihan umum yang akan datang, sebagai pesta demokrasi.

Sumber : BISNIS INDONESIA (20/12/1996)

________________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 117-118.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.