PENURUNAN JUMLAH PMA TAK CERMINKAN ANJLOGNYA MINAT

PENURUNAN JUMLAH PMA TAK CERMINKAN ANJLOGNYA MINAT[1]

 

Jakarta, Antara

Pemerintah pada tahun 1996 memang membatalkan 25 proyek PMA, namun pembatalan proyek ini tidak boleh dikait-kaitkan dengan menurunnya minat para pengusaha.

Setelah melapor kepada Presiden Soeharto di Bina Graha, Rabu, tentang realisasi investasi lewat proyek PMA dan PMDN, Meninvest  Sanyoto Sastrowardojo mengatakan kepada pers bahwa proyek PMA yang dibatalkan itu bernilai 458 juta dolar AS.

Sanyoto mengatakan jumlah itu memang lebih besar jika dibanding tahun’95 sebanyak delapan proyek bernilai 29,3 juta dolar AS.

Ia mengemukakan pembatalan proyek-proyek itu antara lain disebabkan kesulitan dana (9), tidak ada realisasi (5), perencanaan yang kurang tepat (1), serta tidak sesuai dengan pemegang saham (1).

Sanyoto mengingatkan bahwa pemerintah memang mempunyai hak untuk membatalkan pembangunan sebuah proyek jika dalam waktu tiga tahun, proyek itu tidak terlaksana.

Kemudian ia menyebutkan pada tahun 91, pemerintah menyetujui 376 proyek dan dari jumlah itu hanya 18 yang dibatalkan. Tahun 92 dari 305 proyek yang disetujui hanya enam yang dibatalkan.

Kemudian pada tahun’93 pemerintah membatalkan hanya enam dari 329 proyek dan tahun’94 tiga proyek dari 449 proyek.

Karena itu, Sanyoto berpendapat bahwa jika ada orang yang ingin membanding-­bandingkan pembatalan proyek maka hal itu harus dilakukan dengan jumlah proyek yang disetujui pada tahun yang sama.

Untuk menunjukkan bahwa para pengusaha luar negeri tetap mempunyai minat yang besar, Sanyoto menunjukkan selama bulan Januari-27 Juli tahun 96, pemerintah telah menyetujui 634 proyek PMA bernilai 2 1,8 miliar dolar AS.

Jika dilihat dari jumlahnya, maka jumlahnya lebih besar dibanding dengan periode yang sama tahun 95 yang sebanyak 475 proyek. Namun nilai proyek tahun ini memang lebih kecil yaitu 28,7 miliar dolar AS.

“Angka tahun 1995 lebih besar dibanding tahun 96 karena pada saat itu ada tujuh megaproyek antara lain penghilangan minyak.” kata Sanyoto.

Kemudian ia mengatakan

“Yang penting adalah nilai yang sedikit itu jangan dikait­-kaitkan dengan minat.”

Kemudian ia menyebutkan pada Pelita V, proyek-proyek PMA mencapai 44,1 miliar dolar AS. Sementara itu, dalam tiga tahun Repelita VI ini saja proyek PMA telah mencapai 86,2 miliar dolar AS.

Kasus PDI

Para wartawan kemudian menanyakan situasi politik akhir-akhir ini dengan kemungkinan menurunnya minat investasi terutama para pengusaha asing.

“Keadaan PDI jangan dikait-kaitkan dengan minat investasi karena hal itu sama sekali tidak berhubungan.” kata Sanyoto ketika ditanya tentang kerusuhan yang terjadi di Jakarta akibat kemelut intern PDI.

Sanyoto mengatakan kerusuhan merupakan hal biasa yang terjadi dimana-mana mulai dari Korea Selatan hingga di AS, antara lain dengan pemboman di Atlanta beberapa hari lalu.

Khusus mengenai kasus kerusuhan di Jakarta, ia menyebutkan masalah ini telah diatasi oleh pemerintan secara tegas sehingga suasana tenang sudah mulai dirasakan kembali.

Kepada wartawan, Sanyoto juga mengatakan bahwa dengan Kepala Negara telah dibahas pemberian perlakuan khusus bagi para pengusaha yang sering disebut “tax holiday”.

Kepala Negara mengatakan pemberian “tax holiday” akan diputuskan oleh Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Untuk Industri Tertentu yang diketuai Menko Ekku Wasbang Saleh Afiff.

Menurut Kepala Negara, industri hulu yang akan menikmati “tax holiday” ini

antara lain industri hulu yang menghasilkan bahan baku dari industri lain, industri strategis yang misalnya berorientasi pada ekspor serta agro industri.

Sanyoto mengatakan pemberian “tax holiday” ini tidak bertentangan dengan UU Perpajakan karena diatur PP No 45 tertanggal 8 Juli 96 adalah pajak penghasilan.

Ayat 1 Pasal l PP itu menyebutkan

“Pajak Penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan dalam negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan yang baru didirikan untuk usaha industri tertentu dapat ditanggung oleh pemerintah untuk jangka waktu paling lama sepuluh tahun.”

Sanyoto mengatakan khusus untuk industri di KTI maka fasilitas ini diberikan selama 12 tahun.

Sumber : ANTARA (31/07/1996)

______________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 370-372.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.