PENUNJUKAN BJ HABIBIE DISAMBUT PRO DAN KONTRA

PENUNJUKAN BJ HABIBIE DISAMBUT PRO DAN KONTRA[1]

 

Jakarta, Bisnis

Pengunduran diri Soeharto dan penunjukan BJ Habibie sebagai Presiden ditanggapi pro dan kontra, sementara Kepala Negara baru didesak untuk mengatasi krisis ekonomi.

Ketua DPR Harmoko mengatakan berhentinya Soeharto sebagai Presiden atas permintaan Dewan dan fraksi [DPR] merupakan langkah konstitusional.

“Pak Harto melaksanakan pasal 8 UUD 1945.” katanya, di sini, kemarin.

Harmoko mengatakan proses konstitusional itu merupakan salah satu upaya dalam memberdayakan lembaga tinggi negara.

“Dengan demikian Pimpinan Dewan juga mengacu pada prinsip konstitusi yang berlaku.”

Ketua Umum DPP PPP Ismail Hasan Metareum menyatakan penghargaannya atas sikap kenegarawanan Soeharto yang menyatakan berhenti dari Presiden secara konstitusional sesuai pasal 8 UUD 1945.

Sementara itu, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution [Pak Nas] mengatakan semua pihak harus mendukung dan memberi kesempatan kepada Presiden BJ Habibie dalam menjalankan tugasnya supaya bangsa Indonesia cepat keluar dari krisis. Pak Nas menegaskan karena ABRI tidak ada masalah dengan Habibie, sudah selayaknya kalau semua pihak mendukung dan mendukungnya dalam menjalankan programnya. Dalam masa krisis seperti ini, menurut Pak Nas, langkah Habibie memang harus menyelesaikan krisis ini secepatnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum PBNU KH. Abdurrahman Wahid [Gus Dur] mengimbau kepada warga NU melihat kapasitas BJ Habibie sebagai Presiden, jangan dilihat secara pribadi.

“Kalau tanya setuju atau tidak, NU itu yang paling sakit dengan keputusan tersebut. Namun karena konstitusi, kita semua harus junjung tinggi konstitusi.” katanya.

Gus Dur yakin semua pihak terutama militer akan tetap memegang konstitusi,

“Militer saya yakin pasti akan memenuhi konstitusi.”

Ditanya bukankah selama ini banyak kalangan yang tidak suka dengan figur Habibie, dia menegaskan,

“Jangan lihat Habibie tetapi lihat lembaga Wapres yang memang secara konstitusi harus menggantikan Presiden yang telah berhenti.”

Dukungan juga datang dari kalangan pengusaha. Ketua Umum BPP PHRI Ponco Sutowo mengatakan naiknya BJ Habibie menjadi Presiden, merupakan alternatif terbaik dari sekian alternatif dalam reformasi politik.

Wakil Ketua Kadin Indonesia menyatakan dukungannya dan meminta Presiden membentuk pemerintahan yang benar.

“Yang penting era penjilat sudah lewat.” ujarnya.

Masih Kontroversial

Di tengah gencarnya dukungan bagi Habibie, mantan Menteri Transmigrasi/PPH Siswono Yudohusodo menilai figur Habibie masih kontroversial. Padahal, katanya, bangsa Indonesia membutuhkan figur yang sangat bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

“Kita tahu Habibie yang menjadi Presiden ketika banyak melakukan nepotisme. Bagaimana dia mengangkat anak dan keluarganya di perusahaan negara yang dipimpinnya.”

Selain itu, katanya, Habibie juga dikenal paling kontroversial dan membuat banyak masalah.

“Kita kan tahu Pak Habibie dikenal orang yang paling membuat masalah di kalangan Internasional.” katanya.

Karena itu, Siswono mengkhawatirkan reaksi pasar atas pengangkatan Habibie sebagai Presiden.

“Saya tidak tahu bagaimana pasar nanti. Sebab pasar sudah tahu Habibie orangnya sangat boros dan banyak mengeluarkan kebijakan yang tidak masuk akal.”

Penolakan Habibie juga datang dari Ketua Presidium Gerakan Reformasi Nasional Subroto.

“Kami menolak atas pengangkatan BJ Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia.” ujar Subroto kepada wartawan dalam dan luar negeri di Gedung DPR/MPR, kemarin.

Gerakan Reformasi Nasional (GM) beranggotakan ekonom, jenderal purnawirawan juga mantan menteri. Selain Subroto, hadir dalam pertemuan itu Ali Sadikin, Kemal Idris, Dimyati Hartono, Hasnan Habib, Sri Edi Swasono, Frans Seda, Awaluddin, Rosita Noor, Mashuri serta ‘Pending Emas’ Herlina.

Diminta Mundur

Suara lebih keras datang dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). Dalam pernyataan yang ditandatangani Zoemrotin K. Soesilo dan Asmara Nababan, INFID meminta Habibie mengundurkan diri sebagai Presiden secepatnya.

Sementara itu, Ketua Umum PBHI Hendardi mengatakan pengangkatan BJ Habibie adalah cacat hukum, karena tidak dilakukan melalui Sidang Istimewa MPR.

“Dengan pengangkatan seperti itu berarti Pak Harto menerjemahkan ketetapan MPR semaunya sendiri.”

Seluruh rezim pemerintahan, katanya, harus berhenti termasuk Habibie dan seluruh kabinetnya.

“Pengangkatan Habibie sebagai Presiden itu kan sama saja hanya ganti baju.”

Forum Komunikasi Nasional Alumni GMNI menyatakan pengunduran diri Soeharto merupakan tindakan sepihak.

“Pengunduran itu tidak otomatis menghapus tanggung jawabnya selama memimpin negara,” tulis Firman Tamboen, Ketua forum itu dalam pernyataannya.

Komite Nasional Penanggulangan Krisis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia juga mempertanyakan proses alih tugas ke Presidenan.

“Itu mengundang tanda tanya.” ujar Fredrikus Wilhelmus, Ketuanya.

Di tempat terpisah, Ratna Sarumpaet menilai meski Soeharto mundur tapi masih terus memegang kendali dan mengatur negara ini dari belakang.

“Saya sangat jengkel sekali, makanya kita teruskan perjuangan untuk reformasi total.”

Sumber : BISNIS INDONESIA (22/05/1998)

____________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 555-557.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.