PENGUSAHA BESAR-KECIL LAHIRKAN KESEPAKATAN KEMITRAAN

PENGUSAHA BESAR-KECIL LAHIRKAN KESEPAKATAN KEMITRAAN[1]

 

Jakarta, Antara

Temu Usaha Nasional 1997 yang diikuti pengusaha besar, pengusaha kecil, dan koperasi, serta BUMN di Bogor Kamis melahirkan Kesepakatan Kemitraan Usaha 1997, yang meliputi enam hal penting mengenai program kemitraan dan ditandatangani enam orang yang mewakili masing-masing kelompok.

Keenam penandatangan kesepakatan itu adalah Kusumo AM dari Badan Koordinasi Pelaksana Kerjasama Kemitraan Usaha Nasional (BKP-KKUNas), Sudwikatmono (Kelompok Jimbaran), Azwirdaini Tara (usaha kecil), Hadi Sudibyo (BUMN), Setiadi Dirgo (Kadin), dan Tadjudin Ali (koperasi).

Temu Usaha Nasional 1997 dibuka oleh Presiden Soeharto dan diadakan berkaitan dengan peringatan satu tahun pencanangan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN) yang diikuti oleh sekitar 1.000 pengusaha kecil dan 300 pengusaha besar dan BUMN.

Isi naskah yang dibacakan Azwirdaini Tara di antaranya adalah kesepakatan untuk terus melanjutkan dan mengembangkan GKUN dengan menggalang berbagai kekuatan dan potensi sumber daya nasional.

Selain itu, para penandatangan wajib melaksanakan kemitraan usaha dengan prinsip saling percaya, menghidupi, memperkuat, dan menguntungkan, dan oleh karena itu, kemitraan usaha tidak dilakukan atas dasar belas kasihan.

“Kami juga sepakat untuk mewujudkan kemitraan yang mantap dengan meningkatkan kepedulian, komitmen, dan kesungguhan yang tinggi dari semua pihak terkait.” katanya.

Mereka juga sepakat bekerja lebih disiplin, bertanggungjawab, dan kerja keras yang merupakan persyaratan untuk langgengnya kemitraan.

Mereka sepakat pula bekerjasama dengan pemerintah dalam menumbuhkan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan fasilitas dan sarana untuk pengembangan usaha kecil dan koperasi.

Yang terakhir mereka menyampaikan terima kasih kepada Presiden Soeharto

yang telah menggerakkan kemitraan usaha nasional.

Pengambilan keputusan kesepakatan yang sebelumnya sudah dibuat naskah kasarnya itu dilakukan secara langsung sehingga jika ada pengusaha kecil dan besar yang tidak  setuju dapat langsung  mengungkapkan  ketidaksetujuannya  dan memberikan masukan terhadap kesepakatan itu.

Sumber : ANTARA (15/05/1997)

___________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 363.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.