PENGUNDURAN DIRI SOEHARTO HARUS DIWASPADAI AGAR TIDAK MENYULUT KERUSUHAN

PENGUNDURAN DIRI SOEHARTO HARUS DIWASPADAI AGAR TIDAK MENYULUT KERUSUHAN[1]

 

Jakarta, Suara Karya

Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia Soebagio Poeswadi menilai Presiden Soeharto sebagai seorang negarawan yang arif dan bijaksana, karena mau memenuhi kehendak rakyat untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

“Sikap Pak Harto itu patut dihargai semua pihak, karena sikap itu diambil demi persatuan dan kesatuan bangsa serta untuk kepentingan rakyat.” kata Soebagio Poeswadi kepada Suara Karya, di Jakarta, Kamis (21/5).

Soebagio berpendapat bahwa langkah itulah yang terbaik yang bisa diambil Pak Harto. Selain itu, tidak ada jalan lain yang terbaik bagi Pak Harto dalam memenuhi tuntutan rakyat yang menghendaki adanya reformasi menyeluruh, termasuk pengunduran dirinya dari jabatan Presiden secepatnya.

Tuntutan rakyat itu, kata Soebagio, diwujudkan melalui aksi keprihatinan mahasiswa. Tuntutan reformasi adalah kehendak rakyat dan aplikasi dari kedaulatan rakyat. Sebab, tuntutan itu merupakan pengejawantahan dari UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan, Kedaulatan Adalah Di Tangan Rakyat. Karena itulah, mahasiswa, para cendekiawan dan masyarakat lainnya menyampaikan tuntutan reformasinya melalui DPR, di mana para anggotanya merupakan anggota, Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Menurut Soebagio, dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat normal kembali. Sebab, kedaulatan rakyat yang digulirkan para mahasiswa melalui DPR itu merupakan kehendak rakyat yang telah berkembang ke semua kalangan masyarakat dan berbagai daerah Indonesia.

Menurut Soebagio Poeswadi, Pak Harto batal membentuk Komite Reformasi, mungkin menyadari bahwa niatnya itu bila dilaksanakan akan menimbulkan pertanyaan dari pakar hukum dan politik. Karena hal itu terkesan ia ingin memperlambat jalannya reformasi secara menyeluruh dan tidak paham pada tuntutan rakyat yang menginginkan dia mundur secepatnya.

Memang, kata Soebagio, Pak Harto saat itu masih mandataris MPR. Tetapi konstitusi ada di tangan rakyat karena berdasar UUD 1945 Pasal 1 ayat 2, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Sementara banyak sekali yang ingin Pak Harto mundur dari jabatannya. Sedang mahasiswa melalui aksi keprihatinannya telah meningkatkan peran DPR sebagai wadah penyaluran aspirasi rakyat dan mahasiswa telah membangunkan DPR bahwa keinginan mahasiswa untuk diadakannya reformasi menyeluruh adalah kehendak rakyat.

“Mungkin, Pak Harto melihat hal itu, sadar dan kemudian menyatakan berhenti jadi Presiden.” katanya.

Tak Terpisahkan

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyatakan bahwa tuntutan rakyat selama ini adalah reformasi total, yang artinya Wakil Presiden BJ Habibie tidak terpisahkan dari Pemerintah Soeharto. Karenanya, PRHI tidak bisa menerima yang mundur hanya Pak Harto. Selain Pak Harto yang mengundurkan diri dari jabatannya, PBHI juga minta agar Wakil Presiden BJ Habibie pun harus mundur dari jabatannya. Direktur Eksekutif PBHI Hendardi dalam siaran persnya, Kamis (21/5), menegaskan bahwa PBHI menolak pengangkatan BJ Habibie sebagai Presiden, karena keputusan pengangkatan BJ Habibie sebagai Presiden adalah anti demokrasi, dan anti reformasi. Di samping itu, pengangkatan BJ Habibie menjadi Presiden merupakan pengindikasian suatu konspirasi oligarkis dengan dasar kepentingan yang sama, yaitu untuk melanjutkan ‘status quo’.

Dikatakan Hendardi, upaya-upaya yang, ditempuh untuk mempertahankan status quo, mulai dari tindakan ‘deliberate and arbitrary killing’ terhadap mahasiswa, tawaran membentuk komite dan kabinet reformasi, pertunjukan kekuatan dan mesin-mesin perang untuk mengancam rakyat.

“Sekarang naiknya BJ Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden, hanya akan memperpanjang dan memperburuk situasi krisis.” katanya.

Keadaan itu, menurut Hendardi, dapat menyulut kembali kemarahan rakyat. Kerusuhan yang melumpuhkan negeri beberapa hari lalu adalah sebuah bentuk yang merugikan dari kemarahan rakyat. Tetapi perlu ditekankan, kerusuhan itu adalah ongkos untuk mempertahankan ‘status quo’ dan bukan biaya bagi reformasi seperti yang selama ini sengaja disalahartikan.

Sumber : SUARA KARYA (22/05/1998)

_____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 775-777.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.