PENGUNDURAN DIRI PAK HARTO KONSTITUSIONAL

PENGUNDURAN DIRI PAK HARTO KONSTITUSIONAL[1]

 

 

Jakarta, Media Indonesia

Pakar hukum tata negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pengunduran diri Haji Muhammad Soeharto sebagai Presiden dan pengucapan sumpah BJ Habibie sebagai Presiden yang bam sudah sesuai dengan konstitusi, yakni pasal 8 UUD 45 dan Tap MPR No.VII/MPR/1973. Karena itu sah sesuai sudut pandang hukum tata negara.

“Dan memang keadaan sangat mendesak, sangat emergency, sehingga pengucapan sumpah Wakil Presiden menjadi Presiden itu tidak dapat dilakukan di hadapan DPR”.

“Dunia mengetahui bahwa gedung DPR sejak kemarin hingga semalam diduduki para demonstran, dan sangat sulit untuk melakukan sidang DPR. Dan untuk mencegah terjadinya kevakuman kekuasaan, dengan segera dilakukan sumpah Wakil Presiden menjadi Presiden di hadapan Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 2 dan pasal 4 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973.” kata Yusril, di Istana Merdeka, usai pernyataan mundur Pak Harto, kemarin.

Dikatakan, pernyataan pengunduran diri Pak Harto tersebut merupakan tindakan sepihak, dan bukan meminta untuk mundur. Juga bukan dimintai pertanggungjawaban untuk mundur. Karena itu pernyataan tersebut tidak memerlukan jawaban persetujuan atau penolakan.

“Beliau bukan memohon untuk berhenti atau memohon untuk meletakkan jabatan, tapi beliau membuat suatu pernyataan, declare, bahwa dengan ini saya menyatakan berhenti. Jadi tidak perlu ada penerimaan atau penolakan atau sidang MPR untuk ini.” jelas Yusril.

Sedangkan pengambilan sumpah BJ Habibie sebagai Presiden di hadapan pimpinan Mahkamah Agung, menurut Yusril juga sah. Karena, para pimpinan MA tersebut berhak mengatasnamakan MA sebagai lembaga.

“Yang mengambil sumpah jabatan Habibie sebagai Presiden adalah MA yang terdiri atas ketua, wakil ketua dan ketua-ketua muda. Sesuai ketentuan UU Nomor 15 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka ketua, wakil ketua dan ketua-ketua muda adalah pimpinan MA, dan berhak serta berwenang mengatasnamakan MA sebagai lembaga.” demikian Yusril.

Wakil Ketua DPR/MPR Syarwan Hamid juga mengatakan, pengambilan sumpah Presiden di Istana Merdeka, dan bukan di depan Sidang Umum MPR kemarin itu adalah sah. Kebijakan itu dilakukan untuk menghindari kevakuman kepemimpinan nasional menyusul mundurnya Pak Harto.

“Beliau kan menggunakan pasal 8 UUD 1945 untuk mengundurkan diri. Karena hari libur, tetapi untuk menghindari vakum, tidak boleh sedetik pun, maka ada pasal 3. Jadi itu sah, supaya tidak ada kevakuman sedetik pun.” kata Syarwan.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR/MPR lainnya, Ismail Hasan Metareum.

“Pengucapan sumpah dilakukan di Istana Merdeka itu memakai pasal 3 (UUD 1945). Supaya tidak vakum kepemimpinan negara, maka langsung dilakukan pengucapan sumpah di sini. Kemudian karena hari libur kita tidak bisa mengumpulkan anggota DPR. Karena itu, kita dapat menerima pengucapan sumpah di sini agar jangan vakum kepemimpinan negara.” kata Buya Ismail.

“Apakah sudah mendapat mandat dari anggota?” tanya wartawan.

“Ya, dari fraksi-fraksi. Pimpinan Dewan dan fraksi-fraksi mengambil kesimpulan yang disampaikan tadi.” katanya.

Sumber : MEDIA INDONESIA (22/05/1998)

________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 559-561.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.