PENGHARGAAN UNDP UNTUK PRESIDEN DAN MOMENTUM PENGHAPUSAN KEMISKINAN TAJUK RENCANA

PENGHARGAAN UNDP UNTUK PRESIDEN DAN MOMENTUM PENGHAPUSAN KEMISKINAN TAJUK RENCANA[1]

 

Jakarta, Kompas

SENIN (8/9) lalu, kembali Kepala Negara menerima penghargaan Internasonal untuk jasa dan prestasi yang telah dicapai. Kali ini penghargaan itu datang dari UNDP, Badan Program Pembangunan PBB. Ketika menerimakan penghargaan kepada Presiden Soeharto, Administratur UNDP James Gustav Speth menyatakan, bahwa penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas prestasi luar biasa dan komitmen Presiden Soeharto dan Indonesia untuk mengurangi dan terus bemsaha menghapuskan kemiskinan.

Penghargaan dan kehormatan di atas sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia, karena pengakuan prestasi tersebut justru muncul tatkala kemiskinan di dunia ditengarai justru meningkat.

Bagi Presiden Soeharto, medali dari UNDP menambah lagi jajaran pengakuan yang sudah diterima selama ini. Masih segar dalam ingatan bahwa tahun lalu Presiden menerima penghargaan atas kecukupan pangan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), yang satu dekade sebelumnyajuga memberi penghargaan karena prestasi swasembada pangan Indonesia. Dapat pula disebutkan, bahwa pada tahun 1989 Presiden juga menerima penghargaan dari PBB karena pencapaian Indonesia dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan tahun 1993 lalu Badan PBB untuk Pendidikan. Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO juga memberikan penghargaan Avicena atas prestasi di bidang penyelenggaraan program pendidikan.

Meski peranan Kepala Negara sangat besar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendapat pengakuan Internasonal tersebut, setiap kali menerima penghargaan sebagaimana Senin lalu, Kepala Negara selalu dengan rendah hati mengatakan, bahwa meski diterimakan kepadanya,

“Sesungguhnya penghargaan tersebut juga ditujukan kepada seluruh bangsa Indonesia.”

MENGENAI masalah kemiskinan sendiri, bila angka PBB bisa menjadi pegangan, maka keadaan yang ada masih memprihatinkan. Sebagaimana dikutip Presiden, dewasa ini di muka bumi ada lebih dari 1,3 milyar orang yang hidup miskin atau hampir seperempat penduduk dunia sendiri. Yang lebih buruk, angka tersebut justru bertambah dengan 25 juta setiap tahunnya, atau sekitar 47 orang tiap menit.

Ini boleh jadi fakta yang membingungkan, karena di satu pihak kita juga banyak mendengar riwayat-riwayat kemajuan, modernisasi keberhasilan pembangunan, datangnya era perdagangan bebas yang memberi manfaat bagi warga negara berkembang. Memang cukup mengherankan, bahwa di tengah laju kemajuan di berbagai bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan yang terdengar justru penduduk miskin bertambah. Apakah ini bisa ditafsirkan bahwa kemajuan tersebut berlangsung secara diskriminatif, hingga yang maju semakin maju, sedang yang miskin makin miskin, dan yang semula tidak miskin menjadi miskin?

Dalam situasi seperti itu, Kepala Negara dapat dengan percaya diri melaporkan kepada UNDP dan bangsa-bangsa lain di dunia, bahwa di Indonesia kemiskinan justru terus menurun. Presiden mengulang kembali, bahwa di tahun 1970 penduduk miskin Indonesia berjumlah 70 juta orang atau 60 persen dari jumlah penduduk yang saat itu 110 juta. Angka di atas pada tahun 1996 menjadi sekitar 20 juta orang, atau 11 persen dari seluruh penduduk.

Hal itu menurut Kepala Negara,

“Membuat kami berbesar hati dan berbahagia. Kami tambah percaya diri, karena arah dan cara-cara pembangunan kami telah benar.”

RlWAYAT keberhasilan Indonesia di atas disampaikan Kepala Negara kepada utusan yang menghadiri Konferensi Regional Perbandingan Pengalaman Pengentasan Kemiskinan yang juga dibuka Senin lalu di Istana Negara.

Kita memang mempunyai harapan, penghargaan yang diberikan kepada Presiden Soeharto dapat menghidupkan momentum untuk melanjutkan program penghapusan kemiskinan di Tanah Air.

Terakhir kita memang mengamati adanya program penghapusan kemiskinan yang semakin dinamis diTanah Air. Kita mengenal adanya program Inpres Desa Tertinggal (IDT), sementara untuk membantu keluarga miskin di kantung kemiskinan di luar desa tertinggal dikembangkan program pembangunan keluarga sejahtera melalui Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra).

Menarik pula untuk kita ulang di sini, bahwa bila program IDT dibiayai dari anggaran negara, maka untuk Takesra dan Kukesra dibiayai oleh dana yang digalang dari masyarakat yang sudah lebih mampu. Kita masih ingat pada program bersemangat kesetiakawanan sosial, di mana anggota masyarakat dan badan usaha yang memperoleh keuntungan bersih Rp 100 juta atau lebih diwajibkan menyisihkan dua persen dari keuntungan yang diperoleh untuk membantu membangkitkan kemampuan penduduk miskin di luar desa tertinggal.

Bantuan yang diharapkan bisa diberikan oleh yang lebih kuat kepada yang masih lemah bukan hanya dalam bentuk permodalan, tetapi juga melalui program kemitraan usaha.

KITA sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Negara dapat merasa bangga dengan semua yang telah berhasil kita capai dalam upaya menghapuskan kemiskinan. Namun perkembangan dunia yang masih terus dilanda pancaroba tampaknya mencegah kita untuk berhenti bekerja keras.

Sekarang ini, kita masih optimis bisa menurunkan jumlah orang miskin di Tanah Air hingga di bawah angka lima persen dari jumlah penduduk pada tahun 2005. Optimisme didasarkan pada faktor pendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia dalam 30 tahun terakhir ini, kata Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita.

Tentu kita lega bila itulah yang akan kita lihat di awal abad depan. Hanya saja, adanya guncangan moneter terakhir, iklim Internasonal yang sering kurang mendukung, hendaknya juga ikut kita jadikan bahan pertimbangan. Juga, tentu saja, keadaan internal Indonesia harus kita pertahankan kestabilannya, karena kita tahu pertumbuhan hanya dimungkinkan bila ada unsur tersebut.

Padahal di sekitar itu pula tantangan yang ada. Seperti kita lihat beberapa waktu lalu, perkembangan bangsa Indonesia sebagian juga karena keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan selama ini mendorong munculnya aspirasi keterbukaan dan peran serta masyarakat lebih besar, yang takjarang disertai dengan gejolak.

Sumber : KOMPAS (10/09/1997)

________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 434-436.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.