PENGHARGAAN UNDP UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

PENGHARGAAN UNDP UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN[1]

 

Oleh Sali Susiana Jakarta, Suara Karya

Senin lalu, 8 September 1997, Presiden Soeharto menerima tanda penghargaan dari UNDP (United Nations Development Programme/Badan PBB untuk Pembangunan) atas prestasi Indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.

Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report/HDR) yang dikeluarkan badan tersebut baru-baru ini memang mengungkapkan bahwa peringkat Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/ HDI) Indonesia meningkat dari urutan ke-102 tahun 1996 menjadi urutan ke-99 tahun 1997 diantara 175 negara di dunia. Selain HDI, mulai tahun ini UNDP juga memasukkan unsur Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index/ HPI) dalam laporannya. Berdasarkan tolok ukur itu Indonesia menempati urutan ke-23 dari 78 negara berkembang yang diteliti.

Dari pemberian penghargaan dan membaiknya peringkat Indonesia yang dicerminkan dalam angka-angka indeks pembangunan dan kemiskinan tersebut di atas terlihat bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menekan jumlah penduduk miskin telah mulai menampakkan hasil.

Hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 1996 menunjukkan penduduk miskin di Indonesia hanya tinggal 22,5 juta atau 11,3 persen dari seluruh penduduk. Artinya, dari tiap sembilan penduduklndonesia, hanya “dijumpai satu penduduk” yang masih miskin. Padahal, selama tahun 1970 jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan masih sebanyak 70 juta jiwa (60 persen darijumlah penduduk). Dalam waktu kurang dari dua puluh tahun (tahun 1987), jumlahnya berkurang menjadi 30 juta (17,4 prsen). Kemudian berturut turut menjadi 27,2 juta jiwa/15,1 persen pacta tahun 1990 dan 25,9 jiwa/13,7 persen pacta tahun 1993.

Harus diakui keberhasilan ini, tidak terlepas dari gencarnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah melalui berbagai program pengentasan kemiskinan. Dua di antaranya merupakan program yang dinilai paling berperan dalam pengemasan kemiskinan. Pertama, Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang tertuang dalam Inpres No 5 Tahun 1993. Melalui program ini, Pemerintah memberikan bantuan modal kerja sebesar Rp 20 juta bagi setiap desa yang termasuk dalam kategori tertinggal, meliputi 14,4 juta penduduk di 22.000 desa. Kedua, program penanggulangan kemiskinan di desa-desa di luar desa IDT melalui Inpres No 3/1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera (Prokesra), yang mencakup 11.5 juta penduduk di 43.000 desa.

Tekad Pemerintah untuk menghapus kemiskinah juga terlihat dengan diadakannya Sidang Kabinet Terbatas yang khusus membahas masalah kemiskinan, yaitu Sidang Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK). Sidang yang dipimpin Presiden ini diikuti para menteri yang bidang tugasnya berkaitan langsung dengan program penghapusan kemiskinan dan pengembangan usaha kecil/menengah serta koperasi. Direncanakan sidang tersebut dapat berlangsung secara rutin setiap tiga bulan. Selain bertujuan mengkordinasikan berbagai langkah yang diambil untuk mengentaskan kemiskinan sidang juga membahas program masing-masing departemen.

Keluarga Sejahtera

Kebijakan pembangunan keluarga di Indonesia sebagaimana digariskan dalam GBHN 1993 diarahkan kepada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persamaan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan.

Lebih lanjut kebijakan tersebut dituangkan dalam UU No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Disebutkan dalam pasal 1, Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Dan sebagai penjabaran UU di atas, ditetapkan Peraturan Pemerinlah No 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.

Konsep Keluarga Sejahtera sebenarnya merupakan pengembangan dari konsep Keluarga Berencana (KB) yang pada intinya mengarah kepada pembangunan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Konsep sejahtera di sini dirumuskan lebih luas dari sekadar definisi kemakmuran dan kebahagiaan, sehingga tidak hanya mengacu kepada pemenuhan kebutuhan fisik orang atau pun keluarga sebagai entitas tetapi juga kebutuhan psikologi snya. Tiga kelompok kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan kebutuhan pengembangan, mencakup 13 variabel seperti pangan, sandang, papan, kesehatan. pendidikan, agama, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan, transponasi, tabungan, informasi dan peranan dalam masyarakat.

Berdasarkan variabel tersebut dan dikaitkan dengan tingkat pemenuhannya. BKKBN kemudian menetapkan 5 tahapan Keluarga Sejahtera, yaitu Pra Sejahtera. Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III dan Sejahtera Plus.

Pendataan keluarga 1995 yang dilakukan oleh Kantor Meneg Kependudukan menunjukkan, 56 persen dari 39,4 juta penduduk Indonesia masih berada dalam tahap tertinggal atau termasuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1, dimana 11,5 juta di antaranya bermukim di luar desa tertinggal.

Berbeda dengan Program IDT yang dananya berasal dari pemerintah, dana program ini berasal dari masyarakat. Melalui Keppres 90/95 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas bantuan yang diberikan untuk pembinaan Keluarga Pra-Sejahtera (KP) dan Keluarga Sejahtera I (KP 1), wajib pajak pribadi/Badan Usaha yang memiliki penghasilan Rp 100 juta/lebih setahun, setelah dipotong PPh diimbau untuk memberikan 2 persen keuntungan yang diperolehnya bagi pembinaan KP dan KS I. Karena dinilai belum efektif, himbauan ini diubah menjadi kewajiban dengan Keppres No 92/1996 yang dikeluarkan tanggal 4 Desember 1996.

Dana yang berhasil diperoleh kemudian dikelola oleh suatu badan yang disebut Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YD-SM), yang diketuai langsung oleh Presiden dan beranggotakan para pengu saha nasional. Hingga akhir Maret 1997, dana yang dihimpun dari YDSM telah mencapai Rp 622 milyar. Dana itu diperuntukkan bagi 5 juta KP dan KS I di 43 ribu desa non IDT, yang diwujudkan dalam bentuk Takesra (tabungan kesejahteraan keluarga) dan Kukesra (kredit usaha keluarga sejahtera).

Dalam praktek, setiap KP dan KS I akan diberi kredit kelas pertama sebesar Rp 20 ribu dengan bunga 6 persen/tahun untuk usaha kecil dan diharapkan dapat dikembangkan dalam waktu tiga bulan. Jika keluarga itu mampu mengembalikan dalam empat bulan maka ia akan mendapat kredit kelas berikutnya dengan besar dua kali lipat yaitu Rp 40 ribu begitu seterusnya sampai nilai kreditnya mencapai Rp 320 ribu.

Upaya ini membuahkan hasil menggembirakan, terbukti sampai saat ini Takesra dan Kukesra telah menjangkau 7,5 juta penduduk dari 11,5 juta yang membutuhkan. Dan dari 7,5 penduduk tersebut, 1,6 juta telah mulai meningkat dengan kredit Rp 40.000. Diperkirakan pada bulan Mei lalu seluruh keluarga miskin sudah terjangkau program.

Pergeseran

Jika melihat mekanismenya, tampaknya Pemerintah mulai menyadari bahwa untuk dapat memberdayak:an masyarakat miskin, juga diperlukan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, pendekatan yang memandang masyarakat miskin sebagai obyek pembangunan (penerima pasif) mulai ditingkatkan. Barangkali Pemerintah tidak mau lagi terjebak ke dalam berbagai proyek-proyek pembangunan sekali pakai yang terhenti ketika proyek tersebut berakhir. Bahkan Program IDT sekalipun, ternyata belum berhasil menyentuh kepentingan masyarakat paling bawah, karena masih mengalami kebocoran-kebocoran. Karena itu sangat tepat jika kemudian terjadi pergeseran pandangan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, dalam arti masyarakat diberi peran lebih banyak dalam mengupayak:an peningkatan taraf hidup mereka.

Upaya Pemerintah itu tampak dari pemberian modal dalam bentuk tabungan yang jumlahnya relative kecil, sehingga mampu dijangkau oleh masyarakat miskin. Di sini didapat dua keuntungan sekaligus. Pertama, masyarakat miskin diberi modal sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga tidak memberatkan. Kedua, pemberian itu dilakukan melalui sistem tabungan sehingga secara tidak langsung masyarakat miskin juga telah dididik untuk belajar menabung.

Langkah yang diambil pemerintah initepat, mengingat pembangunan masyarakat, seperti dalam konsep yang dikemukakan oleh UNCRD (United Nations Centre for Regional Development), mengandung tiga pengertian. Pertama, pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakat. Kedua, pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi dan ketiga, pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat, dari sini tampak bahwa langkah yang ditempuh Indonesia sudah mencapai pada pengertian yang ketiga, dengan memberikan keleluasaan yang lebih kepada masyarakat untuk berusaha tanpa mengurangi dukungannya melalui pemberian bantuan modal. (Sali Susiana, peneliti pada Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI).

Sumber : SUARA KARYA (22/09/1997)

_______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 441-444.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.