PENGHARGAAN ABDISATYABAKTI

PENGHARGAAN ABDISATYABAKTI[1]

 

Jakarta, Suara Karya

DALAM suatu upacara di Istana Negara Senin (2/9) kemarin, untuk kedua kalinya, pemerintah menganugerahkan tanda penghargaan Abdisatyabakti kepada unit­unit kerja pemerintahan yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas. Jika pada tahun lalu sebanyak 24 unit kerja, kini 77 unit kerja memperoleh piala danpiagam penghargaan.

Penghargaan Abdisatyabakti dimaksudkan, kurang lebih, untuk memacu unit-unit kerja pemerintah guna meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat. Barangkali tidak perlu dibeberkan lagi, betapa banyaknya keluhan masyarakat atas mutu pelayanan unit kerja pemerintahan. Terkait dengan mutu pelayanan itu muncul pula isu mengenai korupsi dan kolusi.

Keluhan dan kritik masyarakat itu memperoleh tanggapan positif pemerintah. Selain ditingkatkannya mutu pengawasan baik pengawasan melekat, fungsional maupun sosial,juga perbaikan sistem manajemen. Meskipun demikian, harus difaharni, perubahan tidak dapat terjadi dengan serta-merta, sebab menyangkut sikap mental dan perilaku aparat. Itulah sebabnya, Presiden Soeharto dalam sambutannya ketika menganugerahkan penghargaan itu kembali menekankan, bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang penting adalah mengubah perilaku dan sikap mental pejabat yang ingin dilayani menjadi pelayan masyarakat yang terpercaya.

KITA ingin memberikan garis tebal pada kata-kata “menjadi pelayanan masyarakat yang terpercaya” itu. Sebab, menurut hemat kita, tugas memberikan pelayanan bagi aparatur pemerintah harus dipandang sebagai kehormatan dan bukan beban. Aparatur layak berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan untuk memberikan pelayanan. Sebab, suka atau tidak suka, rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara, yang kemudian memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan roda pemerintahan bagi terciptanya kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, menjadi pejabat pemerintah harus diresapi sebagai panggilan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Konsekuensi dari amanat itu, aparat pemerintah dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan lebih-lebih sikap mental dan perilakunya agar pelayanan yang diberikan semakin bermutu. Pelayanan yang bermutu, menurut hemat kita, adalah pelayanan yang dilakukan secara efisien, bermanfaat dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Kata “kepuasan” mungkin relatif. Akan tetapi, secara akal sehat, dapat dirumuskan antara lain memberikan pelayanan secara adil, merata, dan terbuka. Tuntutan semacam itu menjadi sangat relevan pada saat inikarena sudah sering diakui banyak fihak, bahwa masyarakat semakin kritis. Tuntutan masyarakat yang sebelumnya bersifat fisik kuantitatif telah berubah menjadi kualitatif seperti antara lain mengenai kepastian hukum, demokrasi dan hak asasi. Dalam hubungan ini, Kepala Negara mengingatkan agar aparatur berani memperbaiki, bahkan bila perlu mencabut peraturan atau prosedur yang kurang mendukung.

BARANGKALI kita sependapat, bahwa mutu pelayanan kini menjadi kepedulian semua fihak, mengingat kita telah berada pada era globalisasi dimana persa ingan antamegara semakin ketat untuk merebut pasar global. Persaingan itu hanya akan dimenangkan bila kita, antara lain, memiliki sumber daya manusia dan mutu pelayanan yang handal. Tanpa hal-hal itu, kita akan menjadi pecundang.

Sumber : SUARA KARYA (02/09/1988)

___________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 793-794.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.