PENGGUGAT, PENGACARA SOEHARTO DAMAI

PENGGUGAT, PENGACARA SOEHARTO DAMAI[1]

 

 

Jakarta, Media

Sebanyak 33 pengacara yang tergabung dalam Persatuan Pengacara Era Reformasi Indonesia (PPERI) selaku penggugat dan tim pengacara Soeharto menyambut baik tawaran perdamaian yang diusulkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Paiman Martoredjo.

Tawaran perdamaian itu diberikan oleh Hakim Ketua Paiman dalam sidang lanjutan perkara gugatan terhadap mantan Presiden Soeharto kemarin.

“Saya tawarkan, apakah saudara penggugat dan tergugat akan menempuh jalan damai. Terserah saudara-saudara, apakah perdamaiannya dilakukan diluar pengadilan atau di sini.” tawar Paiman.

Menanggapi tawaran itu, kuasa hukum tergugat pertama mantan Presiden Soeharto Kol TNI Imron Anwari SH dari Babinkum ABRI dan kuasa hukum tergugat kedua Ketua MPR/DPR tim jaksa pengacara negara (JPN) diketuai Direktur Perdata Putu Sutedja SH, menyatakan setuju tawaran damai tersebut, tapi hendaknya perdamaian itu jangan hanya bersifat formal saja, melainkan secara materiil.

Karena, kata Putu Sutedja, penggugat dan tergugat belum saling mengenal dan bertemu. Untuk itu, katanya, yang menjadi titik tolak bagaimana wujud dari perdamaian itu yakni, niat kedua belah pihak.

Tim penggugat PPERI yang diketuai Sitor Situmorang mengatakan sependapat dengan usulan majelis hakim. Mendengar kedua belah pihak setuju, Hakim Ketua tampak tersenyum seraya mengatakan perdamaian yang dimaksud itu tentunya akan dituangkan dalam akta perdamaian.

Sementara itu, tim Pengacara Indonesia dalam gugatannya yang dibacakan secara bergiliran pada intinya menyebutkan bahwa tindakan tergugat pertama (Soeharto, red.) menunjuk Habibie sebagai presiden, merupakan tindakan inkonstitusional. Alasannya, tidak ada dasar hukum tergugat menunjuk seorang presiden karena sebelumnya telah mengucapkan pernyataan berhenti. Atas dasar itu Soeharto dinilai melawan hukum.

Untuk menanggapi gugatan tersebut tim pengacara para tergugat pertama dan tergugat tujuh masing-masing mantan Presiden Soeharto, Harmoko, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, Fatimah Achmad, Ismail Hasan Metareum dan Pudjo Pranoto, meminta waktu selama dua minggu menyusun tangkisannya. Untuk itu majelis hakim menunda sidang sampai 9 Juli mendatang.

Sidang kemarin sempat di wamai protes dari seorang pengacara bernama Laode Rahmat Halim. Ia tiba-tiba maju menghadap majelis hakim dan menyatakan keberatan bahwa sebagai warga negara Indonesia, ia merasa tidak pernah mewakilkan kepada tim PPERI untuk menggugat Pak Harto.

“Saya melihat dalam surat gugatan disebutkan tim pengacara bertindak atas nama diri sendiri maupun bersama-sama atas nama rakyat Indonesia yang peduli dan pro reformasi. Saya ini rakyat, tapi tidak pernah memberikan kuasa kepada mereka. Saya akan melakukan intervensi,” kata Rahmat.

Majelis Hakim lalu mempersilakan Rahmat agar membuat gugatan intervensi terhadap tim pengacara PPERI, tapi bukan seperti ini caranya.

Sumber : MEDIA INDONESIA (25/06/1998)

__________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 780-781.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.